Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 3 November 2015
No. 199 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
DPR Canangkan
Zona Integritas JAKARTA - Ketua DPR Setya Novanto mencanangkan zona integritas untuk menciptakan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan DPR. ‘’Ini suatu zona integritas yang berkaitan dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” katanya di Gedung Nusantara IV, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan pasca penandatanganan zona integritas tersebut, diharapkan seluruh jajaran Kesetjenan DPR patuh terhadap aturan, disiplin dan mendukung produk hukum terkait korupsi. Novanto menilai, pelayanan birokrasi di lingkungan Kesetjenan DPR harus terus ditingkatkan sehingga harus menjadi perhatian bersama. ‘’Kita harus perhatikan benar (pelayanan birokrasi), bertahun-tahun kita akan pertahankan,” ujarnya. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis meminta agar DPR membuat turunan dari pencanangan zona integritas yang telah ditandatangani. Dia mencontohkan turunannya seperti pedoman terkait pembelanjaan negara yang dipercayakan untuk anggota DPR maupun birokrasi di lingkungan Kesetjenan DPR. ‘’Misalnya, pembelian barang dan jasa ada pedoman. Untuk birokrasi ada semacam hari bersih, seperti Jumat Bersih,” ujarnya. Dia menilai di lingkungan Kesetjenan DPR sudah ada lembaga yang menjadi auditor internal untuk membersihkan persoalan administrasi keuangan di DPR. Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal DPR Winanungtyastiti menandatangani zona integritas. (har)
Politisi PDIP Korupsi JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR non-aktif dari Fraksi PDI-Perjuangan Adriansyah dituntut 5 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima suap senilai Rp1 miliar, 50 ribu dolar AS dan 50 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp2,05 miliar dari pemegang saham PT Mitra Maju Sukses (MMS) Andrew Hidayat. Terdapat sejumlah hal yang memberatkan perbuatan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan 2008-2013 tersebut. ‘’Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa sebagai seorang Bupati Tanah Laut periode 2008-2013 dan anggota DPR RI periode 2014-2019 telah menciptakan pemerintahan daerah yang koruptif. Perbuatan terdakwa bertentangan den-
gan sprit masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi, sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum,” tambah jaksa Lie. Penerimaan tersebut awalnya ketika Andrew diberi kepercayaan oleh Jason Surjana Tanuwijaya sebagai pemegang kendali PT Indonesia Cemerlang (PT IAC) dan Budi Santoso Simin (pemegang saham PT MMS) bersama Suparta menemui Adriansyah selaku bupati Tahan Laut di rumah dinas dengan maksud melakukan jual beli batubara dengan PT IAC dan PT Dutadharma Utama (PT DDU) yang memiliki izin usaha pertambangan batubara di kabupaten Tanah Laut. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
DITUNTUT - Anggota DPR nonaktif Adriansyah (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai dituntut selama lima tahun penjara karena terbukti menerima suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
Jokowi :
14 Lembaga Dibubarkan Suluh Indonesia/ade
KERJASAMA INDONESIA-FINLANDIA - Menlu Retno Marsudi menerima Menlu Finlandia Timo Soini di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, kemarin. Kedua menteri melakukan pertemuan bilateral untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan kemitraan antara kedua negara.
Survei :
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo akan segera membubarkan 14 lembaga non-struktural yang dianggap tidak lagi diperlukan keberadaannya. ‘’Presiden secara lisan sudah setuju dengan hasil rekomendasi Kemenpan-RB,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Jakarta, kemarin. Kemenpan-RB ditugaskan Presiden untuk mengevaluasi keberadaan 25
lembaga non-struktural yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Hasilnya, 14 lembaga nonstruktural direkomendasikan untuk dibubarkan. Menurut Yuddy, pertimbangan pembubaran ke-14 lembaga itu antara lain inefisiensi anggaran, inefisiensi struktur, inefisiensi kewenangan, serta inefisiensi sumber daya manusia. Yuddy enggan mengungkapkan apa saja lembaga yang akan dibubarkan tersebut. Menurut dia pada saatnya
presiden akan mengumumkannya. ‘’Mau tahu 14 lembaganya apa saja, itu rahasia,” seloroh Yuddy. Yuddy mengatakan para pegawai negeri sipil di lembaga yang bakal dibubarkan tersebut akan dipindahtugaskan ke lembaga lain, sedangkan untuk pekerja lepas akan diberikan pesangon oleh pemerintah. Ke depan, Kemenpan-RB juga akan melakukan evaluasi terhadap lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Jika me-
mang dinilai layak dibubarkan maka akan dikonsultasikan kepada DPR RI. Sebelumnya, Yuddy Chrisnandi menyatakan telah menyampaikan pembentukan Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) kepada Presiden Joko Widodo. ‘’Saya menyampaikan ke presiden bahwa Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional sudah dibentuk sesuai arahan Wakil Presiden selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional,” kata Yuddy. (ant)
Masyarakat Inginkan Perombakan Kabinet SURVEI Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) menunjukkan sebanyak 55,8 persen responden mengharapkan adanya perombakan kabinet jilid II. Juru bicara Kedai KOPI dan pemerhati komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio di Jakarta, kemarin mengatakan, publik hanya cenderung menginginkan Jokowi merombak kabinet, tapi nampak bingung menentukan nama menteri yang harus diganti, walaupun ada beberapa nama menteri yang cukup sering disebut untuk diganti. Hendri menjelaskan ada hasil juga yang menunjukkan se-
banyak 37,5 persen menyatakan tidak perlu dirombak dan 6,7 persen tidak menjawab. ‘’Menteri Rini MS Suwandi dan Menteri Siti Nurbaya sering disebut-sebut akan diganti dibeberapa media massa akhir-akhir ini,’’ kata Hendri. Menteri Rini dianggap sering mengeluarkan kebijakan kontroversial yang dicitrakan menghambat RAPBN 2016. Sedangkan Menteri Siti sangat erat kaitannya dengan
kabut Asap, kemungkinan itu adalah penyebabnya. Banyak responden menilai, menteri yang berpotensi diganti adalah Rini (11,3 persen), Menteri Siti Nurbaya (10,3 persen), Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi (5,5 persen) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Minerel Sudirman Said (5,3 persen). Sedangkan Menteri lainnya menyebar di bawah 5 persen, seperti Menteri Pertanian Amran, Menristekdikti Nasir dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. ‘’Ya kalau dari pandangan masyarakat setidaknya hasil survei memunculkan nama-nama itu,” katanya. Selain itu, responden beranggapan kementerian di bidang perekonomian (33,5 persen) dan bidang politik, hukum dan HAM (24,5 persen) berpotensi dianggap perlu diganti. Sedangkan bidang pemberdayaan manusia dan kebudayaan hanya 9,3 persen dan bidang maritim dan sumberdaya 3,0 persen. Sisanya, 29,8 persen tidak menjawab. Pada bagian alasan mengapa seorang menteri perlu diganti, sebagian besar responden menyatakan alasan menteri perlu diganti adalah tidak bisa bekerja sama dengan presiden (29,5 persen) dan tidak mengeluarkan kebijakan strategis (26,3 persen). Alasan lainnya adalah tidak mengerti keinginan dan visi presiden (8,5 persen), tuntutan partai pendukung (6,8 persen), tuntutan dunia usaha (5 persen), tuntutan relawan (2,5 persen), dan tuntutan wakil presiden (1,3 persen), sedangkan yang menjawab tidak tahu 20,3 persen. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PRESIDEN TERIMA DELEGASI FIFA - Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menpora Imam Nahrawi (kanan) menerima Delegasi Federation Internationale de Football Assosiation (FIFA) dan The Asian Football Confederation (AFC) Kozo Tashima (kedua kiri), Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah (tengah), serta Mariano Araneta (kiri) untuk membahas masalah persepakbolaan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Deteksi Dini Konflik Pilkada JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan untuk melakukan deteksi dini di sejumlah daerah akan potensi konflik jelang Pilkada serentak, Desember 2015. ‘’Pak Presiden tadi perintahkan kepada kita semua, terutama BIN dan Kapolri serta Kemendagri untuk melakukan deteksi dini di sejumlah daerah/ wilayah yg kemungkinan mulai dari tahapan-tahapan kemarin, justru diluar dugaan timbul konflik,” ujar Tjahjo usai rapat kabinet
paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Tjahjo mengungkapkan bahwa kondisi menjelang Pilkada serentak 9 Desember 2015 ini cenderung tenang mengingat waktu yang tersisa tinggal sebulan lagi. ‘’Dicermati karena pilkada ini yang tinggal satu bulan ini suasananya adem-adem saja, tidak seperti pilkada pada lima tahun yang lalu,” ujar Tjahjo. Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada yang diikuti oleh sembilan Provinsi, 224 Kabupaten dan, enam Kota, sudah tercukupi semua.
‘’Cuma masih ada beberapa pertimbangan lain antara DPRD dengan Bawaslu, mengingat ada sejumlah daerah yang APBD-nya tergolong defisit, tapi masih bisa ditanggulangi oleh tingkat provinsi,” tambah Tjahjo. Menurut Mendagri, anggaran Pilkada yang dianggarkan dari APBD sebesar Rp7,1 Triliun. ‘’Ini justru memang cukup mengejutkan. Dari sisi efeisiensi dibanding pilkada seperti semula, dari perhitungan yg hanya Rp4,8 Triliun ternyata pilkada serentak justru meninggat jadi Rp7,1 Trilyun,” tambah Tjahjo.
Kemudian Tjahjo juga menyampaikan adanya penegasan yang disampaikan dalam rakor di Menkopolhukam bahwa kepada Mendagri, Bareskrim, Kapolri dan Jaksa Agung untuk memberi peringatan kepada daerah tingkat II yang mengingkari naskah perjanjian hibah daerah yang menyangkut anggaran pengawasan dan anggaran pilkada. ‘’Selain itu, Presiden juga memerintahkan untuk mencermati mengenai DPT kemudian kami juga sudah lakukan apel satpol PP,’’ katanya. (ant)