Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Rabu, 4 Januari 2017
No. 3 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Lakalantas, Sembilan Tewas MEDAN - Sembilan warga tewas dalam kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Medan-Sidikalang yang berlokasi di Desa Tanjung Beringin Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Rina Sari Ginting di Medan, Selasa, mengatakan korban tewas itu muncul dalam kecelakaan ketika sebuah minibus terjatuh dan masuk ke dalam gorong-gorong jalan. Adapun korban tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada Senin (2/1) sekitar pukul 16.00 WIB itu adalah Lamsir Banjarnahor (32) warga Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang yang mengemudikan kendaraan tersebut. Kemudian, Joya Banjarnahor (9 bulan), Ardino Banjarnahor (13), Yesi Ban-
jarnahor (13), Renwenti Banjarnahor (12), Pranata Banjarnahor (4), Fani Banjarnahor (5), Furida Turnip (30), dan Endang (35) yang seluruhnya warga Desa Martudu, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Peristiwa itu terjadi ketika minibus tersebut datang dari arah Kota Medan menuju Sidikalang, ibu kota Kabupaten dengan kecepatan tinggi. Disebabkan jalan yang menurun dan agak rusak, sempit, dan agak menikung, mobil tersebut masuk ke trotoar jalan dan terbalik hingga memasuki gorong-gorong dengan kedalaman lima meter. Akibat persitiwa tersebut, supir dan delapan penumpang lainnya meninggal dunia, sedangkan tiga penumpang lain selamat. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KPK PERIKSA DIAH ANGGRAENI - Mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni (kanan) meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, kemarin.
Saksi Ungkap
Ahok Sering Nistakan Agama
Suluh Indonesia/ant
REKAM JEJAK CALON KPU DAN BAWASLU - Aktivis Koalisi Pemilu Berintegritas menunjukkan nama posko pemantauan rekam jejak seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu di kantor ICW Jakarta, kemarin. Masyarakat diminta berpartisipasi melaporkan informasi, rekam jejak para calon komisioner itu.
JAKARTA - Novel Chaidir Hasan alias Habib Novel, saksi pelapor yang didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan dalam persidangan bahwa terdakwa perkara penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah sering melakukan penistaan agama. “Jadi ini terbongkar bahwa unsur ketidaksengajaan dalam penyebutan Surat Al-Maidah ayat 51 yang Ahok sebutkan sudah terbantahkan dengan data-data yang saya sampaikan,” kata Novel di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, kemarin. Soal data yang disampaikan, ia menyatakan bahwa
dari buku Ahok berjudul “Merubah Indonesia” pada halaman 40 dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga itu, Ahok sudah “menyerang” Surat AlMaidah. “Saya juga jabarkan soal jabatan Ahok dari tahun 2012 ketika mulai menjadi calon wakil gubernur bahwa saat itu dia sudah menyerang Islam. Contohnya bahwa ayat suci “no” ayat-ayat konstitusi “yes” atau ayat-ayat konstitusi di atas ayat suci, nah itu saya sampaikan. Itu juga yang perlu sebagai masukan buat hakim, jaksa, dan buat bukti juga bahwa ternyata Ahok ini bukan baru sekali lakukan penistaan agama,” tuturnya. Dalam sidang lanjutan Ahok hari ini beragendakan pemerik-
saan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU). Novel Chaidir Hasan menjadi saksi perdana yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sementara saat ini masih berlangsung pemeriksaan terhadap saksi kedua, yakni Gus Joy Setiawan. Sementara itu, Habib Muchsin Alatas, saksi pelapor yang didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan dalam persidangan dirinya diberikan bukti tambahan baru dalam persidangan terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama. “Saya diberikan bukti tambahan di pengadilan tadi sebagai saksi dalam buku Ahok yang berjudul “Merubah
Indonesia” nah ternyata Ahok ini sudah berulang kali menggunakan Surat Al-Maidah untuk kepentingan politik,” kata Muchsin. Dalam sidang itu, Muchsin menyampaikan atas apa yang dirinya laporkan sesuai dengan BAP bahwa intinya tidak keluar dari pembahasan Surat Al-Maidah ayat 51. “Nah ini yang sangat tidak relevan dan tidak boleh karena Surat AlMaidah ini atau Al-Quran itu hanya orang yang mumpuni untuk menjelaskan surat AlMaidah tesebut, misalnya dia seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama seorang guru, yang memang mempunyai landasan yang memang bisa menjelaskan itu,” tuturnya. (ant)
Target Tak Tercapai
Pemerintah Bebani Rakyat Dengan Menaikan Pajak WAKIL Ketua DPR Taufik Kurniawan menyoroti realisasi target pajak yang belum sesuai harapan. Kendati demikian, ia mengatakan dapat memahami tidak tercapainya target penerimaan pajak karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Taufik, secara umum mengalami pertumbuhan 4,2 persen, walaupun dalam hal realisasi masih rendah Rp 33 triliun dari target yang dicanangkan sejak Menkeu Sri Mulyani menjabat. Ia juga menekankan pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi karena belum tercapainya target pertumbuhan sebesar 5,2
persen. “Kita berharap, pertumbuhan ekonomi 5,1 hingga 5,5 persen di tahun 2017 dapat tercapai, mengingat sinyal-sinyal perbaikan ekonomi semakin nampak,” ujarnya. Secara umum, Taufik mengapresiasi laporan tentang realisasi APBN Perubahan 2016 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pen-
gelolaan anggaran yang dijalankan pemerintahan saat ini dinilai hampir mendekati target APBN yang telah ditetapkan meskipun harus menghadapi gejolak ekonomi global yang masih fluktuatif. “Tapi kita masih mampu menunjukkan stabilitas yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2016 yang ditargetkan sebesar 5,2 persen, dicapai sebesar 5 persen di akhir tahun,” imbuhnya. Tim ekonomi pemerintah juga dinilai berkinerja baik dalam mengelola nilar tukar rupiah. Yaitu kemampuan pemerintah dalam merealisasikan nilai tukar rupiah rata-rata Rp 13.307 per dollar Amerika Serikat yang menguat dibandingkan asumsi dalam APBNP 2016 sebesar Rp 133.500 per dollar AS. Di sisi lain kemampuan pemerintah dalam merealisasikan belanja negara sebesar Rp 1.859,5 triliun atau sekitar 89,3 persen juga dianggap baiki. Secara umum, pemerintah mampu menjaga defisit anggaran pada batas yang disepakati dalam APBN yaitu tidak lebih dari 3 persen. Dalam realisasinya, defisit APBN Perubahan 2016 berhasil diminimalkan diangka 2,46 persen. Dari kondisi tersebut, dia menilai semua indikator menunjukkan bahwa situasi ekonomi dalam negeri masih terkendali. Meskipun pada pembukaan IHSG yang dilakukan ditandai dengan pelemahan sebesar 0,35 persen atau 179 poin ke level 5,278,8. (har)
Suluh Indonesia/ade
PEMBUKAAN PERDAGANGAN SAHAM - Wapres Jusuf Kalla didampingi Menkeu Sri Mulyani (3kiri), Gubernur BI Agus Martowardojo (2kiri), Dirut BEI Tito Sulistio (kanan), Ketua Dewan Komisaris OJK Muliaman D Hadad (2kanan) dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida saat membuka perdagangan saham tahun 2017 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin.
Percepat Identifikasi
RS Polri Pajang Foto Properti Korban JAKARTA - Untuk mempercepat proses identifikasi korban Kapal Zahro Express, pihak RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kini memasang foto-foto antemortem atau barang yang melekat pada diri korban, kemarin. Seluruh foto itu ditempel di papan pengumuman berukuran 100x50 sentimeter yang ada tepat di lobi gedung Sentra Visum dan Medikolegal RS Polri. Foto properti yang diperlihatkan diantaranya gelang,
cincin dan jam tangan. Selain itu ada juga potongan kaos dan celana dalam yang sudah terbakar. Kabag Humas RS Polri Kramat Jati, Kombes Pol Luh Ike Kristiani mengimbau pada keluarga korban yang merasa mengenali foto-foto itu segera melapor ke petugas identifikasi di gedung Sentra Visum dan Medikolegal RS Polri. “Kami berharap keluarga korban yang mengenali properti di foto-foto itu segera melapor,” kata Luh Ike Kristiani.
Proses identifikasi ini dilakukan dengan cara mencocokan data postmortem dan antemortem yang ada. Keterangan pihak keluarga yang didukung dengan antemortem sangat membantu untuk identifikasi jasad korban. Saat ini dari 20 jenazah yang ada, tiga di antaranya sudah berhasil diidentifikasi. Bahkan, ketiga jenazah sudah diserahkan pada pihak keluarganya masing-masing untuk dimakamkan. Selanjutnya, jika dari pen-
gumpulan dan pemasangan foto ante mortem membuahkan hasil maka proses identifikasi juga akan berhasil. Tentunya jika sudah ada kecocokan data antara antemortem dan postmortem maka jenazah akan diserahkan pada pihak keluarga. Sementara itu, polisi menetapkan status tersangka terhadap nakhoda KM Zahro Express M Nali (51). Saat ini, tersangka ditahan di Rutan Ditpolair Polda Metro Jaya. (ant)
K ta
Suluh Indonesia, Rabu 4 Januari 2017
2
Kilas Perangkat Daerah Ramping DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengapresiasi restrukturisasi atau perampingan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Riano P Ahmad, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, kemarin mengatakan, Dewan memberikan apresiasi dan berharap perampingan struktur perangkat daerah bisa efisien, efektif dan maksimal. Ia juga memberikan selamat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapat mandat menduduki jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia mengharapkan, semoga menjadi organisasi yang solid, efektif dan memberi harapan pelayanan kepada masyarakat. Riano mengungkapkan, alasan dilakukan penggabungan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI menjadi satu untuk efektifitas kerja dan efisiensi anggaran. Penggabungan SKPD DKI harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat di atas segalanya. Menurut Riano, penggabungan organisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan manajerial di tiap SKPD. Seluruh pegawai DKI pun dituntut bekerja profesional di masa mendatang. (kmb)
15 Angkutan Ditindak SUKU Dinas Perhubungan dan Transportasi (Sudinhubtrans) Jakarta Selatan menindak angkutan umum yang ngetem di sekitar Stasiun Duren Kalibata, Pancoran, Selasa (3/1). Hasilnya, 15 angkutan umum ditilang terdiri dari dua unit Kopaja, enam unit Mikrolet M16, dan tujuh unit taksi. Menurut Kepala Sudinhubtrans Jakarta Selatan Christianto, operasi ini diharapkan menimbulkan efek jera karena angkot ngetem atau mangkal membahayakan pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang, bikin macet. Selain denda berupa tilang, sopir angkutan umum ini juga dikenakan sanksi push up sebanyak 50 kali. Sopir yang melanggar ini pun menjadi tontonan masyarakat sekitar. Ini juga bentuk pembinaan, penertiban angkot ngetem dan parkir liar di sini perlu diintensifkan. (kmb)
Pejabat Hindari Pungli WALI KOTA Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengajak pada seluruh pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk komitmen memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Menurut Bambang, 443 pejabat yang baru dilantik maupun dikukuhkan di wilayah Jakarta Timur itu harus berkomitmen bersih dan bebas pungutan liar (pungli). Bambang mengatakan, pelayanan masyarakat secara prima harus diwujudkan tanpa harus menyentuh uang sedikitpun. Kalau masih ada yang coba-coba bermain pungli, kita akan copot jabatannya. Kinerja PNS juga akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan. Jika melakukan kesalahan berakibat fatal maka akan dikenai sanksi tegas. Mulai dari teguran lisan, tertulis hingga pencopotan jabatan. Saat ini organisasi pemerintahan dinilai baru. Sebab banyak perampingan dan penggabungan SKPD/UKPD. Sebagian besar pejabat di Jakarat Timur, ungkap Bambang, masih menjabat di posisi lama. Hal ini sesuai hasil kinerja yang baik. (kmb)
Suluh Indonesia/ade
RELOKASI PEMUKIMAN - Suasana pemukiman warga bantaran Sungai Ciliwung yang berada di kolong jembatan Bukit Duri, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan Pemerintah Pusat menganggarkan dana sekitar Rp5 triliun sampai Rp6 triliun untuk merelokasi sebanyak 1.185 bangunan atau 10.000 ribu jiwa yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk segmentasi Kampung Melayu-Manggarai.
Plt. Gubernur Pastikan
Tak Ada Jual Beli Jabatan JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menjamin tidak ada praktek jual beli jabatan dalam pelantikan yang digelar hari ini. Penyusunan pejabat baru tersebut diputuskan dari hasil musyawarah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Sumarsono meminta, seluruh pihak untuk segera melaporkan apabila ada praktek
jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. “Pokoknya kalau Anda tahu ada jual beli jabatan, laporkan. Besok saya pecat, saya batalkan Surat Keputusan (SK)-nya,” tegasnya di Lapangan Silang Monas Jakarta Pusat, kemarin. Pria yang akrab disapa Soni ini juga memastikan pelantikan dan pengukuhan jabatan kali ini bersih. Terlebih, dari total 5.038 pejabat, hanya 70,57 persen di antaranya yang dikuku-
hkan. Sementara pejabat yang dilantik sebanyak 1.477 orang. “Hari ini 99,99 persen bersih. Kalau ada transaksional, laporkan saya. Tidak sampai satu kali 24 jam, saya berhentikan,” tandasnya. Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta melantik sekaligus mengukuhkan 5.038 pejabat di Lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Perombakan pejabat ini dilakukan sesuai Peraturan Daer-
ah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengatakan, susunan jabatan ini sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). “Total yang dilantik dan dikukuhkan hari ini 5.038 pejabat,” katanya
di lokasi, Selasa (3/1). Pria yang akrab disapa Soni ini menjelaskan, sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016, ada sebanyak 952 jabatan yang hilang. “Sesuai dengan target nasional perampingan jabatan di DKI ada sebanyak 15,87 persen,” tuturnya. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, pejabat yang dikukuhkan hari ini sebanyak 3.561 orang. (kmb)
Kepala Inspektorat Bertekad
Wujudkan Layanan Tanpa Penyimpangan JAKARTA - Sekretaris Kota Jakarta Pusat, Zainal hari ini dilantik menjadi Kepala Inspektorat DKI Jakarta menggantikan Merry Erna Hani yang meninggal dunia pada 13 Agustus 2016 lalu. Sebagai Kepala Inspektorat DKI Jakarta yang baru, Zainal mengaku akan mewujudkan aparatur sipil negara lebih berwibawa, bersih dan memiliki integritas. “Kita akan wujudkan pelayanan publik tanpa ada penyimpangan. Hal ini akan kita sama-sama wujudkan
dengan strategi pemeriksaan, pendampingan dan pembinaan,” katanya usai dilantik di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, kemarin. Zainal juga nenyampaikan akan merutinkan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pekerjaan yang dilakukan SKPD dan UKPD bermanfaat bagi masyarakat. “Makanya dalam
pelaksanaan pekerjaan SKPD kita minta untuk sering berkonsultasi. Nanti akan dibentuk timnya,” tandasnya. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melakukan perombakan terhadap sejumlah pejabat eselon dua setelah memperhatikan berbagai faktor. Menurut Sekda DKI Jakarta Saefullah, Selasa, perombakan tersebut telah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) DKI Jakarta. “Dalam perombakan itu, ada pejabat yang diganti
karena sudah memasuki masa pensiun, dan ada juga pejabat yang terkena ‘downgrade’ dan masuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP),” kata Saefullah. Beberapa pejabat eselon dua yang diganti, yakni Agus Bambang Setyowidodo dari Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah DKI menjadi TGUPP. Jabatan itu kemudian diisi Edi Sumantri yang semula menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah. (ant)
Suluh Indonesia/ant
HARI PERTAMA PNS MASUK KERJA - Sejumlah pegawai Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta berjalan menuju tempat kerja di Balai Kota, Jakarta, kemarin. Seusai libur dan cuti bersama tahun baru pegawai Pemprov DKI mulai kembali bekerja.
APBD 2017
Sudah Dapat Digunakan JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2017 sudah dapat digunakan. “Mulai hari ini, APBD sudah bisa digunakan. Pengesahannya juga sudah seduai dengan target, yakni sebelum tanggal 1 Januari 2017,” kata Sumarsono usai acara pengukuhan 5.038 pejabat di Lapangan Silang Monas, Jakpus, kemarin. Oleh karena itu, pria yang lebih sering dipanggil Soni sehari-hari itu meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar segera melaksanakan program-program pembangunan. “Dengan disahkannya APBD 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saya berharap seluruh program pembangunan di DKI Jakarta dapat segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Soni. Lebih lanjut, dia menuturkan setelah disahkan,maka dana APBD itu juga dapat digunakan untuk pembayaran anggaran rutin, diantaranya gaji pegawai, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), serta anggaran telepon, air, listrik dan internet (TALI). “APBD itu
juga bisa digunakan untuk membayar pakan hewanhewan di Taman Margasatwa Ragunan (TMR). Anggaran itu tidak bisa ditunda karena menyangkut kelangsungan hidup hewan,” tutur Soni. Berdasarkan data, rincian pejabat yang dilantik dan dikukuhkan pada hari Selasa terdiri atas 93 pejabat eselon II, 897 pejabat eselon III dan 4.048 pejabat eselon IV dengan total jabatan 5.038. Selain itu, ada tiga pejabat yang belum dilantik karena masih menunggu Pergub. (kmb)
Menpan-RB Minta
PNS DKI Tingkatkan Pelayanan Publik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta seluruh pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan publik. Asman saat menghadiri acara pengukuhan dan pelantikan eselon II, III, IV Pemprov DKI Jakarta, di Jakarta, kemarin minta PNS DKI Jakarta memegang teguh sumpah dan jabatannya supaya menjadi ASN yang amanah, bersih, dan profesional, serta meningkatkan pelayanan publik dan tidak main-main dengan pelayanan publik, karena pelayanan merupakan hak rakyat. Asman mengharapkan para pejabat Pemprov DKI Jakarta
dapat menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang tugasnya masing-masing. “Jangan terjebak dengan urusan rutin. Saya mengharapkan DKI jadi ’role model’ nasional, contoh pelayanan publik untuk daerah lain. Maka dari itu ciptakan inovasi di masing-masing unit,” ujar Asman. Menteri Asman juga meminta Pemrov DKI Jakarta untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional menjadi sistem digital atau elektronik,
serta dilakukan secara terbuka. Selain itu, dia juga berpesan agar tidak ada lagi transaksi keuangan dari publik di kantor pemerintahan. Menurut Asman, transaksi keuangan yang menjadi kewajiban masyarakat harus dilaksanakan melalui perbankan guna mencegah pungutan liar. “E-budgeting tidak boleh lagi ditawar-tawar. Semuanya dibuat terbuka dari tingkat RT sampai provinsi sehingga rakyat bisa mengontrol,” kata dia. Sementara itu Asman juga mengingatkan kepada seluruh pejabat eselon Pemprov DKI yang baru saja dilantik, untuk tetap mengedepankan independensi dan netralitas dalam Pilkada DKI.
Menteri berpesan supaya seluruh ASN untuk menanamkan jiwa keramahtamahan atau hospitality, melayani, ramah tamah, senyum kepada rakyat, dan tidak mengedepankan kekuasaan. Menurut dia, ASN harus menjadi motor pembangunan negara dan tidak boleh kalah dengan ASN di negara-negara maju lain seperti Korea Selatan dan Jepang. Pemprov DKI Jakarta mengukuhan dan melantik pejabat eselon II, III, IV di Monas. Para pejabat yang dilantik dan dikukuhkan yakni eselon II sebanyak 93 orang, eselon III sebanyak 897 orang, dan eselon IV sebanyak 4.048 orang. (kmb)
Metr politan
Suluh Indonesia, Rabu 4 Januari 2017
3
Golkar Dukung
Penertiban Informasi Medsos
Suluh Indonesia/ant
CATATAN KRITIS ICMI SELAMA - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqque (tengah) memberikan keterangan pers di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin. ICMI mendorong agar pendekatan masyarakat terhadap agama didasarkan pada pemikiran rasional dan mengajak seluruh anggota ICMI hadir ditengah masyarakat.
Peredaran Narkoba
Bentuk Intervensi Asing JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengatakan peredaran narkoba di berbagai daerah merupakan bentuk intervensi asing sehingga upaya yang dilakukan MPR seperti sosialisasi empat pilar dinilai sebagai hal yang penting. “Intervensi asing ke dalam negeri sangat luar biasa,” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, salah satu intervensi asing yang terjadi di Tanah Air adalah dalam bentuk peredaran narkoba di berbagai daerah. Dia mengingatkan bahwa dulu bangsa ini hanya sebagai transit obat-obatan terlarang,
tetapi sekarang ini sudah menjadi tujuan dan penampungan. “Peredaran narkoba cara paling gampang untuk menghancurkan bangsa,” katanya. Dia mengutarakan rasa syukurnya bahwa masih banyak orang yang memiliki kesadaran tinggi dalam rangka mempertahankan NKRI dan Empat Pilar merupakan pertahanan terakhir bangsa. Sebagaimana diwartakan, Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) meminta pemerintah membentuk detasemen khusus (densus) antinarkoba sebagai bentuk keriusan memerangi kejahatan narkoba yang merupakan musuh negara itu. (ant)
JAKARTA - Fraksi Partai Golkar mendukung kebijakan pemerintah untuk menertibkan lalu lintas informasi via media sosial (medsos), karena informasi di medsos sudah berpotensi menimbulkan konflik dan gejala sosial di masyarakat, kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi. “Saya mendukung kebijakan pemerintah untuk menertibkan lalu lintas informasi via medsos. Media siar biasa sudah ada Komisi Penyiaran Indonesia sehingga antara lembaga siar dan masyarakat penerima informasi siar bisa saling bertanggung jawab,” kata Bobby di Jakarta, kemarin.
Dia menilai informasi yang viral di medsos sudah berpotensi menimbulkan konflik dan gejolak sosial menjurus ke mobilisasi opini negatif. Bobby mengatakan pemerintah tetap harus menjaga kebebasan berekspresi dengan menggunakan infrastruktur medsos namun kalau informasi yang disiarkan, dapat dibuktikan sebagai fitnah, penggalangan opini yang berpotensi memecah NKRI, harus segera ditertibkan. “Komisi I DPR tidak ingin cara-cara konflik ala Arab Spring via Facebook dan Twitter menyulut perang saudara, karena kasihan masyarakat,” ujarnya.
Bobby menilai kebijakan pemerintah itu membuat masyarakat pengguna medsos menjadi lebih bertanggung jawab, dan pengawasan pemerintah juga terjaga akuntabilitasnya. Menurut dia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru disahkan, menegaskan bahwa masyarakat tetap bisa kemukakan pendapat via medsos, dan pemerintah tidak bisa serta merta memberangus kebebasan tanpa proses hukum yang jelas. “Pasal yang diubah di UU ITE sudah menciptakan koridor yang jelas,’’ katanya. (ant)
Gerindra Klaim
Ditawari Empat Pos Menteri JAKARTA - Partai Gerindra mengklaim ditawari empat pos menteri dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala Staf Kepresidenan. ‘’Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo, bahwa Gerindra ditawarkan empat posisi di pemerintahan yaitu Menkopolkam, Mentan, Menaker dan Kepala KSP, kata Wakil Ketua
Umum DPP Partai Gerindra Arief Puyono di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan meskipun nantinya keputusan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, namun pengurus atau pun kader lebih cenderung tetap berada di luar pemerintahan. Arief menegaskan kader Gerindra di bawah sejak partai itu berdiri, tujuan hanya satu yaitu mengantarkan Prabowo sebagai Presiden dan hanya menginginkan kader-kadernya
di pemerintahan kalau Prabowo menjadi presiden. “Untuk berkoalisi dengan pemerintahan Joko Widodo - JK yang pasti semua keputusan ada ditangan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto. Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja,” ujarnya. Arief mengatakan kader Gerindra di bawah dan loyalis Prabowo tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo Karena akan berpengaruh negatif pada
elektabikitas Partai dan Prabowo pada pemilu 2019. Hal itu, menurut dia, cukup rasional karena awal 2018 sudah tahun Politik dan Gerindra mulai memanaskan mesinmesin politiknya begitu juga dengan parpol lainnya. “Seluruh kader Gerindra sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2019 dan berjuang untuk memenangkannya,” katanya. Untuk diketahui, hubungan antara Presiden Jokowi dengan
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cukup harmonis, meski keduanya sempat berkompetisi dalam pilpres lalu. Bahkan, keduanya sering melakukan kunjungan ke tempat masing-masing, seperti Prabowo mendatangi istana atau Jokowi mengunjungi kediaman Prabowo di Bogor. Realitas itulah yang menimbulkan asumsi atau spekulasi bahwa Gerindra akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi. (ant)
Pemerintah Diminta
Evaluasi Kebijakan Transportasi JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta pemerintah mengevaluasi seluruh layanan dan manajemen transportasi nasional di Indonesia seperti administrasi, kelayakan unit transportasi hingga aspek keselamatan terutama pemerintah berupaya meningkatkan jumlah turis untuk datang ke Indonesia. “Insiden kapal Zahro Express bukan kado tahun baru yang baik, apalagi pemerintah ingin tingkatkan jumlah turis dengan menerapkan bebas visa, namun ternyata di Indonesia tidak disiapkan keselamatannya,” kata Hidayat di Gedung Nusantara III, Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan itu melihat terbakarnya kapal Zahro Express yang menewaskan 23 penumpang, dan insiden pilot mabuk yang hendak menerbangkan pesawat terbang beberapa waktu lalu. Insiden kapal Zahro menurut Hidayat, mengingatkannya kasus pilot penerbangan QG 800, kapten Tekad yang diduga mabuk saat akan menerbangkan pesawat Citilink dari Surabaya menuju Jakarta. “Kalau seperti ini memang ada wisatawan yang mau datang, apalagi lihat ada pilot yang mabuk, pesawat jatuh, kapal kebakar. Mereka malah ketakukan untuk berkunjung,’’ katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
DISKUSI POLITIK DINASTI - Ketua Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti (kiri), Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang (tengah), dan Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia) Arif Susanto menjadi pembicara diskusi di Jakarta, kemarin. Diskusi itu mengangkat tema Hati-Hati: Politik Dinasti Rawan Korupsi.
Komnas HAM Minta
KPK Awasi Sengketa Tanah KOMISI Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) meminta KPK agar ikut mengawasi sengketa tanah di hutan maupun wiayah pertambangan.
Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat di gedung KPK Jakarta, kemarin mengatakan, pihaknya hendak merancang kerja sama MoU (nota kesepahaman) antara lain terkait dengan kasus-kasus menyangkut sengketa sumber daya alam misalnya terkait sengketa tanah, kemudian sengketa hutan adat dan pertambangan. Dalam pengalaman Komnas HAM, ada indikasi ‘abuse of power’ yang menjadi akar persoalan. Indikasinya ada korupsinya di situ. Imdadun datang bersama dengan komisioner Komnas HAM lain yaitu Nur Kholis dan Ansori Sinungan. “Laporannya tidak pada aspek korupsinya tapi pada perampasan
hak tanah warga. Bahwa persoalan yang menyebabkan perampasan itu ada indikasi korupsi, itu yang penting KPK turut membantu Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus,” tambah Imdadun. Komnas HAM pun berniat mendalami praktik korupsi yang berdekatakan dengan unsur pelanggaran HAM. “Selama ini aduan dari masyarakat mengatakan pemerintah itu selalu dekat dengan korporasi, ‘kapan membela kami?’ Ke depan kami ingin mendalami bersama-sama praktik korporasi di Indonesia yang kami anggap kedekatan pemerintah dan korporasi itu mulai mengkhawatirkan. Praktiknya seperti apa? Kan sekarang juga sudah
ada peraturan Mahkamah Agung yang bisa memperlancar proses hukum terhadap korporasi ini,” ungkap Nur Kholis. Pencegahan Internal Selain itu, Komnas HAM pun meminta pendampingan ke KPK dalam pengembangan sistem pencegahan internal. “Tujuannya agar keuangan KomnasHAM di masa akan datang makin akuntabel, makin bersih dan kita bisa mengembalikan Komnas HAM menjadi lembaga yang terpercaya,” tambah Imdadun. Hal ini terkait dengan BPK yang menolak memberikan penilaian (disclaimer) terhadap laporan keuangan Komnas HAM. Status itu diberikan usai penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per 4 Juni 2016 itu muncul karena laporan keuangan Komnas HAM dianggap bermasalah. “Juga kita meminta kepada KPK untuk melakukan ‘cross-
check’ terkait Komnas HAM yang akan segera melakukan rekrutmen anggota Komnas HAM periode 2017-2021. Kami meminta kepada KPK untuk melihat rekam jejak para calon,” ungkap Imdadun. Ia bahkan berharap anggota panita seleksi dapat berasal dari KPK. “Untuk pansel sudah ada sekretariatnya, tadi kami mintakan untuk sekretariat pansel berasal dari KPK salah satunya. Jadi untuk membantu proses seleksi anggota komnas ke depan itu lebih terbuka dan transparan,” jelas Imdadun. Untuk diketahui, masalah sengketa tanah sering menimbulkan konflik harizontal, dan realitas tersebut dipicu adanya kepentingan berbagai pihak untuk monopoli dan penguasan lahan. Tidak sedikit konflik lahan ini berakhir dengan pertumbuhan darah dan berujung kematian warga yang mempertahankan hak-haknya. (ant)
Megap litan
Suluh Indonesia, Rabu 4 Januari 2017
4
Pemkot Bekasi
Adopsi Sistem Pertanian Kabupaten Karawang
PEMERINTAH Kota Bekasi, Jawa Barat, akan mengadopsi sistem lahan pertanian milik Kelompok Tani Wira Tani Kabupaten Karawang dalam rangka merespons proses transisi kelembagaan Dinas Pertanian setempat mulai 2017.
Suluh Indonesia/ant
BISNIS RITEL - Sejumlah ternak mencari makan di samping sebuah minimarket di depan stasiun Depok baru, kemarin. Aprindo optimistis pertumbuhan industri ritel bisa mencapai 10 persen.
Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu di Bekasi, kemarin mengatakan, Kabupaten Karawang ini terkenal dengan lumbung padi nasional terbesar kedua, sehingga kita memutuskan untuk studi banding ke sana pada Kamis. Menurut dia, Pemkot Bekasi saat ini sedang dalam
proses transisi perubahan kelembagaan dan satuan kerja dengan membentuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bekasi 2017. Salah satu fokus studi banding itu adalah mengadopsi sistem ‘urban farming’ yang melibatkan masyarakat setempat dalam bercocok tanam dan berternak di ten-
gah lahan terbatas. “Proses kelembagaan baru ini kita ingin mengetahui dan konsultasi kepada Kabupaten Karawang yang telah memiliki konsep matang. Kita ingin mengadopsinya untuk mengelola lahan yang terbatas di wilayah Kota Bekasi agar pertanian lebih optimal,” katanya. Dalam kegiatan itu, Pemkot Bekasi mengajak instansi terkait untuk berdialog dengan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan Kabupaten Karawang Kadarisman dan Ketua Kelompok Tani, Wira
Tani yang diwakili Khosim. Syaikhu mengatakan, pihaknya berencana melibatkan para penggerak bank sampah di 12 kecamatan setempat untuk bercocok tanam. “Mulai 2017 ini, kami mengalokasikan anggaran Rp20 juta untuk para penggerak bank sampah sebagai dana operasional kegiatan mereka,” katanya. Kabupaten Karawang, kata dia, berhasil menjadi lumbung padi kedua terbesar se-Indonesia setelah Indramayu dengan memproduksi tiga varietas unggulan berupa beras sehat,
organik dan beras khas Karawang, Cilamaya. “Kota Bekasi bisa menerapkan perkebunan organik dengan varietas sayuran yang ada. Berbeda halnya dengan Karawang yang khusus sawah pertanian seluas 97.7 ribu hektare dengan produksi beras per tahun mencapai 1.5 juta ton,” katanya. Kota Bekasi, kata Syaikhu, diarahkan untuk menerapkan pertanian perkotaan dengan varietas sayuran dan cabai. “Penanaman cabai di media pot maupun hidroponik bisa diterapkan di lahan yang terbatas,” katanya. (ant)
Akibat Medsos
3.700 Pasutri Depok Bercerai DEPOK– Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna meminta agar warganya untuk arif dalam memfilter setiap informasi yang beredar di media sosial (medsos). Sebab, menurut data yang himpun dari pengadilan agama, tahun 2016 kemarin ada sekitar 3700-an warganya yang mengajukan cerai. Padahal tahun 2015 masih 2900, tentunya data tentunya meningkat tajam dan menyita perhatian. Pradi menjelaskan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga acap kali berujung pada perceraian. Belum lagi kehadiran medsos kerap ikut memperuncing permasalahan rumah tangga. Vitalnya peran medsos tersebut, membuat. “Pada era digital saat ini, fenomena media sosial menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya per-
ceraian. Untuk itu ada baiknya harus ada filter dari diri sendiri untuk kebaikan,” ujar Pradi usai saat Upacara Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag di Lapangan Balaikota Depok, kemarin. Dia juga mengatakan, tayangan infotaiment turut berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian. Untuk itu dia berpesan agar setiap masyarakat yang telah menjalani biduk rumah tangga hendaknya mampu mengambil hal positif dari tayangan televisi dan membuang hal yang buruk. “Infotaiment juga berpengaruh, hal yang baik dicontoh dan hal yang kurang baik jangan ditiru. Jadi filternya itu ya ada di diri kita sendiri,” pesannya. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Ke-
menag) Kota Depok Chalik Mawardi mengakui, adanya peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun. Selain faktor teknologi, menurutnya faktor ekonomi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menjadi pemicu. “Untuk itu, kami akan lakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya perceraian,” tuturnya. Dikatakannya, salah satu hal yang akan dilakukan Kemenag adalah memberikan pembinaan terhadap calon-calon pengantin. Pembinaan ini penting untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Juga mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. “Pembinaan ini juga sebagai bekal pengetahuan,’’ katanya. (jif)
Suluh Indonesia/ant
PEMBANGUNAN TERMINAL TERPADU DEPOK - Penjual makanan menjajakan dagangannya di depan terminal Depok, kemarin. Pemkot Depok berencana membangun terminal terpadu yang terintegrasi dengan stasiun Depok Baru dan akan dibangun juga pusat bisnis, perkantoran, perbelanjaan, serta hunian vertikal dengan nilai proyek senilai Rp1,3 triliun.
Transjakarta Uji Coba
Kilas Setoran SPBU Ditrampok PERAMPOKAN dengan menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya Hankam Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi ketika seorang Satapam SPBU ingin menyetorkan uang Rp300 juta ke BCA. Saksi mata kejadian Kurnia (30) di Bekasi, kemarin mengatakan, Satpam yang menjadi korban saat itu sedang menuju BCA untuk menyetorkan uang hasil penjualan BBM Rp300 juta. Menurut dia, peristiwa yang terjadi pukul 13.00 WIB itu berlangsung Jalan Raya Hankam Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi. Korban diketahui bernama Nurjaman (40) yang berprofesi sebagai Satpam SPBU Jatiwarna. Korban berangkat dari arah Jatiwarna menuju BCA di Pondokgede mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dipepet oleh dua orang pelaku bersenjata tajam jenis celurit dan golok. (ant)
Trayek Bekasi-Pulogebang BEKASI - Operator bus Transjakarta melakukan uji coba rute transportasi baru di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, tujuan Stasiun BekasiTerminal Pulogebang Jakarta Timur. “Uji coba berlaku sejak 28 Desember 2017,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana di Bekasi, kemarin. Menurut dia, ada tiga armada yang diturunkan oleh PT Transportasi Jakarta untuk kepentingan perluasan trayek itu. Hanya saja, masyarakat belum banyak yang tahu mengenai rute baru tersebut, sehingga
antusiasme penumpang masih cukup minim. Menurut Yayan, penambahan rute baru tersebut merupakan inisiatif dari Transjakarta untuk peningkatan pelayanan transportasi bagi masyarakat Kota Bekasi dan Jakarta. Hasil evaluasi sementara dari uji coba tersebut adalah adanya gangguan kemacetan akibat belum matangnya persiapan sarana dan prasarana Transjakarta Bekasi-Pulogebang di sepanjang lintasannya. Jalur yang digunakan bus masih relatif sempit, serta jalur tersebut rawan terjadi kemacetan. (ant)
Pospam Terpadu Beroperasi PEMERINTAH Kota Bogor dan sejumlah pihak terkait, meresmikan pengoperasian Pos Pengamanan (Pospam) Terpadu, kemarin yang berfungsi sebagai tempat untuk pengawasan, pengendalian keamanan dan kelancaran arus lalu lintas. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Suyudi Ario Seto menyebutkan pembangunan Pospam Terpadu diinisiasi oleh Polresta yang didukung penuh oleh Pemerintah Kota Bogor. Suyudi mengatakan, Pospam Terpadu ini sebagai tindak lanjut upaya menciptakan rasa aman dan nyaman untuk Kota Bogor. Ia mangatakan setelah Pospam Terpadu diresmikan, diharapkan segera dibangun sistem terintegrasi yang dilengkapi CCTV, untuk bisa mengintegrasikan pusat pemantauan (monitor center), sehingga semua instansi yang terlibat dapat melakukan pengawasan terpadu. (bas)
Suluh Indonesia/bas
SILATURAHMI – Walikota Bogor, Bima Arya, bergandengan tangan bersama para tokoh lintas agama, di Taman Ekspresi Sempur. Dalam pertemuan ini Pemkot Bogor bersama Basolia sepakat bersama-sama akan menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama di Kota Bogor.
70 % Warga Depok Diklaim Berbahagia DEPOK - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Hardiono mengatakan indeks kebahagiaan masyarakatnya mencapai 75,32 persen dari jumlah warganya. Menurutnya, meningkatkan
indeks kebahagiaan warganya seiring dengan terbangunnya dan baiknya berbagai fasilitas yang dibutuhkan warga, salah satunya taman-taman kota, fasilitas pelayanan umum hingga pengembangan infrasruktur lainnya. “Tahun 2016 lalu
KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA
SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan
warga Depok memiliki indeks kebahagiaan yang cukup tinggi yaitu lebih dari 70,” ujar Hardiono, saat menghadiri Konsultasi Publik Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Depok, di Wisma Hijau, Cimanggis, Depok, kemarin. Hardiono juga menjelaskan, dengan angka tersebut artinya rata-rata warga Depok bahagia. Oleh karena itu menurutnya, kondisi ini harus disyukuri oleh seluruh pihak sebagai warga Depok, karena kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku masing-masing individu. “Indeks kebahagiaan merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Kota Depok pada tahun 2016. Pengambilan
sampel dan penelitian telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok,” jelasnya. Dirinya mengungkapkan bahwa survey pengukuran tingkat kebahagiaan Kota Depok 2016 menggunakan kerangka kerja BPS yang menghasilkan Indeks Kebahagiaan sebesar 75,32 pada skala 0-100. Artinya semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. “Yang melakukan survey dan pengambilan sampling dilakukan oleh BPS Kota Depok. Dengan melakukan survey kepada warga yang memang memiliki KTP Depok,” tandasnya. (jif)
Air Baku PDAM Bekasi
Terkontamisasi Limbah Industri BEKASI - Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi, Jawa Barat, menyetop sementara produksi air bersih kepada pelanggan menyusul pencemaran terhadap sumber air baku di sekitar Bendung Kali Bekasi. “Air baku kami tercemar oleh limbah sejak Sabtu atau tepatnya pas pergantian tahun dari 2016 ke 2017,” kata Kabag Humas PDAM Tirta Patriot Uci Indrawijaya di Bekasi, kemarin. Menurut dia, pencemaran limbah itu melanda aliran Kali Bekasi sehingga berdampak pada tercemarnya air baku PDAM Tirta Patriot sehingga terpaksa dihentikan produk-sinya guna menghindari komplain pelanggan akibat kualitas yang tidak layak. “Kami memohon maaf kepada seluruh pelanggan, saat ini kami sedang koordinasi dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi. Selanjutnya berkoordinasi juga dengan
Perum Jasa Tirta II selaku otoritas pengelola Kali Bekasi untuk melakukan rekayasa air baku,” katanya. Rekayasa yang dimaksud berupa penyetopan distribusi air baku menuju kolam pengolahan guna mengantisipasi kontaminasi air PDAM terhadap limbah industri. Upaya itu diharapkan bisa tetap menjaga kemurnian air hasil produksi yang layak untuk disalurkan kepada pelanggan. Namun demikian, pihaknya belum dapat memastikan kapan air baku dapat kembali diolah, namun akan secepatnya melakukan pemulihan terhadap situasi itu. Uci memastikan kebijakan pihaknya menyetop produksi air itu tidak berdampak luas kepada para pelanggan, hanya pelanggan di kawasan utara Kota Bekasi yang kini mengalami penyetopan distribusi air PDAM. “Secepatnya kami recovery, kami masih upayakan,” katanya. (ant)
Basolia Bogor
Gelar Doa Bersama BOGOR - Walikota Bogor Bima Arya, mengatakan pemimpin lokal dan tokoh agama harus menjadi motor utama dalam membina dan menjaga kerukunan atar umat beragama di kotanya. Hal ini sangat penting demi menjaga kebersamaan dalam keberagaman sebagai sebuah fondasi sosial di tengah masyarakat. “Kerukunan dalam menjaga kebersamaan ini harus terus kita perjuangkan. Dan ini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Kota Bogor ditahun 2017 ini,” kata Bima saat silaturohmi dan doa bersama para tokoh agama dan pengurus Badan Sosial Lintas Agama (Basolia) Kota
Bogor, di Bogor, kemarin. Acara silaturohmi dan doa bersama lintas agama yang dimotori pengurus Basilia Kota Bogor ini ber tujuan menjaga tali silaturahmi dan kebersamaan umat beragama di Kota Bogor agar terus terjaga dengan baik. Acara itu tampak dihadiri masing-masing perwakilan dari agama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Kongghucu, Budha dan lainnya. Dalam acara tersebut, Basilia Bogor berharap di tahun 2017 kerukunan yang selama ini telah terjalin dengan baik di tengah warga kota Bogor dapat terus terjaga. “Tantangan dalam menjaga etos kerukunan dan kebersamaan umat dalam berkebangsaan ini kedepan jika tidak dipe-
lihara dengan baik jelas akan semakin berat,” pringat Bima Arya. Untuk itu, dalam menjaga kebersamaan dalam keberagaman sebagai sebuah fondasi sosial, menjadi prioritas utama bagi Pemkot Bogor. “Caranya dengan merajut komunikasi, membangun pemahaman antar tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengedepankan kebersamaan sekaligus menyelesaikan pekerjaan rumah-pekerjaan rumah yang belum tuntas,” papar Bima. Menurut Bima, tantangan dan ancaman, etos kebangsaan dalam bentuk resiko perpecahan baik ditingkat nasional maupun lokal. (bas)
pini
Suluh Indonesia, Rabu 4 Januari 2017
F OKUS Pembangunan Harus Aspiratif dan Partisipatif UJUAN pembangunan tentu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu pula, dalam tiap pembangunan diharapkan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah atau tempat pembangunan itu dilaksanakan. Agar manfaat pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat, sudah tentu keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu menjadi sebuah keharusan. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, haruslah dimulai sejak dari perencanaan yang terbawah, yakni tingkat desa. Selama ini, dalam teorinya hal itu dilaksanakan lewat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa. Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan (ensiklopedia). Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan, yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan, yaitu RKP Desa. Musrenbang desa merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju. Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. Dokumen RKPDesa ini kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Hasil Musrenbang Desa ini selanjutnya dibawa ke Musrenbang Kecamatan, lanjut ke Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional (buttom up). Kegiatan Musrenang ini lebih dominan dilaksanakan pihak eksekutif, sementara pihak legislatif menyerap aspirasi masyarakat tentang usulan pembangunan lewat reses. Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat (aspiratif) dan lebih banyak melibatkan partisipasi masyarakat (partisipatif). Namun pada praktiknya, banyak usulan kegiatan skala desa yang dibawa ke Musrenbang Kecamatan tidak dapat diakomodir oleh program supra desa terutama SKPD. Mengingat, usulan yang dibawa dari desa ke atas semestinya bukan kegiatan skala desa, tapi kegiatan skala kecamatan atau kabupaten. Karena itu pula, sering kali terjadi kesulitan dalam memilah antara kegiatan skala desa dengan skala kabupaten. Akibatnya, muncul usulan kegiatan baru yang dibawa peserta Musrenbang yang tidak mengikuti proses sebelumnya. Di sisi lain, SKPD dan anggota DPRD belum terlibat sehingga usulan untuk skala kabupaten kadang tidak sinkron dengan Rancangan Renstra SKPD. ***
T
Bang D
el
Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi tidak membuat jera para koruptor
Malah makin pintar korupsi ...
5
Delegitimasi Publik Terhadap Pembangunan PEMBANGUNAN menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan oleh dua rezim terakhir baik di era SBY dan Jokowi. Untuk mempercepat pembangunan di Indonesia pemerintahan era SBY menerbitkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Mulai tahun 2011 hingga 2014 terdapat 352 penyebaran proyek baik dalam sektor riil maupun infrastruktur yang semuanya dinaungi dalam MP3EI (Kemensesneg, 2014). Pada era Jokowi meskipun sempat terjadi pro-kontra tentang keberlanjutan MP3EI, namun seluruh proyek di bawah MP3EI tetap dijalankan. Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintah membuat peraturan tentang penataan tata ruang yang memberikan wilayah bagi proyek-proyek pembangunan dan secara tidak langsung untuk menarik investor agar menanamkan modalnya dalam pembangunan. UU No. 26 Tahun 2007 menjadi acuan dalam penataan ruang mulai dari lingkup RTWN (PP No. 26/2008) sampai Perda RTRW Kabupaten/Kota. Fungsi dari penataan ruang adalah sebagai pedoman tentang kawasan yang nantinya difungsikan sebagai wilayah lindung maupun wilayah yang digunakaan untuk pemberdayaan ekonomi. Pada lingkup operasionalnya peraturan tentang tata ruang harus dikaitkan dengan produk kebijakan pembangunan di berbagai tingkatan sehingga menghasilkan output yang riil. Jika menengok beberapa kasus pembangunan beberapa waktu terakhir, hadirnya perubahan tata ruang berupa pembangunan infrastruktur, reklamasi dan pembangunan kawasan industri menghadirkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat ataupun swasta dengan masyarakat. Kasus Reklamasi Jakarta dan Teluk Benoa menjadi salah satu sampel ketika perubahan struktur tata ruang mendapatkan pertentangan dari masyarakat. Pada kasus reklamasi Teluk Jakarta, nelayan dan pegiat lingkungan menolak pembangunan reklamasi karena aspek lingkungan dan risiko hilangnya mata pencaharian nelayan di sekitar teluk akibat dampak pembangunan. Penolakan juga terjadi pada kasus reklamasi Teluk Benoa ketika masyarakat yang tergabung dalam ForBALI, Desa Adat, dan Walhi memprotes reklamasi Teluk Benoa yang akan berdampak pada kondisi usaha wisata skala kecil di sekitar Benoa, rusaknya lingkungan dan pertentangannya dengan kosmologi masyarakat Bali. Di Jawa Tengah, proyek pembangunan pabrik pengolahan semen oleh PT Semen Indonesia menuai protes dari masyarakat. Melalui bantuan Walhi, masyarakat Kendeng mengajukan tuntutan ke MA untuk membatalkan izin pembangunan pabrik. Putusan MA pada 5 Oktober 2016 lalu
Oleh Bagus Nuari Haemawan
memenangkan gugatan PK yang diajukan petani Rembang dan Yayasan Wahana lingkungan hidup (Walhi) terhadap PT Semen Gresik. Untuk mengawal putusan MA, pada tanggal 5 Desember 2016 sekitar 300 warga Rembang dan Pati yang tergabung dalam JMPKK melakukan jalan kaki sejauh 150 km dari Rembang ke Semarang untuk menuntut Gubernur Jawa Tengah membatalkan izin lingkungan. Pada 17 November yang lalu, pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka yang menjadi prioritas MP3EI juga menuai konflik. Terjadi perlawanan dari warga sekitar Kertajati ketika pemerintah menurunkan aparat untuk mengukur tanah seluas 735 hektar dari total 1.800 hektar yang akan dibangun. Perlawanan oleh warga dilakukan karena menganggap bahwa belum terjadi kesepakatan yang jelas antara pemilik tanah dengan pemerintah tentang penggunaan lahan untuk pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Efek dari pertentangan ini, beberapa warga ditangkap oleh pihak keamanan karena dituduh melakukan kerusuhan. Pertentangan antara pemerintah dengan masyarakat dalam bebera-
pa proyek pembangunan di atas memperlihatkan adanya sikap delegitimasi dari masyarakat kepada pemerintah maupun investor yang memegang hak tender. Memang konflik yang terjadi dilandasi motif yang beragam, mulai isu lingkungan, adat hingga masalah lahan. Hadirnya konflik menunjukan sinyalemen bahwa pemerintah gagal dalam membaca kondisi lingkungan pada tahap implementasi kebijakan. Padahal penentuan suksesnya implementasi kebijakan pembangunan tidak terlepas dari aspek eksternal yang terdiri atas dukungan masyarakat, civil society maupun kelompok kepentingan (Calista, 1994). Gambaran pembangunan infrastruktur maupun kawasan industri seperti yang telah dideskripsikan di atas memperlihatkan sikap dominan negara terhadap pelaksanaan pembangunan dan memberikan kesempatan yang luas kepada pihak swasta untuk menjalankan tender. Pola pelaksanaan pembangunan seperti itu, memberikan ruang yang minim kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya terhadap pelaksanaan pembangunan. Tidak jarang tuntutan penolakan dari masyarakat
berujung pada penangkapan oleh aparat keamanan seperti yang terjadi terhadap aktivis ForBALI karena diduga tidak menghormati bendera Merah Putih saat longmarch turun jalan untuk memprotes reklamasi Teluk Benoa dan beberapa masyarakat Kertajati yang dianggap melawan saat mempersoalkan pengukuran tanah sepihak oleh pemerintah dalam rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat. Tindakan represif dari negara dan munculnya dominasi swasta dalam kasus pembangunan membuat masyarakat maupun civil society membentuk sebuah sikap oposisi. Gerakan perlawanan itu dimanifestasikan dalam wujud kelompok-kelompok adat, kelompok masyarakat asli hingga komunitas berbasis agama ketika ruang aspiratifnya semakin minim. Sikap oposisi dilakukan untuk membuka ruang dialog, kontrol kebijakan hingga upaya untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah ketika putusan hukumnya memenangkan masyarakat. Pertentangan antara masyarakat dengan negara dan swasta memperlihatkan perlunya evaluasi pelaksanaan kebijakan tata ruang ketika berdampak negatif terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Pada perspektif pembangunan yang pro-pasar seperti sekarang, diperlukan 3 aspek pertimbangan dalam menjalankan praktik kebijakanya yang mencakup rasionalitas administrasi, ekonomi dan deliberatif sehingga terjadi keseimbangan dalam mendefinisikan tata kelola lingkungan (Kronsell et.al,2010). Namun, kenyataan di lapangan masih memperlihatkan wajah yang lain, seolah hanya rasionalitas ekonomi saja yang diperhatikan dalam menggenjot pembangunan. Rasionalitas administrasi dan deliberatif seolah hanya syarat normatif yang cukup dipenuhi secara tekstual.
*Penulis adalah Alumnus FISIP Univeritas Jember dan Pengurus Presidium HMI Cabang Jember
Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.
SURAT A NDA Perbaikan Jalan Masih Menyisakan Lubang SEPERTINYA kita harus mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang sejak awal sudah cukup serius memperbaiki jalan-jalan di beberap ruas. Selama ini jalan yang rusak dan berlubang memang selalu menjadi ancaman serius buat pengendara, terutama motor terlebih di malam hari. Di sepanjang Gatot Subroto saja sebelumnya banyak sekali jalan berlubang yang sudah memakan korban cukup banyak. Lalulintas di sepanjang ini memang cukup tinggi, termasuk di malam hari. Karena itu, perbaikan memang mutlak dilakukan. Sayangnya, perbaikan yang dilakukan selama ini seprti tambal sulam saja. Sejak musim hujan ini, lubang-
lubang jalan yang sudah ditambal kembali mulai mengelupas. Dan ada lubang cukup besar menjelang lampu lalu-lintas menjelang Pancoran arah Grogol. Lubang itu sangat membahayakan karena kelihatannya selain besar juga sangat dalam. Bisa dipastikan jika mobil melindasnya akan terjebak, apalagi motor akan lebih fatal lagi. Kerusakan seperti ini bisa jadi muncul karena perbaikan yang dilakukan tidak permanen. Mestinya perbaikan dilakukan dengan membetonya, seperti di beberapa lubang sudah dibeton. Lantas mengapa tidak sekalian saja, lubang-lubang itu dibeton. Sarmili Kampung Melayu, Jakarta
Lapangan Bola di Jakarta Hampir Punah JAKARTA semakin hari tambah padat dan sumpek. Ruang terbuka semakin berkurang karena keserakahan para pengusaha dan penguasa yang terus menggusur area lahan kosong yang hijau untuk dijadikan gedung-gedung bertingkat. Keuntungan yang hanya berpihak pada segelintir orang yang memiliki uang dan kekuasaan tanpa memikirkan masa depan generasi yang akan lahir. Lahan bermain anak-anak Jakarta semakin habis dan yang tersisa hanya gang-gang kecil di perkampungan padat dan tanah kosong yang siap untuk dibangun untuk dijadikan perumahan mewah dan Mall. Menyedihkan keadaan kota
Jakarta yang penuh dengan berbagai ragam warna kehidupan. Mulai dari yang paling glamor sampai yang paling melarat ada di Jakarta. Semua membaur menjalani hidupnya masing-masing. Walau kadang terjadi anarkisme karena kesenjangan itu. Semua itu menjadi resiko sebuah metropolitan yang tak tertata dengan baik dalam hal pembangunannya. Para elit yang hanya adu mulut di dalam kekuasaannya di gedung milik rakyat Indonesia (DPR). Wah apa yang bakal terjadi jika hanya mementingkan keegoisannya masing-masing dan kelompoknya masing-masing. Ma’arif Kemanggisan, Jak-Bar
Rambu Lalin yang Sering Dilanggar RAMBU lalu-lintas sering dilanggar para pengendara yang tak tertib, terutama angkot. Tak seperrti biasanya pada kamis sore lalu kemacetan lalu lintas di sekitar pasar bunga rawa belong terasa begitu parah. Atrean kendaraan berderet panjang hingga sampai ke lampu merah di depan perempatan jalan. Apa yang terjadi ? saya pikir ada kecelakaan lalu lintas atau ada mobil mogok sehingga jalan ‘tersumbat’ dan menimbulkan kemacetan. Eh ternyata penyebabnya hanya soal ‘sepele’. Angkutan kota (angkot) yang ngetem di pinggir jalan raya yang terdapat rambu dilarang berhenti.
Menariknya para sopir angkot dengan santai menunggu penumpang tak menghiraukan kemacetan yang ditimbulkan karena ulahnya. Mereka (para sopir), tanpa rasa bersalah. Mereka parkir, mencari penumpang di jalanan menjelang perempatan. Kali ini mereka benarbenar nekad. Ketika lampu hijau menyala mereka tetap tidak jalan, sehingga macet parah. Bersamaan dengan jam pulang para pelajar dan mahasiswa yang rata-rata dari mereka menggunakan kendaraan bermotor menambah kacau suasana jalan. Fahrurozy Fatmawati, Jak-Sel
Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.
lahraga
Suluh Indonesia, Rabu 4 Januari 2017
6
Tahun Ini
Jadi Puncak Persiapan Asian Games 2018
Suluh Indonesia/ant
PELATIH TIMNAS - Pemain timnas Indonesia melakukan latihan pada partai final Piala AFF beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia berpeluang kembali dilatih pelatih asing setelah PSSI menginformasikan dari 10 nama pelatih yang telah dikantongi induk organisasi sepak bola Indonesia itu, enam di antaranya adalah pelatih impor.
Timnas Indonesia
Berpeluang kembali Dilatih Pelatih Asing JAKARTA - Timnas Indonesia berpeluang kembali dilatih pelatih asing setelah PSSI menginformasikan dari 10 nama pelatih yang telah dikantongi induk organisasi sepak bola Indonesia itu, enam di antaranya adalah pelatih impor. Rencana kembali menggunakan pelatih asing ini tidak ditampik oleh Wakil Ketua Umum PSSI Djoko Driyono saat dikonfirmasi media di Jakarta, kemarin. Menurut dia, pelatih asing bakal mengendalikan dua timnas sekaligus yaitu senior dan timnas U-23. Meski cenderung menggunakan pelatih asing, pria yang juga Direktur Utama
PASI Manfaatkan
SEA Games Tolak Ukur AG JAKARTA - Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) akan memanfaatkan Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games 2017 sebagai tolok ukur pencapaian dalam Asian Games 2018. “Meskipun pemerintah tidak menetapkan target dalam SEA Games, kami tetap punya capaian minimal yang harus diraih atlet sebagai tolok ukur menuju Asian Games,” kata Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PB PASI Nanang Kusuma ketika dihubungi Antara di Jakarta, kemarin. Hasil SEA Games di Malaysia, menurut Nanang, tetap akan menjadi bahan evaluasi PB PASI untuk menyiapkan program pelatihan menjelang Asian Games 2018. PASI menyiapkan ajang uji coba bagi atlet-atlet lapis pertama pelatnas pada periode FebruariMaret jelang SEA Games. PASI juga telah mengajukan uji coba itu kepada Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima). “Atlet-atlet kami mulai berlatih penuh pada pekan kedua Januari setelah mereka libur akhir tahun dan pemulihan fisik usai mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON),” kata Nanang. Nanang mengatakan ajang uji coba itu akan berlangsung pada masa persiapan khusus program pelatnas PASI. “Kami mengacu pada persiapan khusus karena dalam masa persiapan umum atlet masih berlatih untuk meningkatkan daya tahan,” katanya. (ant)
PT Gelora Trisula Semesta (GTS) ini tidak bersedia menjelaskan dengan detail siapa nama pelatih maupun manajemen yang akan mengendalikan timnas Merah Putih. “Soal siapa nama pelatih timnas, biar ketua umum (Edy Rahmayadi) yang akan mengumumkan pada Kongres PSSI di Bandung, 8 Januari,” kata pria yang akrab dipanggil Djokdri ini. Namun, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI diera Djohar Arifin Husin itu juga tidak membantah bahwa dari enam pelatih impor yang masuk pertimbangan adalah pelatih timnas Indonesia di Piala AFF
2016 yaitu Alfred Riedl dan sang asisten pelatih Wolfgang Pikal. Sebelumnya juga muncul nama mantan pelatih Arema yang saat ini menukangi PSM Makassar, Robert Rene Alberts. Bahkan pelatih yang membawa timnas Thailand menjadi kampiun Piala AFF 2016 yaitu Kiatisuk Senamuang juga menjadi pembicaraan. Sedangkan untuk pelatih lokal, nama Indra Sjafri juga mencuat ke permukaan. Pelatih yang membawa timnas Indonesia U-19 menjadi kampiun Piala AFF 2013 memang bisa menjadi pelatih alternatif. Selain itu ada juga nama Rudy Eka
Priyambada. Begitu juga dengan pelatih kenyang pengalaman, Rahmad Darmawan. Jika pelatih timnas senior dan U-23 cenderung menggunakan jasa pelatih asing, untuk pelatih timnas U-19 dan U-16 PSSI cenderung memilih pelatih lokal untuk menanganinya. Nama pelatih kedua timnas ini juga bakal diumumkan pada kongres nanti. “Untuk timnas senior dan U23 memang menjadi prioritas. Yang jelas untuk pelatih senior dan U-23 kami cenderung ke pelatih asing. Untuk yang lain kami mengandalkan pelatih lokal,” katanya. (ant)
JAKARTA - Panitia pelaksana Asian Games 2018 Jakarta-Palembang atau INASGOG memastikan tahun ini adalah puncak persiapan Asian Games karena pada akhir 2017 harus sudah digelar tes kelayakan atau test event yang akan mempertandingkan 10 cabang olahraga itu. Ketua INASGOG Erick Thohir mengatakan persiapan untuk menghadapi turnamen empat tahunan ini sudah tidak lama lagi dan oleh karena itu INASGOG bertekad untuk berkerja lebih keras meski mungkin bakal menghadapi rintangan-rintangan. “Persiapan internal seperti kelancaran pembangunan infrastruktur sesuai dengan jadwal, begitu jujga dengan faktor eksternal yaitu keyakinan dari OCA (Dewan Olimpiade Asia) akan kemajuan persiapan juga telah dicapai. Kondisi ini membuat kami optimistis bisa bisa bekerja tuntas di sepanjang 2017. Dukungan dari pemerintah juga menambah semangat kami,” kata Erick di Jakarta, Selasa. Dia melanjutkan, Pres-
iden Joko Widodo sendiri sudah melihat secara langsung perkembangan Wisma Atlet di Kemayoran yang bulan ini akan digelar topping off. Begitu juga dengan renovasi Gelora Bung Karno dan Jakabaring Sport City di Palembang. Erick juga memastikan, masalah hukum yang menjerat dua petinggi Komite Olimpiade Indonesia (KOI), tidak akan menggangu persiaapan Asian Games 2018. INASGOG fokus memprioritaskan tugas dan tanggung jawab yang terbagi empat bidang yaitu Games Operation, Games Administration, Games Supports dan Security. Erick ingin semua hal dimaksimalkan demi mewujudkan empat sukses yang telah dicanangkan yaitu sukses prestasi, sukses penyelengaraan, sukses ekonomi kerakyatan dan sukses admistrasi. “Sukses admistrasi hal yang tidak kalah penting dengan tiga sukses lainnya. Oleh karena itu, saya selalu menjunjung tinggi aspek pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan,” kata Erick. (ant)
Kemenpora Pastikan Pembayaran
Gaji Dua Bulan Atlet JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga memastikan pembayaran gaji dan akomodasi bagi atlet dan ofisial Program Indonesia Emas (Prima) serta atlet dan pelatih dalam Komite Paralimpiade Indonesia untuk November dan Desember 2016 kemarin. “Anggaran untuk pembayaran gaji dan akomodasi dua bulan itu diperoleh dari anggaran Kemenpora yang masih belum terserap. Proses pencairan anggaran pada pekan terakhir Desember 2016 dimungkinkan atas persetujuan dan kerja sama Kementerian Keuangan dengan Kemenpora pada 22 Desember,” ujar Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S. Dewa Broto dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta. Gatot mengatakan pembayaran gaji dan akomodasi itu ditujukan kepada atlet dan ofisial dari 28 cabang
olahraga yaitu angkat besi, atletik, balap sepeda, biliard, bola voli pantai, boling, bulu tangkis, dayung (kano, rowing, perahu naga), golf, judo, karate, loncat indah, panahan, pencak silat, perahu layar, renang, ski air, soft tenis, squash, taekwondo, tennis, tinju, triathlon, wushu, serta cabang-cabang paralimpiade yang berlokasi di Solo. “Sebagai gambaran, honor atlet ini rata-rata perbulan Rp7.500.000. Kemudian, pelatih kepala Rp12.500.000 dan pelatih Rp10.000.000. Sedangkan pelatih asing rata-rata ketentuannya sebesar Rp60.000.000,” kata Gatot yang juga menjabat sebagai Kepala Komunikasi Publik Kemenpora. Kemenpora, lanjut Gatot, juga berusaha untuk membayar akomodasi untuk 630 atlet dan ofisial dari 28 cabang olahraga serta atlet-atlet paralimpiade sebesar Rp18,3 miliar. “Pengiriman gaji sedianya pada 27 atau 28 Desember 2016. Setelah mempertimbang-
kan proses kehati-hatian prosedur anggaran, kami memutuskan pengiriman gaji pada 30 Desember. Tapi, proses RTGS perbankan baru terjadi pada 3 Januari karena libur pergantian tahun,” katanya. Gatot juga menyampaikan permohonan maaf Kemenpora atas keterlambatan pembayaran gaji dan akomodasi atlet dan pelatih. “Kami lebih baik sangat berhati-hati walaupun tidak populer. Kami mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul pada masa berikutnya,” ujarnya. Kemenpora juga berharap agar keterlambatan pembayaran gaji atlet dan pelatih tidak terulang kembali pada periode berikutnya. “Keterlambatan ini sangat berpengaruh pada kualitas dan kontinuitas persiapan atlet dan pelatih menjelang SEA Games 2017 dan Asian Games 2018,” ujar Gatot. (ant)
lahraga
Suluh Indonesia, Rabu 4 Januari 2017
7
Guardiola
Dekati Akhir Karir Kepelatihan
Suluh Indonesia/ap
LONDON Manajer Manchester City Pep Guardiola mengatakan dirinya mendekati akhir karir kepelatihannya dan proses untuk mengucapkan selamat tinggal telah dimulai. Manajer berusia 45 tahun itu, yang menggantikan Manuel Pellegrini pada awal musim ini, meyakini masa kerjanya di City dapat menjadi salah satu dari akhir tugas-tugas manajerialnya. “Saya akan berada di Manchester untuk tiga musim mendatang, mungkin lebih,” kata Guardiola kepada NBC. “Saya tidak akan berada di bangku pemain cadangan sampai saya berusia 60 atau 65 tahun. Saya merasa proses selamat tinggal saya telah dimulai.” Guardiola meraih tiga gelar Liga Spanyol dan dua gelar Liga Champions dalam empat tahun di Barcelona, sebelum pindah ke Bayern Munich pada 2013 di mana ia memenangi tiga gelar Liga Jerman secara beruntun. “Saya tiba pada akhir karir kepelatihan saya, saya yakin atas hal ini,” tambahnya. Pria Spanyol itu kesulitan untuk memberikan dampak instan di City, yang saat ini menghuni peringkat ketiga di klasemen dan tertinggal tujuh angka dari pemuncak klasemen Liga Inggris Chelsea. (ant)
RAYAKAN GOL – Penyerang Manchester United Zlatan Ibrahimovic (kanan) merayakan gol yang dicetaknya ke gawang West Ham bersama rekannya Paul Pogba pada lanjutan Liga Inggris di London kemarin.
Mata dan Ibrahimovic
Bawa United Kalahkan West Ham LONDON - Manchester United mencatatkan kemenangan beruntun keenamnya di Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak April 2015, ketika Juan Mata dan Zlatan Ibrahimovic mencetak gol-gol pada babak kedua saat mereka menang kontroversial 2-0 atas West Ham United pada Senin. Pertandingan ini dibayang-bayangi oleh keputusan keras wasit Mike Dean untuk mengusir gelandang tuan rumah Sofiane Feghouli
pada menit ke-15 akibat pelanggarannya terhadap Phil Jones, sedangkan gol Ibrahimovic, yang tercipta setelah gol pembukaan Juan Mata pada menit ke-63, terlihat offside. Mata menyusup ke kotak penalti untuk menyambar umpan silang sesama pemain pengganti Marcus Rashford untuk memasukkan bola ke gawang setelah penyerang Inggris itu memperlihat sedikit kemampuan olah bolanya, sementara itu Ibrahimovic melepaskan sepakan
voli meneruskan bola kiriman Ander Herrera saat pertandingan tinggal menyisakan 12 menit. Meski tuan rumah kalah jumlah pemain, mereka memiliki tiga peluang untuk meraih keunggulan namun upaya-upaya mereka dapat digagalkan kiper asal Spanyol David de Gea, yang membantu United menghuni peringkat keenam untuk sementara dan hanya terpaut satu angka dari tim peringkat keempat Arsenal.
Djokovic
Di laga lainnya, Sergio Aguero tampil sebagai pemain pengganti untuk mencetak gol ketika Manchester City mampu menaklukkan Burnley dengan skor 2-1 di Stadion Etihad meski tampil selama satu jam dengan sepuluh pemain pada Senin. City, yang memerlukan respon cepat setelah kekalahan dari sesama tim papan atas Liverpool pada Sabtu, mendapat hantaman ketika Fernandinho diberi kartu merah
Raih Kemenangan Awal Tahun di Doha DOHA - Juara bertahan Novak Djokovic bangkit dari kekalahan pada empat game pembukaan untuk menaklukkan petenis Jerman Jan-Lennard Struff di Qatar Terbuka pada Senin. Djokovic, yang disingkirkan dari posisi petenis peringkat satu dunia oleh Andy Murray pada akhir tahun lalu dan telah berpisah dengan pelatihnya Boris Becker, mampu menghentikan ritme buruknya untuk menang 7-6 (1), 6-3. Petenis Serbia ini selanjutnya akan bermain melawan Florian Mayer asal Jerman atau petenis Argentina Horacio Zeballos pada putaran kedua. “Ini adalah pertandingan pertama dalam setahun. Anda tidak pernah tahu bagaimana Anda akan memulainya,” kata Djokovic seperti dikutip oleh situs resmi ATP (www.atpworldtour.com) “Saya sedikit merasa sakit pada bagian kaki. Namun saya tetap tenang karena saya tahu, saya percaya bahwa saya dapat menemukan irama, mulai membaca servenya dengan lebih baik, dan itulah yang terjadi.” “Saya tahu saya tidak dapat berada dalam kemampuan terbaik pada pertandingan pertama, namun saya percaya bahwa prosesnya tepat.” Murray, yang kalah pada pertandingan putaran pertama kategori ganda bersama Mariusz Fyrstenberg pada Senin, akan bermain melawan Jeremy Cardy pada Selasa. Petenis Skotlandia ini memenangi gelar pada 2008 dan 2009. (ant)
saat pertandingan baru berlangsung 30 menit akibat tekelnya terhadap gelandang Burnley asal Islandia Johann Berg Gudmundsson. Bagaimanapun, tuan rumah mendominasi setelah turun minum, dan membuka keunggulan pada menit ke-58 ketika tembakan mendatar Gael Clichy melewati kiper Burnley Tom Heaton dan menuju sudut jauh. Aguero, yang dimasukkan sebagai pemain pengganti pada ba-
bak kedua, menggandakan keunggulan City dengan penyelesaian apik dari sudut sempit empat menit kemudian, namun Ben Mee memperkecil ketinggalan timnya pada fase akhir pertandingan. City melompati Tottenham Hotspur dan Arsenal untuk menuju peringkat ketiga di Liga Inggris dengan 42 angka, tertinggal tujuh angka dari pemuncak klasemen Chelsea, yang akan bermain di kandang Spurs pada Rabu. (ant)
Wenger Kritik
Padatnya Jadwal Liga Inggris LONDON - Manajer Arsenal Arsene Wenger mengkritik jadwal padat Liga Inggris, dengan menyebutnya jadwal itu sebagai yang paling tak merata yang pernah ia lihat dalam 20 tahun. Pasukan Wenger akan mengunjungi markas Bournemouth pada Selasa, hanya dua hari setelah menjamu Crystal Palace di liga namun Chelsea baru akan bermain pada Rabu setelah mereka menang 4-2 atas Stoke pada Sabtu. “Ini adalah, dalam 20 tahun, periode Natal paling tidak merata yang pernah saya lihat,” kata manajer 67 tahun itu, yang mengambil alih pekerjaan di Arsenal pada 1996, kepada para pewarta. “Perbedaan dengan periode-periode sisanya sangat tidak dapat dipercaya, dibandingkan dengan timtim lain sangat tidak dapat dipercaya.” Dengan pria Prancis ini berniat merotasi skuadnya, dua gelandang Aaron Ramsey dan Francis Coquelin serta bek Sh-
kodran Mustafi siap kembali ke tim inti saat melawan tim peringkat kesembilan Burnemouth setelah dibangku cadangkan saat mereka menang 2-0 atas Palace pada Minggu. “Setiap pertandingan begitu sulit di Liga Inggris ini di mana kami kini harus memainkan pertandingan dalam 48 jam, dengan rintangan besar pada jadwal-jadwal,” tambah pria Prancis itu. Manajer Manchester United Jose Mourinho juga mengeluhkan mengenai jadwal padat, setelah timnya memperlihatkan tanda-tanda kelelahan saat menang 2-0 di markas West Ham United pada Senin. Tim peringkat keempat Arsenal, yang menelan kekalahan pada dua pertandingan tandang terakhir mereka di kandang Everton dan Manchester City, akan melawat ke Bournemouth dengan peluang untuk memangkas selisih menjadi enam angka dengan pemuncak klasemen Liga Inggris. (ant)
Nasi nal
Suluh Indonesia, Rabu 4 Januari 2017
8
Bupati Lebak Ancam
ASN Korupsi Langsung Dipecat LEBAK - Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia mengancam setiap aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lebak jangan coba-coba berbuat mengarah korupsi, karena langsung ditindak tegas hingga pemecatan. “Kami akan menindak tegas hingga pemecatan bagi ASN yang melakukan korupsi, termasuk pelanggaran lain, seperti pegawai yang indisipliner dengan meninggalkan tugas,” kata Iti Octavia usai menghadiri peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama di Lebak, kemarin. Bupati mengatakan sejak awal berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari praktik KKN dan perbuatan tercela lainnya. Apabila, ditemukan pe-
gawai ASN terlibat prilaku busuk, seperti korupsi maka harus menjalani proses hukum yang ditangani aparat penegak hukum. Saat ini, pemerintah daerah memerlukan pegawai ASN yang berintegritas dan moralitas juga dapat menjadi teladan bagi lingkungan kerja dan masyarakat Keseriusan dan komitmen itu sesuai dengan fakta integritas anti-korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lebak. Bahkan, bupati selama tahun 2016 telah memberhentikan dengan tidak hormat terhadap 13 ASN yang terlibat korupsi juga pelanggaran lain, diantaranya indisipliner dan pidana umum. Karena itu, pihaknya jangan coba-coba pegawai ASN
yang bertugas di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat melakukan perbuatan korupsi maupun pelanggaran lainnya. “Kami tidak akan main-main jika pegawai ASN itu melakukan aksi perbuatan busuk dengan berbuat korupsi anggaran daerah dipastikan dipecat,” katanya menegaskan. Menurut Bupati, pemerintah daerah terus menjalin kerja sama dengan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk memutus mata rantai pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi harus ditangani secara bersama-sama baik pemerintah daerah juga penegak hukum. Sebab, perbuatan korupsi itu sangat bertentangan dengan hukum negara juga hukum agama. (ant) Suluh Indonesia/ant
Pemprov Kalteng Klaim
Gakin Berkurang 10 Ribu PALANGKA RAYA - Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin di Provinsi Kalteng per September 2016 berkisar 137.463 orang atau turun 10.666 orang dibandingkan September 2015 yang mencapai 148.129 orang. Penurunan tertinggi penduduk miskin provinsi ini mayoritas di Perkotaan yang mencapai 8.108 orang dan di pedesaan hanya 2.558 orang,. ‘’Jumlah keseluruhan penduduk Kalteng per September 2016 mencapai 2,5 juta orang. Sedangkan penduduk miskin atau pendapatan per bulan dibawah Rp380.524 berkisar 5,36 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Kalteng,’’ kata Kepala BPS Kalteng Hanif Yahya di Palangka Raya, kemarin. Dikatakan, peranan komod-
iti makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan bukan makanan. Pada September 2016 sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap kemiskinan di Kalteng mencapai 79,77 persen. Komoditi makanan penyumbang kemiskinan tersebut diantaranya beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, kue basah, mie instan dan bawang merah, serta komoditi lainnya yakni biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. “Kalau secara regional Pulau Kalimantan, penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Barat yang menacpai 390.325 orang, disusul Kalimantan Timur 211.362 orang,
Kalimantan Selatan 184.160 orang, Kalteng 137.463 dan Kalimantan Utara 47.034 orang,” beber Hanif. Menurut Kepala BPS Kalteng ini persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase, melainkan perlu dilihat tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, sehingga ada upaya memperkecil jumlah dan kebijakan program serta mengurangi tingkatannya. Dia mengatakan pada periode September 2015 sampai September 2016 indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Kalteng mengalami penurunan. Indeks Kedalaman kemiskinan turun dari 1,018 menjadi 0,648, dan keparahannya turun. (ant)
KEBUTUHAN AIR BERSIH SUKU BAJO - Warga suku Bajo Mekar membawa galon berisi air bersih menggunakan sampan di Desa Sama Jaya, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kemarin. Aliran air bersih layak konsumsi yang tak lancar ke kawasan itu membuat sebagian warga harus bersampan lebih dari satu mil untuk mendapatkan air bersih.
Bupati Klaten Ditangkap
Pegawai Belum Gajian KLATEN - Belasan ribu pegawai negeri sipil Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang pembayaran gajinya tertunda harus menunggu keputuhan pusat menyusul operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Bupati Sri Hartini. “Ada sekitar 13 ribu pegawai Pemkab Klaten pembayaran gajinya tertunda, karena susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) yang baru belum dilaksanakan atau sesuai Peraturan Daerah (Perda) No.8/2016 ditandatangani oleh bupati,” kata Kepala Bagian Humas Setda Klaten Wahyudi Martono di Klaten, kemarin. Dia menjelaskan hasil rapat
koordinasi yang digelar Selasa pagi, seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Klaten, diminta tetap melayani masyarakat dengan sebaikbaiknya dan jangan sampai menurun semangat kerjanya “Untuk persoalan gaji masih belum ada kepastian, kami berharap para pegawai tetap bersabar,” kata Wahyudi. Menyinggung soal pembayaran gaji pegawai, pihaknya masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Jawa Tengah terkait dengan pengangkatan pelaksana tugas
bupati setempat. Handoyo, salah satu PNS Kabupaten Klaten, mengaku hingga saa tii belum menerima gaji bulan terakhir dan masih menunggu keputusan dari pusat soal pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani SOTK baru. “Jika hal itu belum ditandatangani, gaji pegawai juga tertunda,” katanya. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPKKAD) Klaten Sunarna mengatakan oleh karena belum ada pengisian SOTK, kegiatan SKPD juga tertunda. Pihaknya masih menunggu
kebijakan pengisian personel sesuai dengan SOTK yang baru untuk membayar gaji pegawai yang totalnya untuk PNS di Klaten sekitar Rp65 miliar. Pemkab Klaten melalui BKD setempat sebelumnya menunda pelantikan pejabat struktural SOTK terkait dengan OTT terhadap Bupati Sri Hartini oleh KPK. Kepala BKD Kabupaten Klaten Jaka Sartiyasto mengatakan rencana pelantikan 850 pejabat struktural Pemkab Klaten yang seharusnya pada Jumat (30/12) malam, harus ditunda karena belum memegang surat keputusan bupati. (ant)
Di Kalbar
Warga Miskin Capai 390.320 Orang PONTIANAK - Kepala BPS Kalbar, Pitono mengatakan jumlah penduduk miskin di Kalbar per September 2016 mencapai 390.320 orang atau setara 8 persen dari jumlah penduduk Kalbar. “Data per September 2016 dibandingkan per Maret 2016 ada peningkatan jumlah penduduk miskin yakni sebanyak 8.970 orang. Per Maret 2016 total orang miskin di Kalbar sebanyak 381.350 orang atau setara 7,87
Suluh Indonesia/ant
UNJUK RASA CANTRANG NELAYAN - Sejumlah nelayan dari Rembang, Batang, dan Jepara, membentangkan poster saat berunjuk rasa memprotes pelarangan penggunaan alat penangkap ikan jenis pukat atau cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, di Semarang, kemarin.
Longsor Situbondo
Tutup Akses Jalan Desa SITUBONDO - Pejabat BPBD Situbondo, Jatim mengemukakan bencana longsor kembali terjadi di salah satu desa di Kota Santri itu dan mengakibatkan menutup akses jalan desa sehingga aktivitas warga terganggu. “Peristiwa longsor ini terjadi pada dini hari tadi sekitar pukul 00.00 WIB di Desa Bantal, Kecamatan Asembagus. Dan longsor terjadi di dua titik dan akibat longsor tanah bercampur lumpur tersebut menutup akses jalan desa yang menghubungkan dua dusun,” ujar Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdal Ops PB) BPBD Situbondo, Puryono di Situbondo, kemarin.
Menurut dia, bencana longsor di jalan desa tersebut sebelumnya di wilayah timur Situbondo diguyur hujan lebat sejak Senin (2/1) petang hingga Selasa dini hari, mengakibatkan jalan desa yang berada di daerah perbukitan itu terjadi longsor. Setelah mendapatkan laporan dari warga, katanya, petugas BPBD dan para relawan serta Muspika setempat bersama-sama warga membersihkan longsoran tanah yang menutup akses jalan. “Dua titik longsor itu menutup akses jalan karena tanah yang longsor tepat berada di atas jalan desa dan panjang longsoran tanah sekitar 10 meter dan tebal longsorang 50 cm. Se-
dangkan titik longsor lainnya jalan desa sepanjang empat meter juga tergerus ke bawah sehingga dapat membahayakan warga yang melintas di jalan itu,” ucapnya. Ia menambahkan bahwa akses jalan desa yang menghubungkan dua dusun itu sejak Selasa siang sudah dapat dilewati. Karena warga bersama petugas lainnya telah membersihkan tanah bercampur lumpur tersebut. “Kami mengimbau kepada masyarakat desa setempat untuk tetap waspada karena bisa saja longsor kembali terjadi di daerah itu karena kontur tanahnya sangat mudah bergeser ketika terjadi hujan lebat,” ujarnya. (ant)
persen dari jumlah penduduk,” ujarnya saat Berita Statistik BPS Kalbar di Pontianak, kemarin. Pitono menjelaskan selama periode Maret-September 2016 kenaikan persentase penduduk miskin terjadi di daerah pedesaan. Menurutnya untuk daerah perkotaan mengalami penurunan dari 5,16 persen menjadi 4,97 persen sedangkan untuk daer-
ah perdesaan mengalami kenaikan dari 9,11 menjadi 9,38 persen. “Jumlah penduduk miskin pada September 2016 d9 daerah pedesaan masih lebih banyak sebesar 314.340 orang dibanding di perkotaan sebanyak 75.980 orang,” kata dia. Sementara kata Pitono untuk garis kemiskinan di Kalbar pada Maret 2016 sebesar Rp347.880 perkapita per bulan meningkat menjadi Rp363.027
perkapita per bulan 2016. Menurutnya apabila dipilah menurut jenisnya, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan garis kemiskinan yang ada untuk makanan sebesar 75,20 persen untuk perkotaan dan 80,22 persen untuk pedesaan. (ant)
SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yan g m e n g u a s a i kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas
atas. Untuk yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-
konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)
Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. WA: 081210851111 Tlp :081311326629