Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG GEDUNG PERS PERS PANCASILA PANCASILA Jl. Jl.Gelora GeloraVII VIINo. No.32 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: Tlp:021-5356272, 021-5356272,5357602 5357602 Fax: Fax:021-53670771 021-53670771 www.suluhindonesia.com www.suluhindonesia.com
Jumat, 3 Oktober 2014
No. 174 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
SBY Terbitkan Dua Perppu JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan dua Perppu terkait pilkada. ‘’Pertama, saya tanda tangani) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” kata Presiden. Perppu ini, tegas Presiden, sekaligus mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur tentang pemilihan tidak langsung oleh DPRD. ‘’Sebagai konsekuensi (penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2014) dan untuk memberikan kepastian hukum, saya terbitkan juga Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” sebut Presiden. Inti perppu ini, lanjut Presiden, adalah menghapus tugas dan wewenang DPRD
untuk memilih kepala derah. Presiden menyatakan, penerbitan kedua perppu ini merupakan bentuk perjuangannya bersama rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung. ‘’Seperti saya sampaikan dalam banyak kesempatan, saya dukung pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar,” ujar dia. Presiden menyatakan menghormati keputusan DPR soal UU Pilkada. “(Namun), izinkan saya berikhtiar untuk tegaknya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar dia. Presiden pun menyatakan pilkada langsung adalah buah dari perjuangan reformasi. ‘’Saya jadi presiden melalui pemilu langsung oleh rakyat pada 2004 dan 2009,” ujar dia. (son)
Suluh Indonesia/ant
MASYITOH DIPERIKSA - Tersangka kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilukada Kota Palembang dan pemberian keterangan palsu di persidangan Masyitoh diperiksa KPK di Jakarta, kemarin.
Islah SBY-Mega Batal
PDIP Gagal Pimpin DPR
Suluh Indonesia/ant
PIMPINAN DPD - Senator asal Sumbar Irman Gusman (kanan) bersalaman dengan Senator asal DI Yogyakarta GKR Hemas (kiri) saat pemilihan pimpinan DPD RI di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Keduanya merupakan kandidat pimpinan DPD untuk wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah.
JAKARTA - Berubah sikapnya dukungan Partai Demokrat terhadap kubu Indonesia Hebat menjelang pemilihan pimpinan DPR, ditengarai karena belum tercapainya keinginan Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Akibatnya, kubu Koalisi Indonesia Hebat gagal mengajukan pimpinan legislatif itu lantaran kurang dukungan fraksi. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, segala upaya sudah dilakukan tapi ternyata tidak terwujud. Menurutnya, jalur komunikasi bagi SBY untuk bisa bertemu secara langsung dengan Megawati, sebenarnya bisa menggunakan banyak cara, termasuk membuka jalur komunikasi dengan banyak orang terdekat Megawati. ‘’Komunikasi kan bisa dimulai dari lingkungannya, tapi belum bisa,” kata
Puan di Jakarta, kemarin. Gagalnya pertemuan SBYMegawati, karena adanya perbedaan pandangan. Dari kubu PDIP, Megawati berpendapat sebelum pertemuan SBY-Megawati dilaksanakan, perlu dilakukan pertemuan pendahuluan diantara orang-orang dekat antara kedua tokoh tersebut. ‘’Dari siang Pak Jokowi, Pak JK, Pak Surya Paloh ingin ketemu SBY cuma Tuhan berkehendak lain,” kata Puan. Orang-orang di lingkaran dekat Megawati itu, mendapat tugas menjadi perantara perantara untuk penjajakan dan penyatuan persepsi. Bahkan, Puan mengaku dirinya juga menjadi salah satu orang yang ditunjuk untuk membuka jalur komunikasi SBY-Megawati. Sebelumnya, SBY mengaku sudah 10 tahun ini belum sekalipun melakukan pertemuan dengan Megawati, khususnya membahas perkem-
bangan politik di Indonesia. ‘’Dari pihak saya sebenarnya sudah sejak lama ingin seperti ini (bertemu) tapi memang Tuhan belum mengizinkan,” kata SBY usai menggelar rapat. SBY mengaku tidak mengerti apa yang melatarbelakangi mengapa pertemuan yang diinisiasinya itu tidak bisa dilakukan. Apalagi saat ini kemelut politik yang terjadi makin keras. ‘’Sebenarnya baik kalau kita saling menyapa supaya negara ini tidak gaduh secara politik tapi itu tidak terjadi karena satu dan lain hal yang melatarbelakanginya,” imbuhnya. Bagi para pemimpin masa depan, SBY berpesan, hubungan baik harus terus dipelihara. Upaya ini agar suhu politik yang ada akhirnya tidak merugikan masyarakat. “Jangan sampai politik terlalu gaduh, pemerintah tidak bisa bekerja, yang rugi akhirnya rakyat,” kata SBY. (har)
Ceu Popong, Bintang Senayan TIDAK memiliki sikap kedewasaan berpikir, bertindak dan kedewasaan berperilaku, menjadikan sidang paripurna DPR ricuh dan gaduh. Namun, kebintangan Otje Djundjunan alias Ceu Popong dalam memimpin sidang, menghasilkan pimpinan legislatif baru. Siapa Ceu Popong ? Sukses Koalisi Merah Putih (KMP) dalam menyapu bersih kursi pimpinan tidak lepas dari peran Popong Otje Djundjunan (Ceu Popong). Sebutan ‘Ceu Popong’ pun dia sendiri yang mengatakan. Sapaan ‘Ceu’ dalam Bahasa Sunda artinya kaka perempuan. Memang tampak berjiwa muda dibandingkan
panggilan ‘ibu’. Anggota Fraksi Parai Golkar yang sudah memasuki usia 76 tahun ini didaulat menjadi pimpinan paripurna sementara karena menjadi anggota tertua. Hebatnya, tidak tampak kelelahan meski harus memimpin sidang pemilihan pimpinan DPR selama 20 jam.
Belum lagi protes dari politisi DPR terhadap perempuan kelahiran Bandung, bahkan sempat ‘dikeroyok’ anggota DPR yang usianya rata-rata sepantaran anaknya. Meski diterpa kelelahan dan interupsi, namun Popong tidak kehabisan kesabaran. Bahkan, lontaran dan gaya kepemimpinnya yang mengundang tawa, justru bisa mencairkan suasana. Kepiawaian Ceu Popong dalam mengendalikan rapat paripurna makin diakui tatkala dia berhasil memerintahkan puluhan anggota DPR yang menghampirinya untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.
Pada periode lalu, ibu empat anak ini duduk di Komisi X yang membidangi masalah pendidikan, pemuda dan olahraga. Sudah empat periode duduk sebagai anggota dewan dan tetap setia di Fraksi Partai Golkar sejak 1987 lalu. Wakil rakyat dari dapil Jabar 1ini mengaku dalam Pemilu legislatif lalu, dia tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan. Di usianya yang sudah senja, perempuan yang bersuamikan tentara ini masih tergolong segar baik soal fisik, ingatan maupun kemampuan berpikirnya. Tak hanya itu, Popong masih rajin membuat artikel di sejumlah media massa. (har)
Jokowi Ucapkan Selamat JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Setya Novanto yang menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 20142019. ‘’Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Setya Novanto menjadi Ketua DPR,” kata Joko Widodo (Jokowi) setelah menghadiri rapat di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin. Setya Novanto terpilih menjadi Ketua DPR melalui sidang paripurna yang berlangsung Rabu malam hingga Kamis dini hari. ‘’DPR dan Pemerintah adalah mitra, jadi masyarakat tak usah ragu,” ujar ia. Koalisi Merah Putih (KMP) secara kompak atau solid me-
ngusung Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto untuk menjabat Ketua DPR RI Periode 2014-2019. Dalam Sidang Paripurna kemarin, sejumlah partai antara lain Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, PPP satu suara. Seluruh partai itu mengusung politkus Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR, dengan empat Wakil Ketua DPR masing-masing politikus Partai Gerindra Fadli Zon, politikus Demokrat Agus Hermanto, politkus PAN Taufik Kurniawan, dan politkus PKS Fahri Hamzah. Sementara itu PKB, Hanura, PDI-Perjuangan, dan Partai Nasdem “walkout”. (har)
KPK Kecewa
Suluh Indonesia/ant
PIMPINAN BARU - Ketua DPR Setya Novanto (kedua kanan) mengacungkan palu, didampingi Wakil Ketua DPR lainnya usai diambil sumpah sebagai Pimpinan DPR periode 2014-2019 pada sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
JAKARTA - KPK mengaku kecewa atas terpilihnya politikus Partai Golkar Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019. Kekecewaan tersebut diutarakan Ketua KPK Abraham Samad lantaran Bendahara Umum partai berlambangan pohon beringin itu akrab dengan sejumlah penyidikan perkara korupsi. ‘’Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR yang terpilih itu orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum,jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya Ketua DPR baru,’’ katanya di Jakarta, kemarin. Kendati demikian, KPK menghormati proses politik yang sudah diputuskan oleh para wakil rakyat tersebut. ‘’Kita tetap menghargai proses yang sudah terjadi di DPR,’’ imbuhnya. Senada dengan Abraham, kekecewaan juga diucapkan oleh aktivis ICW Emerson F Yuntho serta Choky Risda Ramadhan dari MaPPI FH UI. Menurut Emerson, terpilihnya Setya Novanto patut dipertanyakan dan diragukan dari aspek integritas dan komitmennya dalam perkara korupsi. Pasalnya, dalam catatan ICW, Setya Novanto diduga pernah tersandung dalam beberapa kasus korupsi. ‘’Setya Novanto diduga pernah menjadi tersangka perkara korupsi skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Bahkan hingga kini status hukumnya masih belum jelas. Pihak Kejagung belum pernah mengumumkan penghentian penyidikan,’’ katanya. (wnd)