Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 4 Februari 2016
No. 24 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Berkas Novel Ditarik JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkulu akhirnya menarik berkas dakwaan kasus dugaan penganiyaan atas nama tersangka penyidik KPK Novel Baswedan. Ihwal ditariknya berkas Novel dilakukan, setelah sebelumnya pimpinan KPK melakukan pembicaraan tertutup dengan Jaksa Agung H.M.Prasetyo. ‘’Mengenai saudara Novel, saudara Novel kan memang aset penting KPK, oleh karena itu,kami tiga hari ini melakukan pendekatan kesana kemari,kami ucapkan terima kasih, kalau tidak salah kemarin, pihak kejaksaan sudah ajukan untuk sempurnakan dakwaan. Jadi surat dakwaan ditarik untuk disempurnakan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Kantor KPK Jakarta, ke-
marin. Atas ditariknya berkas perkara yang menjerat penyidik seniornya, KPK mengparesiasi langkah yang dilakukan pihak korps adyaksa. ‘’Kami sangat apresiasi langkah kejaksaan itu, kami terus koordinasi dengan kejaksaan. Kami juga koordinasi lagi dengan penegak hukum lain, kejaksaan ,kepolisian, mudah-mudahan kedepan lebih harmonis,lebih sinkron,” mantan Ketua LKPP tersebut. Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. ‘’Sekali lagi saya ingin mengulang apa yg dikatakan pak Agus bahwa KPK apresiasi Kejaksan Agung dan Kepolisian yang telah berkorodinasi dengan kami dalam rangka untuk menarik berkas perkara Novel dari PN Bengkulu,’’ tutur Laode. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
KESAKSIAN PLT GUBERNUR SUMUT - Terdakwa kasus korupsi dana bansos di Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho (kanan) memeluk Plt Gubernur Sumut Teuku Erry Nuradi (kiri) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
MUI :
Gafatar Sesat
Suluh Indonesia/ade
FATWA MUI GAFATAR SESAT - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin (kanan) bersama Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin (tengah), Ketua Bidang Fatwa Khuzaimah T. Yanggo (kiri) saat menggelar konferensi pers mengenai fatwa tentang organisasi Gafatar di Kantor MUI, Jakarta Pusat, kemarin. MUI secara resmi mengeluarkan fatwa tentang Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) sebagai aliran sesat menyesatkan, fatwa tersebut dikeluarkan setelah MUI melakukan pengkajian dan peninjauan di lapangan.
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rabu mengeluarkan fatwa sesat dan menyesatkan bagi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan menjelaskan sejumlah alasan sesatnya organisasi yang terkait dengan Ahmad Mussadeq ini. ‘’Gafatar merupakan metamorfosis dari Al qiyadah Al Islamiyah dan Komunitas Mullah Abraham (Komar) dan ajarannya memiliki kesamaan. Sementara Al qiyadah sendiri sudah difatwa sesat oleh MUI pada 2017,” kata Ketua Umum MUI Indonesia Ma’ruf Amin saat jumpa pers di Jakarta, kemarin. Ma’ruf mengatakan Al qiyadah Al islamiyah dan Komar memiliki pokok ajaran Mussadeq yang membawa ajaran Islam untuk dicampuradukkan dengan agama lain (sinkretisme), yaitu Kristen dan Yahudi. Atas alasan keterikatan Gafatar itu menjadi salah satu landasan MUI menetapkan kesesatan bagi organisasi ini. ‘’Persoalannya Gafatar itu membawa nama Islam seperti di Al qiyadah Al islamiyah dan menjadikan Mussadeq sebagai guru spiritualnya,” kata dia.
Berdasarkan kajian MUI, kata Ma’ruf, Gafatar menyebarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang mengimani terdapat nabi dan rasul setelah Muhammad SAW. Sementara Ahmad Mussadeq dianggap pengikut Gafatar sebagai nabi akhir zaman setelah Muhammad dengan julukan sang juru selamat alias Abdus Salam Messi. Organisasi ini, kata Ma’ruf, juga melakukan sinkretisme Islam, Kristen dan Yahudi yang melandaskan pencampuradukan agama itu dengan merujuk ayat-ayat Al quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. ‘’MUI melalui kajian yang cukup lama dan memperhatikan penjelasan Kejaksaan Agung juga menyimpulkan Gafatar bukan sekedar gerakan sosial tapi juga keagamaan. Awalnya memang bergerak di bidang sosial tapi dalam perkembangannya mengajarkan aliran Al qiyadah Al islamiyah dan Millah Abraham,” kata dia. MUI meminta para ulama untuk turut serta dalam membimbing eks anggota Gafatar kembali kepada ajaran Islam.
‘’Para ulama agar memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap para pengurus, pengikut dan simpatisan eks Gafatar,” kata Ma’ruf. Dia juga meminta umat Islam untuk mempertinggi kewaspadaannya agar tidak terpengaruh oleh aliran sesat. Sementara bagi pemerintah, agar tetap menjamin hak keperdataan eks anggota Gafatar, termasuk hak kepemilikan atas aset dan properti mereka terutama yang menjadi sasaran tindakan anarkis masyarakat. Masyarakat dan umat Islam, kata dia, diimbau supaya dapat menerima kembali eks anggota Gafatar yang mau bertaubat dan kembali ke ajaran Islam. Dengan begitu, mereka dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat, kata dia, juga agar aktif mengawasi penyebaran ajaran menyimpang dan melaporkan kepada yang berwenang. Selain itu, masyarakat agar tidak melakukan langkah anarkis bagi eks Gafatar. Imbauan tersebut, kata Ma’ruf, mengingat ada potensi anarkis. (son)
Tiga Langkah Tangani Zika JAKARTA - Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan dunia dalam keadaan darurat (Public Health Emergency of International Concern) akibat penyebaran virus Zika. Penetapan dikeluarkan setelah Brasil melaporkan hampir 4.000 bayi lahir dengan kepala dan otak kecil (mikrosefali) akibat virus Zika. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar semua instansi terkait untuk mencegah penyebaran virus tersebut. ‘’Kita harus menyiapkan langkahlangkah antisipatif, langkah-langkah pencegahan penyebaran virus Zika,” kata Presiden Joko Widodo
saat meminta rapat terbatas kabinet yang membahas tentang penanggulangan penyebaran Virus Zika di Indonesia, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Langkah antisipasi dan pencegahan ini, kata Presiden, harus bersifat sinergis dan lintas sektoral. Langkah yang diambil juga harus komprehensif mulai dari deteksi dini, pencegahan sampai dengan respon cepat dalam penanggulangan virus Zika. Sebab, virus ini berpotensi menyebar ke seluruh dunia, sehingga penanggulangannya memerlukan kerjasama global. Presiden menyampaikan tiga
langkah dalam penanganan penyebaran virus Zika ini. Pertama, deteksi dini agar munculnya dan penyebaran virus zika dapat diketahui seawal mungkin. “Sediakan kanal untuk pelaporan cepat dan lakukan sistem pengawasan yang ketat dan sistimatis terhadap penyebaran virus Zika,” kata Presiden. Langkah kedua, agar diintensifkan langkah-langkah pencegahan, seperti kampanye menggerakkan masyarakat untuk memberantas nyamuk. Karena virus ini menular melalui gigitan nyamuk. Selain itu, harus ada peringatan ( travel advisory) bagi warga yang akan berkun-
KPK Sebut
90 % Draf Revisi Melemahkan JAKARTA - Meskipun awalnya menyetujui,namun setelah mempelajari draft revisi UU KPK yang dikirimkan badan legislasi, KPK berpendapat draft yang diusulkan DPR isinya 90 persen melemahkan KPK. ‘’Saya bisa pastikan kepada teman-teman semua, sebagian besar dari draf pelemahaman, itu sikap resmi dari KPK. Lebih dari 90 persen bisa quot,ini pelemahan bukan penguatan,” tegas Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di kantor KPK Jakarta, kemarin. Kendati dilemahkan, KPK tetap memenunhi undangan Baleg DPR dengan mengirimkan tim Deputi atau tim biro hukum, namun akan menolak
segala upaya pelemahan bagi lembaganya. ‘’KPK tetap usulkan hal-hal yang kuatkan KPK. Kami tolak pelemahan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo. Hal senada juga dikatakan Laode. ‘’Berhubungan revisi UU KPK,KPK berpendapat bahwa semua revisi yang berpotensi melemahkan, kami akan berusaha sekuat tenaga agar hal itu tidak terjadi,”ujar Laode. Laode memaparkan, dalam draft revisi yang ia pelajari,halhal yang berpotensi melemahkan antara lain soal harus adanya izin dari dewan pengawas untuk menyadap seseorang. Dengan adanya izin dari pengawas, hal ini menurutnya akan menggangu kinerja KPK
dalam melakukan penindakan kasus korupsi.‘’Kami anggap tidak cocok dengan apa yang dikerjakan KPK,” tukas Laode. Selain itu, hal lainya adalah perihal batasan kerugian nega-
jung ke negara-negara yang sudah terjangkit virus Zika. Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan di pintu-pintu masuk negara, kemungkinan vektor dibawa dari negara-negara yang terkena wabah virus Zika. Langkah ketiga adalah menyiapkan respon cepat untuk menanggulangi virus Zika. Tata laksana harus disiapkan jika dijumpai ada pasien Virus Zika. Rumah Sakit Rujukan juga harus disiapkan. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengungkapkan bahwa seorang warga Jambi telah teridentifikasi menderita virus Zika. (har)
ra sebesar Rp 25 miliar untuk kasus yang harus ditangani KPK. Dengan adanya batasan nominal kerugian negara, Laode menilai, hal ini tidak masuk akal, sebab yang harus difikirkan seharusnya bukan masalah jumlah nominal kerugianya, namun lebih penting lagi perihal siapa pelaku korupsi yang dimaksud. (wnd)
Suluh Indonesia/ade
PERTEMUAN - Wapres Jusuf Kalla selaku Ketua Tim Transisi Partai Golkar bersama dua petinggi Partai Golkar Agung Laksono (kiri) dan Aburizal Bakrie (kanan) berpegangan tangan usai melakukan pertemuan tertutup di Rumah Dinas Wapres di Jakarta, kemarin. Pertemuan itu untuk membahas rencana Munaslub guna menindaklanjuti SK MenkumHAM yang memperpanjang SK Munas Riau.