Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Jumat, 3 Juni 2016
No. 105 tahun X
Anak Mantan Wapres Dipecat JAKARTA - Fanny Safriansyah alias Ivan Haz resmi berhentikan secara tetap dari anggota DPR RI. Keputusan pemecatan tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. ‘’Apakah putusan MKD soal pemberhentian anggota DPR bisa diseteujui?” kata pimpinan sidang Taufik Kurniawan tanpa menyebut nama Ivan Haz di ruang rapat paripurna. “Setuju...” jawab seluruh anggota DPR secara serentak. Dalam proses hukum di kepolisian, Ivan Haz anggota DPR Komisi IV dari Fraksi PPP tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga bernama Toipah (20). Saat ini Ivan Haz berada dalam tahanan Polda Metro Jaya. Sementara MKD dalam putusannya
menyatakan bahwa putra dari mantan Wakil Presiden Hamzah Haz tersebut telah melanggar kode etik berat karena telah terbukti menganiaya asisten rumah tangganya. Putusan ini diambil dalam rapat pleno MKD sejak 21 April 2016 lalu. Keputusan ini diambil secara bulat oleh semua anggota MKD. Berdasarkan semua bukti dan saksi yang dikumpulkan, Ivan terbukti melakukan penganiayaan terhadap asisten rumah tangganya. Ivan sudah mengakui penganiayaan itu saat MKD memeriksanya. Selain kasus penganiayaan, sikap tidak disiplin Ivan karena tidak pernah menghadiri rapat komisi atau kunjungan kerja di saat masa reses di daerah pemilihan juga menjadi pertimbangan lain MKD.(har)
Suluh Indonesia/ant
DIPERIKSA KPK - Ketua PN Bengkulu Encep Yuliadi berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, kmarin. Encep diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan penerimaan suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus tindak pidana korupsi.
Desain Kejahatan Dunia Maya Menguat
Suluh Indonesia/ant
KORBAN GEMPA PADANG - Korban gempa Rozi (kanan) menjalani perawatan di RS Dr M Djamil, Padang, Sumatera Barat, kemarin. Warga Padang tersebut terjatuh dari lantai dua rumahnya saat gempa berkekuatan 6,5 SR mengguncang Kota Padang kemarin pukul 05.56 WIB.
RUU Pilkada Disahkan
JAKARTA - Perusahaan keamanan komputer Shopos mengumumkan hasil riset SophosLabs yang mengindikasikan tren peningkatan di kalangan penjahat dunia maya untuk target dan menyeleksi negara-negara secara spesifik saat mendesain “ransomware” serta serangan berbahaya di dunia maya lainnya. Riset ini meliputi informasi dari jutaan endpoint di seluruh dunia dan telah dianalisa oleh tim di SophosLabs. Untuk menarik lebih banyak korban, para penjahat dunia maya kini membuat spam yang didesain khusus dengan meng-
gunakan bahasa daerah setempat, berbagai merek, dan metode pembayaran yang dikenal masya-rakat yang menjadi target, demikian menurut temuan Sophos di Jakarta, kemarin. Ransomware secara cerdik menyamar sebagai pemberitahuan email otentik, lengkap dengan logo lokal palsu, lebih dipercaya, mengundang untuk diklik, dan karena itu lebih menguntungkan secara finansial bagi para penjahat. Untuk lebih efektif lagi, email penipuan ini sekarang meniru perusahaan pos lokal, kantor pajak, dan lembaga penegak hukum dan perusahaan-perusahaan penyedia layanan umum, termasuk pem-
beritahuan palsu pengiriman barang, pengembalian uang, tilang, dan tagihan listrik. SophosLabs telah melihat peningkatan spam di mana tata bahasa dan penulisan pesannya dibuat sangat sempurna. ‘’Anda akan sulit membedakan antara email palsu dan yang asli. Mengetahui strategi yang digunakan para penjahat dunia maya di area anda menjadi aspek penting dari keamanan,” kata penasihat keamanan senior Sophos, Chester Wisniewski. Selain itu, kata dia, konsep memilih negara tertentu sebagai target juga telah menjadi tren di mana penjahat dunia maya memprogram serangan untuk menghindari negara-
negara tertentu atau keyboard dengan bahasa tertentu. ‘’Ini bisa terjadi karena berbagai alasan. Mungkin penjahat tidak ingin melakukan serangan di dekat area mereka sendiri untuk menghindari kemungkinan terdeteksi. Bisa juga karena alasan kebanggaan nasional atau mungkin ada konspirasi untuk menciptakan kecurigaan tentang sebuah negara dengan menghilangkan itu dari serangan,” tuturnya. Lebih lanjut, ia mengatakan bisnis perbankan dan lembaga keuangan adalah salah satu contoh bagaimana kejahatan di dunia maya menggunakan malware berbasis lokasi berhasil menjaring korban kejahatan yang lebih banyak. (ant)
DPR Berikan Catatan Rapat paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang revisi Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada) menjadi UndangUndang. Pengesahan RUU yang dilakukan secara aklamasi tersebut disertai catatan tersebut berupa syarat dukungan pasangan calon bagi partai politik dan keharusan mundur bagi anggota dewan ketika ditetapkan sebagai calon. Pengesahan RUU Pilkada dilakukan di dalam ruang rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. “Apakah RUU ini dapat disetujui menjadi undang-undang?” tanya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan selaku pimpinan sidang. Serentak semua anggota DPR yang
hadir menyatakan persetujuannya. “Setuju...,” jawab para anggota DPR. Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman dalam laporan menjelaskan saat prosesnya masih di dalam pansus pada pengambilan putusan di tingkat pertama, sebenarnya semua fraksi dan pemerintah telah menyatakan setuju. Kendati demikian, masih ada beberapa catatan yang disampaikan, terutama tentang persoalan syarat dukungan pasangan calon dan syarat mundur atau tidaknya anggo-
ta DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. ‘’Pada dasarnya, semua fraksi dengan argumen hukumnya menginginkan bahwa anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak perlu mengundurkan diri. Namun, dalam proses pembahasan maraton, hanya dua fraksi, yaitu PKS dan Gerindra, yang masih memberi catatan mengenai syarat dukungan ini,” ujar Rambe. Untuk syarat dukungan pasangan calon, empat fraksi memberikan catatannya, yaitu F-PKS, F-PKB, FDemokrat, dan F-Gerindra. Dalam UU Pilkada yang baru ini, menurut Ramber terdapat dua hal baru yang diatur, antara lain penggunaan KTP elektronik sebagai syarat dalam pemberian dukungan terhadap calon perseorangan. ‘’Penggunaan KTP Elektronik sebagai syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih,” kata Rambe. Penggunaan KTP elektronik dalam pemilihan kepala daerah, disepakati sebagai syarat dukungan calon perseorangan. Tak hanya itu, penggunaan KTP elektronik sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih menggunakan hak suaranya sejak Januari 2019. Untuk pilkada serentak 2017 hingga akhir 2018 masih dapat diperbolehkan menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil. Setidaknya, surat tersebut menjelaskan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan. ‘’Kondisi peralihan untuk penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sepenuhnya yang mulai berlaku sejak Januari 2019 ini diatur lebih lanjut dalam aturan peralihan,” ujarnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
PENGESAHAN UU PILKADA - Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan draft revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 kepada Ketua Rapat Taufik Kurniawan (tengah) disaksikan Ketua DPR Ade Komaruddin (kedua kiri), serta Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon (kedua kanan) untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.
Kunker Fiktif Anggota Dewan
Rugikan Negara Rp 945 Miliar JAKARTA - Ketua BPK Harry Azhar Azis menyinggung soal adanya temuan BPK tentang kunjungan kerja fiktif anggota dewan. Harry menjelaskan hal itu setelah anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto dalam interupsi meminta agar BPK menjelaskan secara rinci soal temuan tersebut sebenarnya. Usai membacakan penyampaikan laporan BPK tentang Laporan Keuangan Kementerian/Lemba-
ga (LKKL) Semester II Tahun 2015, di dalam ruang rapat paripurna DPR, Harry menjelaskan BPK justru memuji? penyampaian kualitas laporan keuangan oleh DPR yang selama lima tahun terakhir mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ‘’Laporan keuangan DPR RI terbaik sehingga memperoleh WTP selama lima tahun terakhir,” kata Harry di dalam ruang rapat paripurna di Gedung DPR Jakarta, kemarin.
Harry mengatakan bahwa tahun-tahun sebelumnya, audit yang dilakukan BPK terhadap keuangan DPR tidak pernah menemukan masalah. Namun, dia mengungkapkan baru tahun ini ada dugaan kunker anggota DPR ?yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp 945 miliar. ‘’Temuan ini masih dalam proses pemeriksaan sehingga belum bisa disampaikan untuk konsumsi publik khususnya media massa,” ujarnya. Dari hasil temuan BPK atas
kunker anggota DPR RI itu, mayoritas didominasi ?persoalan-persoalan teknis yakni administrasi laporan. Harry mengatakan masalah ini bisa diselesaikan apabila Setjen DPR sudah melengkapi administrasi yang diperlukan ke BPK. ‘’Temuan BPK untuk kunker DPR sebagian besar adalah administrasi laporan. Tidak ada kunjungan kerja fiktif,” kata Harry yang juga mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu. (har)
K ta
Suluh Indonesia, Jumat 3 Juni 2016
2
Kilas Bus AKAP Dikandangkan SUDIN Perhubungan dan Transportasi (Sudinhubtrans) Jakarta Timur menggelar razia terminal bayangan, kemarin. Hasilnya, petugas berhasil menyita puluhan papan nama PO bus, bangku, meja, dan banner. Bahkan, petugas mengandangkan satu bus PO Luragung yang kedapatan mangkal di terminal bayangan. Tiga terminal bayangan yang dirazia masing-masing di Jalan Pemuda Rawamangun, dekat pintu Tol Cakung dan di kawasan Pangkalan Jati. Razia melibatkan 55 petugas gabungan. Kepala Sudinhubtrans Jakarta Timur, Bernad Octavianus Pasaribu mengatakan, para pemilik PO bus sebenarnya sudah disosialisasikan agar tidak menjual tiket di terminal bayangan. Namun sosialisasi itu tak dihiraukan, sehingga pihaknya melakukan penertiban. Tiga terminal bayangan dirazia, agar mereka tidak mengganggu ketertiban umum yaitu kemacetan lalu lintas. (kmb)
DKI Sweeping Unggas
Suluh Indonesia/ade
PEMUSNAHAN MIRAS - Puluhan ribu botol miras berbagai jenis hasil sitaan dimusnahkan di Halaman Polres Jakarta Selatan, kemarin. Polres Metro Jakarta Selatan berhasil memusnahkan puluhan ribu botol minuman keras berbagai merek yang di dapat dari Hasil Operasi Pekat di wilayah Jakarta Selatan.
Subsidi Raskin
Diusulkan Diganti Uang JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan agar subsidi beras miskin (raskin) tidak diberikan dalam bentuk beras. Mengingat kualitas raskin juga sangat buruk. Basuki mengatakan, tahun ini pemerintah pusat menganggarkan subsidi untuk raskin mencapai Rp 20 triliun.
Khusus untuk DKI sebesar Rp 300 miliar. Setiap satu liter raskin disubsidi sebesar Rp 7.325, sementara warga membeli dengan harga Rp 1.600 per liter. ‘’Subsidi begitu besar, tapi kualitas berasnya sangat jelek. Bagaimana kalau uang kontan saja yang diberikan kepada pemegang KJP (Kartu Jakarta Pintar) atau Jakarta
One. Tapi tetap menggunakan sistem non tunai,” kata Basuki saat rapat koordinasi dengan Bank Indonesia, di Kantor BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, kemarin. Dengan cara itu, Basuki yakin masyarakat bisa membeli beras dengan kualitas lebih baik, seperti Rojo Lele. Jika masih diberikan subdisi dalam
bentuk raskin, sama saja memaksa warga untuk membeli beras kualitas jelek. ‘’Kalau diberikan uang kontan jadi masyarakat tidak lagi beli beras jelek. Bisa beli Rojo Lele. Kenapa harus paksa dia beli beras mutu jelek,” tandasnya. Basuki menghitung setidaknya setiap pemegang KJP bisa mendapatkan hing-
ga Rp 1,3 juta. Sehingga masyarakat bisa memilih sendiri penggunaan anggaran itu. Dalam rapat koordinasi turut hadir, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. (kmb)
DINAS Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta akan menggencarkan sweeping unggas di wilayah permukiman warga. Langkah tersebut dilakukan menyusul ditemukannya unggas peliharaan warga yang positif flu burung di wilayah Ciracas, Jakarta Timur dua hari lalu. Sri Hartati, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPKP DKI Jakarta, kemarin mengatakan, langkah antisipasi yang dilakukan adalah langsung proaktif dalam bentuk sweeping. Sri menjelaskan, flu burung merupakan kasus endemik yang hanya terjadi pada wilayah tertentu saja. Walau demikian, penyebarannya perlu diantisipasi dengan memeriksa kondisi unggas di lingkungan permukiman warga. Pihaknya tidak bisa melarang masyarakat memelihara unggas, hanya mereka harus lebih bijaksana menjaga kebersihannya. Karena flu burung berasal dari kotoran unggas yang tidak bersih. (kmb)
Polisi Amankan Truk PETUGAS Polda Metro Jaya mengamankan truk “Panggung Rakyat Tangkap Ahok” yang membawa peralatan sound system untuk aksi unjukrasa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono di Jakarta, kemarin mengatakan, petugas mengamankan delapan orang untuk menjalani pemeriksaan. Awi menuturkan petugas Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya memeriksa delapan orang saksi tersebut. Petugas memiliki waktu 1X24 jam guna memeriksa dan menentukan status hukum para saksi yang membawa peralatan demonstrasi tersebut. Anggota Polda Metro Jaya mengamankan truk tronton dan mobil angkutan barang yang mengangkut sound system untuk acara unjukrasa saat melintasi Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan Kamis (2/6) pukul 03.30 WIB. Rencananya, aksi unjukrasa bertemakan “Konser Panggung Rakyat Tangkap Ahok” itu akan dihadiri beberapa aktivis dan musisi seperti Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani. (kmb)
DKI Segera
Perbaiki Pencatatan Piutang Pengembang
Suluh Indonesia/ant
RUMAH SEMI PERMANEN - Warga beraktivitas di depan rumah semi permanen yang dibangun di atas jalan inspeksi di kawasan Tanah Abang, Jakarta, kemarin. Meski sudah dilakukan penertiban oleh Pemprov DKI, namun warga masih tetap membangun rumah semi permanen di kawasan tersebut.
JAKARTA - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa poin yang menjadi sorotan di LHP itu, diantaranya pencatatan piutang pengembang ke Pemprov DKI masih menggunakan metode lama, yakni dicatat setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) ditandatangani. Sementara saat ini dengan menggunakan akrual basis, piutang pengembang harus
dicatat sebelum BAST. Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Michael Rolandi C Brata menjelaskan, pihaknya masih menggunakan sistem lama karena belum memiliki kebijakan pengukuran dalam sistem akrual basis itu. ‘’Sekarang BPK minta dicatat dulu nih didepan. Waktu tidak serah terima barang aja. Jadi waktu timbulnya kewajiban dari mereka (pengembang) dicatat. Cuma masalahnya, pengukurannya seperti apa, kita belum punya kebijakan pengukurannya seperti apa,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, kemar-
in.
Dikatakan Michael, BPK juga belum memiliki aturan pengukuran yang jelas untuk menindaklanjuti akrual basis itu. Kedepan, untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemprov DKI berencana mengeluarkan peraturan terkait pengukuran piutang pengembang. Agar dapat dicatat sebelum BAST barang, aturan itu akan dibuat Peraturan Gubernur (Pergub). ‘’Kalau nanti dasar pengukurannya sudah pas, sudah bisa disepakati, bisa ditampilkan,” tandasnya. (kmb)
DKI Resmi Luncurkan Kartu Jakarta One GUBERNUR DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meluncurkan Kartu Jakarta One dan Informasi Pangan Jakarta. Dua program ini merupakan hasil kerjasama antara Bank DKI dengan Bank Indonesia.
Diharapkan dengan adanya dua program ini bisa memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Basuki mengatakan, kartu Jakarta One fungsi untuk transaksi non tunai. Seperti halnya pembayaran retribusi rumah susun (rusun), penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), serta retribusi lainnya. ‘’Kami terimakasih kepada Bank Indonesia yang membuat acara ini.
Dan kami bisa meluncurkan Kartu Jakarta One,” kata Basuki saat meluncurkan Kartu Jakarta One, di Senayan, Jakarta Selatan, kemarin. Basuki menjelaskan peluncurkan kartu multi fungsi ini sekaligus menunjukan pentingnya menggunakan transaksi non tunai. Dengan cara itu juga bisa mengurangi adanya penyelewengan anggaran. ‘’Di DKI Jakarta sudah tidak boleh tarik tunai satu sen pun. Semua
Basuki Tjahaja Purnama
sudah transaksi non tunai,” ujarnya. Ke depan Kartu Jakarta One, tidak hanya dikelola oleh Bank DKI. Untuk itu dirinya menggandeng Bank Indonesia, agar bank lainnya bisa ikut ber-
gabung. Ia mengingatkan agar peluncuran kartu ini, tidak hanya sekedar seremoni. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya agar kartu ini bisa terintegrasi dengan data kependudukan seperti e-KTP. ‘’Ini jangan cuma pembukaan terus hilang, yang dijanjikan harus ada. Harus terus dikembangkan untuk kepentingan nasional,” tegasnya. Pada kesempatan itu, secara simbolis Kartu Jakarta One diserahkan kepada dua warga Rusun Marunda. Selain itu, Basuki juga mencoba aplikasi Informasi Pangan untuk mengetahui harga kebutuhan bahan pokok. Kartu Jakarta One merupakan jaminan meringankan beban eknomi warga. (kmb)
Suluh Indonesia/ant
DENDA MAKSIMAL - Pengendara motor menerobos jalur Bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI segera melakukan program sterilisasi jalur Bus Transjakarta dengan penerapan denda maksimal penerobos jalur sebesar Rp500.000 agar pelanggar menjadi jera.
Metr politan
Suluh Indonesia, Jumat 3 Juni 2016
3
BNPT Tolak Wacana
Pembentukan Lembaga Pengawas JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian menolak wacana pembentukan lembaga pengawas dalam revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal tersebut dinilai tidak perlu karena BNPT sejatinya telah diawasi oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), tutur Tito usai mengikuti acara penyerahan LHP BPK-RI di Jakarta. ‘’Pendapat saya tidak perlu, karena kita sudah diawasi DPR. Di BNPT pun untuk keuangan kita diaudit, predikat kita tiga tahun terakhir WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Kita pun sangat terbuka pada BPK,” ujar Tito.
Oleh sebab itu, jika ada pihak yang mempertanyakan keterbukaan BNPT dalam pengelolaan dana maka hal tersebut tidak beralasan karena baik BNPT maupun Densus 88 telah menjalani proses audit secara transparan. ‘’Dan badan audit yang kredibel dan sah ya hanya BPK, dan kita sudah tahu semua predikat yang didapat hari ini,” ucapnya. Sebelumnya PP Muhammadiyah menyarankan pemerintah untuk membentuk badan khusus yang mengawasi lembaga antiterorisme seperti BNPT dan Densus 88. ‘’Karena pengawasan tidak ada, akhirnya anggaran yang dikeluarkan tidak ada yang mengawasi. Misalnya, untuk Densus saja mencapai Rp1,9 triliun,” tu-
tur anggota Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah Mustofa B. Nahrawardaya. Menurut dia, hingga saat ini tidak ada lembaga yang berwewenang untuk mengawasi akuntabilitas terkait penggunaan dan besaran dana yang dimiliki lembaga antiterorisme. Sehingga penggunaan anggaran negara untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tidak terkontrol, tukas Mustofa, menambahkan. ‘’Prinsipnya semua pendanaan yang berasal dari anggaran negara (APBN) harus dipertanggungjawabkan. Prinsip ‘good governance’ kan seperti itu. Kecuali kalau itu memang dana dari asing silahkan saja sesukanya,” ujarnya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
LOMBA PADUAN SUARA - Sekjen PDIP Hasto Kristianto (tengah) berbincang dengan finalis lomba paduan suara tingkat nasional 2016 antar DPD PDIP se-Indonesia di Kantor DPP PDIP Jakarta, kemarin. Lomba paduan suara tingkat nasional bertema "Nasionalisme Bangkit Dalam Gita Suara" tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan HUT ke-43 PDIP.
Golkar Yakin
DPR Sebut
UU Pilkada Tak Rugikan Partai JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian mengatakan partainya yakin isi revisi UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada tidak akan merugikan Golkar, terkait anggota DPR harus mundur ketika maju dalam pilkada dan presentase dukungan parpol sebesar 2025 persen. ‘’Kami sudah bahas internal, konsekuensi kami menerima ini (draft revisi dari Pemerintah) tentu harus disertai dengan kerja keras supaya lebih banyak kader ung-
gul siap menjalani tugas di ranah eksekutif dan legislatif,” katanya di Jakarta, kemarin. Hetifah mengatakan jangan sampai fenomena calon tunggal terjadi lagi semata karena partai kehabisan stok kadernya dan juga soal ambang batas hendaknya menjadi cambuk agar perolehan kursi dan suara partai digenjot ke 20-25 persen. Dia menjelaskan, aspek positif adanya pergantian di legislatif akibat anggota yang menjadi calon kepala daerah
mundur adalah terjadi peremajaan atau regenerasi. ‘’Tantangannya adalah Partai harus mempersiapkan dan membantu kadernya yang diusung untuk bisa memenangkan kontestasi Pilkada, memilih calon dengan kriteria mahar politik tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya. Karena itu menurut dia, FPG juga mengusulkan agar calon dapat ikut serta membiayai kegiatan kampanyenya tentu dengan batasan sesuai aturan yang akan dibuat KPU.
Dia menjelaskan dalam pembahasan revisi UU Pilkada, banyak masukan dan sikap Partai Golkar yang sudah diakomodasi di dalamnya termasuk hukuman tegas bagi praktik politik uang. ‘’Dua poin yg tersisa soal mundur atau cutinya DPR dan soal treshold partai pengusung juga sudah dibahas mendalam berkalikali. Tapi hingga Senin malam pemerintah untuk dua hal itu tidak bergeming sedikit pun,” ujarnya. Menurut dia, apabila Golkar
bersikeras tentu tidak akan pernah keputusan diambil sehingga perubahan pendapat mendukung pemerintah kami lakukan dengan kesadaran untuk kebaikan bersama. Hetifah menegaskan partainya memahami sikap pemerintah supaya tahapan Pilkada bisa segera berlangsung. Sebelumnya, tidak semua fraksi sepakat dengan poin-poin revisi yang diajukan pemerintah. (har)
Suluh Indonesia/ade
DEMO PETANI - Massa petani yang tergabung dalam Koalisi Lawan Perampasan Tanah menggelar berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, kemarin. Dalam aksinya mereka menuntut pemerintahan Jokowi untuk segera menyelesaikan konflik Agraria.
Kade PKS Dinilai
Tidak Paham Sistem Hukum PAKAR Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan sikap politisi PKS yang selalu menginterupsi jalannya sidang paripurna terkait surat dari F-PKS yang menginginkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dicopot dari jabatannya adalah bungabunga politik. Menurut Margarito, hal itu juga dinilai sebagai bentuk ketidakpahaman sejumlah politisi PKS di DPR tentang sistem hukum di Indonesia. ‘’Saat ini proses pemecatan Fahri sebagai kader PKS yang akan berdampak pada status keanggotaannya di DPR dan juga sebagai wakil ketua DPR sudah diproses secara hukum di pengadilan.Jadi mereka mau teriak-teriak terus di paripurna juga tidak akan ada dampaknya. Itu kan cuma langkah politik mereka saja biar dapat perhatian,” kata Margarito Kamis di Jakarta, kemarin. Protes dan manuver sejumlah anggota DPR dari FPKS itu dinilai tidak perlu ditanggapi karena dengan putusan peng-
adilan sela pengadilan bahwa PKS tidak boleh melakukan tindakan apapun dan membatalkan pemecatan itu.”Saya kira pimpinan DPR juga sudah tahu kok bahwa mereka tidak bisa melakukan langkah apapun untuk memprosesnya.Ini kan langkah PKS saja untuk membenarkan tindakan mereka, tapi sekali lagi kan nanti pengadilan yang akan memutuskan itu,” tegasnya. Pengamat Politik Muhammad Budyatna mengatakan protes sejumlah politisi PKS di DPR justru menunjukkan ketidakpahaman PKS terhadap proses hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini menurutnya juga sekaligus menunjukkan pada khalayak
bahwa didalam PKS tidak ada yang namanya hukum.”Ini menunjukkan kepada publik karakter sebenarnya dari elit PKS bahwa mereka adalah hukum.Yang lain diluar keinginan mereka tidak dianggap,” ujarnya. Budyatna berpendapat PKS nampaknya merasa rumahnya sedang diacak-acak oleh pengadilan. Namun, menurut dia, sebenanrya yang pertama-tama mengacak-acak PKS adalah mereka sendiri.”Mereka merasa rumahnya diacak-acak oleh pengadilan, tapi sayangnya mereka tidak memahami bahwa penyebabnya mereka sendiri yang membuat keputusan tanpa ada landasan yang jelas secara hukum,” ujar Guru Besar FISIP UI ini. Fenomena dimenangkannya gugatan provisi Fahri Hamzah oleh pengadilan, menurut Budyatna menambah antusiasme masyarakat kepada pengadilan yaitu bahwa se-
tiap warga negara termasuk Fahri Hamzah jika merasa ada keputusan-keputusan yang dianggap tidak adil bisa mengadukannya ke pengadilan. ‘’Mereka ini pusing karena Fahri itu bukan kader sembarangan. Fahri adalah kader yang memahami PKS dan paham hukum.Makanya ketika orang seperti ini melawan mereka pun pusing dan membuat langkah aneh,” tegasnya. Pada rapat paripurna kemarin, untuk kesekiankalinya sejumlah politisi PKS menginterupsi jalannya rapat paripurna yanga memprotes pimpinan DPR karena tidak juga melakukan langkah pemberhentian terhadap Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Dalam sidang paripurna hari ini misalnya Anggota Fraksi PKS Ansory Siregar protes ke pimpinan DPR yang tak kunjung memproses pemberhentian itu. (har)
UU Pilkada Sesuai Dengan Putusan WAKIL Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan RUU Pilkada yang telah disetujui menjadi UU disesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 bahwa anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Usai Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin, Taufik mengatakan, sebagian besar sepakat bahwa revisi ini disesuaikan dengan putusan MK. Taufik mengatakan, halhal krusial dalam pembahasan UU Pilkada telah dilalui dan dari pembahasan panjang akhirnya disampaikan ada dua hal yang menjadi pertimbangan. Dua hal itu, menurut dia, mengenai presentase partai politik atau gabungan parpol dan terkait anggota DPR, DPD, DPRD harus mundur atau tidak ketika maju dalam Pilkada. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menjelaskan hasil yang dicapai Panitia Kerja Pilkada seperti Komisi II dan Pemerintah menyepakati jika terpenuhi unsur-unsur memberikan uang atau materilainnya dikenai pidana penjara dan/atau pidana denda. ‘’Jika calon melakukan tindak pidana semacam ini, maka dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon,” ujarnya. Rambe menjelaskan Komisi II dan Pemerintah menyepakati untuk sayarat dukungan pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik tetap sebesar 20 persen dari jumlah kursi DPRD atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara
sah dalam pemilu. Dia mengatakan terkait syarat untuk pasangan calon perseorangan Komisi II dan Pemerintah sepakat yakni paling sedikit 6,5 persen dan paling banyak 10 persen dari daftar pemilih tetap. ‘’Komisi II dan pemerintah menyepakati bahwa parpol yang dapat mendaftarkan pasangan calon merupakan partai politik yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. Petahana Cuti Selain itu, menurut dia, Komisi II dan Pemerintah sepakat untuk mengatur lebih lanjut ketentuan cuti bagi petahana yang mencalonkan diri dalam pilkada atau cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye yaitu tiga hari setelah penetapan pasangan calon hingga tiga hari menjelang pencoblosan. Sedangkan bagi pejabat Negara yang terlibat dalam kampanye pemilihan pasangan calon yang diusung, dia mengatakan cukup mengajukan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. (ant)
Megap litan
Suluh Indonesia, Jumat 3 Juni 2016
4
Operasi Pekat
Jaring Puluhan Preman-PSK-Anjal dan Gepeng BOGOR- Puluhan pekerja seks komersial (PSK) terjaring razia penyakit masyarakat (Pekat) yang digelar aparat gabungan dari kepolisan dan Pemda Kota (Pemkot) Bogor, kemarin. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Bogor, Anas Rusmana, mengatakan, para PSK dan waria tersebut terjaring saat mangkal di sejumlah tempat, seperti di kawasan Taman Topi, Stasiun Bogor dan di depan Masjid Raya Bogor. ”Razia Pekat ini dilakukan untuk menciptakan situasi nyaman dan aman menjelang Romadhon dan ini akan terus dilakukan secara rutin selama bulan suci Romadhon,” ujarnya. Anas menyampakan, bahwa para PSK dan waria yang terjaring dalam oprasi tersebut akan dilakukan pembinaan. ‘’Oprasi ini melibatkan Satpol PP, Kepolisian dan Disnakersos,” tandasnya.
Menurut Anas, selain merazia para PSK dan waria yang meresahkan, pihaknya juga akan merazia anak jalanan, gelandangan dan pengemis (Anjal gepeng) di Bogor. ‘’Bogor merupakan salah satu kota yang kerap menjadi tujuan para anjalgepeng musiman, saat Romadhon. Maka dari itu kami harus mengantisipasi kedatangan mereka agar tidak menganggu dan mersahkan,” tegasnya. Sementara itu di Kabupaten Bogor, aparat Kepolisian Polres Bogor juga berhasil mengamankan puluhan pereman dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor saat melakukan operasi yang sama, kemarin malam. Kapolres Bogor, AKBP Aryo Seto menyampaikan, puluhan preman yang berhasil diamankan terdiri berbagai profesi yang dianggap meresakan warga kota Bogor. (bas)
Suluh Indonesia/ant
WNI OVERSTAYER - Ratusan WNI 'overstayer' (melebihi izin masa tinggal) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 'undocumented' (tanpa dokumen kependudukan lengkap) dari Jeddah, Arab Saudi tiba di Terminal 2D Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, kemarin. Sebanyak 244 orang, 25 orang diantaranya anak-anak dan 9 orang bayi, tiba kembali di Indonesia difasilitasi oleh Pemerintah RI.
Kondisi Infrastuktur Buruk
Kilas Bekasi Operasi Gepeng SATUAN Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bersama dinas kesehatan, Polresta, dan kodim 059 gelar operasi gepeng di daerahnya dengan menangkap 27 orang pelaku menjelang Ramadham 2016. Kepala Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Bekasi, Kadaruddin di Kabupaten Bekasi, kemarin mengatakan, pengemis dan pengamen dibawa ke kantor pemerintah daerah guna dilakukan pendataan dan setelah itu akan dipanggil orang tuanya bila ada yang dibawah umur. Menurut dia, pelaku yang berumur 14-15 tahun ada tujuh orang serta akan dipanggil orang tuanya untuk diserahkan dan dilakukan pembinaan maupun wajib lapor selama satu minggu. Sedangkan untuk pengemis lanjut usia dan pengamen yang tidak memiliki kartu tanda penduduk akan dibawa ke Bulak Kapal untuk dibina dan diberi ketrampilan. (ant)
Gedung Bertingkat Roboh SEBUAH gedung bertingkat di kawasan Bintaro sektor VII, Tangerang Selatan (Tangsel) mendadak roboh, kamis (2/6). Bak di film action, robohnya gedung yang cukup lama mangkrak pembangunannya tersebut menimbulkan debu putih hingga menutupi jalanan. Salah seorang saksi mata, Gema mengatakan, peristiwa terjadi sekitar pukul 15.00. Gedung yang terletak didepan bank permata tersebut pun dalam sekejab tinggal sebagian saja. “Gedungnya yang ambrol setengah. Sebagian lagi masih berdiri,” imbuhnya. Gema menambahkan saat gedung tersebut roboh, getarannya terasa sampai ke kantornya yang berada di seberangnya. Debu putih pun sempat menutupi jalanan dan beberapa rumah yang ada di sekitarnya. Sempat asap putih ke mana-mana. Sebelumnya kaya ada getaran-getaran gemuruh gitu, pas menghadap ke belakang tahunya gedung roboh. (nov)
Warga Bojonggede Somasi Bupati Bogor CIBINONG - Warga Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor terpaksa melayangkan surat somasi kepada Bupati Bogor, Nurhayanti, karena dianggap sudah tidak perduli dengan kondisi insfrastuktur khuusnya jalan rusak di wilayah Kabupaten Bogor. Menurut warga, jalan rusak sepanjang -+10 Km antara Stasiun Bojong Gede – CimanggisKecamatan Kemang itu selain telah mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan lalulintas, aktivitas warga di wilayah
tersebut juga sangat terganggu. “Jalan Bojong Gede ini rusak parah sudah setaun lebih, tapi pemdanya masih tutup mata,” keluh Agus (40)di Cibinong, kemarin. Direktur LBH Bogor Raya, Zentoni, SH yang datang mendampingi warga Bojong Gede melakukan somasi kepada Bupati Bogor mengatakan, bahwa dalam surat somasi itu, intinya warga Bojong Gede menuntut agar infrasutruktur khusunya jalan di wilayah Bojong Gede segera diperbaiki oleh Pemkab.Bogor. “Beberapa
pengendara motor sudah menjadi korban kecelakaan, terutama di ruas jalan yang rusak seperti mulai dari Stasiun Bojonggede hingga Desa Cimanggis,” ungkap Zentoni. Menurut Zentoni, dengan APBD Kab.Bogor sebesar Rp 5,6 triliun/tahun, seharusnya kondisi jalan di bumi Tegar Beriman lebih baik. Namun faktanya sebaliknya banyak jalan di Bogor amburadul. “Kondisi sebagian besar jalan di Kabupaten Bogor saat ini benar benar memprihatinkan. Sebab perbaikan jalan hanya tambal
Inovasi Pelayanan Kepegawaian
Suluh Indonesia/bas
JALAN RUSAK - Warga Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor menuntut jalan utama di wilayah mereka segera diperbaiki Pemkab.Bogor.
Pemkot Tangerang
Berikan Pelatihan Tentang Keselataman Kerja PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang, melalui Dinas Bangunan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan pelatihan teknis jasa konstruksi, terkait keselamatan kerja.
KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA
SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan
pok,” ancamnya. Bupati Bogor, Nurhayanti, ditemui dalam kesempatan terpisah menanggapi aksi dan somasi warga Bojong Gede itu mengaku telah meminta kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Bina Marga dan pihak kecamatan setempat untuk segera mengambil langkah penanangan sementra untuk menjawab dan menindak lanjuti keluahan warganya. “Saya sudah membaca surat somasi itu, tentu ini akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi saya,” ujar Yanti. (bas)
BKPP Tangerang Diminta
Jamin Keamanan Digital LEMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengembangkan Uji Electromagnetic Compatibility (EMC). Upaya ini perlu dilakukan guna menjamin keamanan produk elektronik dan basis layanan digital. Kepala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP) pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Agus Fanar Syukri kemarin mengatakan, ini penting guna menjamin keamanan produk digital bagi setiap penggunanya. Lebih lanjut Agus mengatakan, kemunculan layanan satelit dan televisi berbasis digital memliliki dampak signifikan terhadap era teknologi yang semakin maju seperti saat ini. Pengguna layanan dimanjakan dengan berbagai fasilitas teknologi yang semakin berkualitas dibanding sebelumnya. Namun, kecanggihan produk teknologi digital sendiri bukan tanpa celah. (nov)
sulam saja, tanpa perencanaan yang jelas. Ini kan aneh, Silpa kita tinggi tapi banyak jalan yang dibiarkan rusak di Kabupaten Bogor,” sesalnya. Untuk itu, dengan adanya somasi dari warga ini diharapkan ada tindakan responsif dari Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap keluhan warga. “Kami khawatir kejadian seperti di Bojongkulur, Gunung Putri yang ingin pindah ke Kota Bekasi juga terjadi di Bojong Gede. Sebab, Bojong Gede secara administratif kita lebih condong ke Kota De-
Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, kemarin mengatakan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/prt/m/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, ‘’Sudah menjadi tekad Pemkot Tangerang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat agar penyelenggaraan konstruksi dapat mewujudkan penyelenggaraan konstruksi yang handal dan bermanfaat,” katanya. Adanya aturan terkait jasa konstruksi, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewu-
judkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang aman, profesional dan memperhatikan keselamatan tenaga kerjanya sehingga berjalan lebih efisien, efektif dan tepat guna. Wakil Wali Kota, menuturkan, penyelenggaraan konstruksi dapat dikatakan handal dan bermanfaat jika memenuhi beberapa aspek seperti keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) atau Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta perlindungan sosial tenaga kerja. Pemkot Tangerang telah melakukan kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Tangerang.
Target zero accident atau tanpa kecelakaan perlu ditetapkan pada setiap kegiatan jasa konstruksi, sehingga dapat mengurangi resiko terhadap tenaga kerja. Perlu juga diingatkan tentang pentingnya penggunaan Alat Keselamatan Kerja (APK) dan Alat Keselamatan Diri (APD) dalam setiap pekerjaan. ‘’Setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum wajib menerapkan SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum,” katanya. Kadis Bangunan, Dedi Suhada menambahkan, pelatihan diharapkan dapat mendorong penerapan dan pelaksanaan SMK3 konstruksi yang bertujuan untuk melindungi para pelaksana dan naker. (ant)
TANGERANG - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangerang, Banten diminta untuk melakukan inovasi pelayanan kepegawaian untuk memaksimalkan pelayanan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Dadi Budaeri di Tangerang, kemarin mengatakan seluruh aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang harus memiliki persamaan pemahaman akan tugas dan fungsinya. ‘’Melalui penguatan sinergitas, diharapkan dapat mendukung pencapaian maksimal sebuah pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” katanya. Mengenai inovasi, Sekda mengatakan, telah menjadikan BKPP sebagai titik tolak dalam peningkatan kinerja seluruh aparatur Pemkot Tangerang. Oleh karena itu, BKPP harus senantiasa memberikan contoh baik dalam upaya peningkatan kinerja yang dapat dimulai dari
sebuah kedisiplinan. Seperti halnya kehadiran sehingga diharapkan kualitas dan kuantitas pelayanan pun akan semakin baik karena seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. ‘’Jaga juga kenyamanan suasana dalam bekerja. Diharapkan kekompakan akan semakin terjalin dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya, sehingga pelayanan kepada masya-rakat pun semakin maksimal,” katanya. Kepala BKPP Kota Tangerang M. Noor mengatakan, pengembangan inovasi yang sudah ada seperti melalui Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKDA), unit penilaian kompetensi. Selain itu, kata dia, juga melalui implementasi penilaian kinerja melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara online, layanan purna bakti satu pintu dan sistem yang sudah terintegrasi. (ant)
Suluh Indonesia/ant
JALAN PANTURA - Pekerja menyelesaikan perbaikan jalan jalur pantura di Jalan Teuku Umar, Cibitung, Kabupaten Bekasi, kemarin. Perbaikan berupa peninggian jalan menggunakan beton.
pini
Suluh Indonesia, Jumat 3 Juni 2016
Ironi Pendidikan di Indonesia
F OKUS Menata Sistem Pendidikan Nasional
S
SETELAH ingar-bingar kelulusan, kini tibalah waktunya untuk mencari sekolah yang baru. Baik untuk lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Perguruan Tinggi. Tidak saja anak didik, siswa bersangkutan yang repot, tetapi orangtua yang bersangkutan sering kali lebih repot juga. Banyak hal yang menyebabkan hal ini. Waktu, pikiran, tenaga, dan juga dana. Walau sudah ada aturan main soal penerimaan siswa baru yang sudah sangat jelas, toh masih saja hal-hal yang di luar itu tetap berlaku. Bagi orangtua yang ingin anaknya ke sekolah atau perguruan tinggi favorit, tentu saja ini masalah dan beban yang tidak mudah dan juga murah. Alhasil, setiap era penerimaan siswa baru tentu akan menyita perhatian besar. Tetapi, terlepas dari semua itu, tentu kita secara nasional tetap berpikir bahwa sistem pendidikan kita di sini belum menemukan bentuk serta performanya yang pas. Terkesan masih mencari- cari, terutama soal kurikulum. belum ada yang baku, dalam artian akan berlaku setidaknya dalam waktu yang panjang meskipun pemerintahan akan berganti. Kita masih melihat, adanya celah untuk tetap coba-coba. Hal ini sungguh mengherankan karena kita masih butuh waktu yang sangat lama untuk melakukan perbaikan secara permanen. Ini tentu sangatlah merugikan secara nasional. Bagaimanapun kalau kita membandingkan dengan negara di ASEAN saja, kita masih kalah jauh. Harus segera dibenahi. Namun kenyataannya, kita masih belum mampu. Ini ironis. Ketika negara lain sudah melakukan yang terbaik bagi warganya, kita masih belum. Tentunya kita tidak terlalu muluk-muluk membandingkan diri dengan negara yang super maju. Di kalangan ASEAN saja. Kapan kita seperti Singapura ataupun Malaysia. Dua puluh tahun lalu, mereka itu masih berguru kepada kita. Dan kini ironis sekali kondisi justru berbalik. Selain itu, ironisnya juga, di tengah ketidakpastian soal kualitas ini ternyata yang pasti justru soal kuantitasnya. Dalam artian, sekolah dan perguruan tinggi tumbuh menjamur. Seperti cendawan di musim hujan. Tidak semuanya dengan kualitas yang memadai. Malah ada yang asal-asalan alias bodong. Ini tentu sudah jauh dari target pembangunan pendidikan nasional. Selain itu juga, biaya pendidikan kita makin hari makin naik. Meningkat dan itu sudah membuat kalangan orangtua semakin menjerit. Mengapa bisa begini? Tentu pemerintah sebagai regulator bisa menjawab dan kalau mau bisa meminimalkan kondisi seperti ini. Ini kondisi yang tidak mendidik. Sangat jauh dari idealisme pendidikan. Kondisinya sekarang tidak ubahnya sebagai lembaga pendidikan yang sangat menonjolkan wajah korporasi. Tidak heran kalau sekarang semua berlomba untuk mendirikan sekolah, melebarkan usaha sekolahnya, membuka kelas favorit, membuka fakultas favorit yang menjanjikan banyak peserta dan juga tentunya banyak pemasukan. Ini ironis. Sementara soal mutu serta tanggung jawab moral sebagai lembaga pendidikan yang punya tugas mencetak kader bangsa yang baik, pintar, beretika, bermoral, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sudah menjadi nomor buntut. Selain itu pula, output sekolah kita sekarang tidak bisa dibandingkan seperti zaman dulu. Kita tidak bisa melihat kualitas anak sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Coba kita lihat perilaku mereka sekarang, meskipun tidak bisa dipukul rata, namun ada sesuatu yang memprihatinkan. Sepertinya siswa ini hanya diajari bukan dididik. Mereka mungkin saja terlalu banyak tahu tentang ilmu pengetahuan tetapi pengetahuan etika, moral, dan beragama mereka tidak sebanding. Pengetahuan tentang Tanah Air mereka juga sangat sempit. Ini berbahaya sebagai generasi penerus. Kepintaran tanpa diimbangi dengan pengetahuan agama, moral, serta Tanah Air akan menjadi generasi yang tidak tahu asal-usulnya. Ini akan menjadi batu sandungan bagi pembangunan bangsa ke depan yang menuju sebuah bangsa yang besar. Ironi ini harus segera dihapus. Pemerintah harus segera turun tangan dan membenahinya dengan sungguh-sungguh. Kita ingin sebuah generasi penerus yang kuat, pintar, religius, dan Cinta Tanah Air Indonesia. ***
Bang D
el
Kunker fiktif anggota dewan hanya kesalahan adaministrasi
Tak ada kerugian negara ... ?
5
TUJUAN pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: ‘’untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab’’. Jika mengacu pada tujuan pendidikan nasional tersebut, maka jelaslah arah pengembangan pendidikan di Indonesia ke depan adalah untuk membina anak-anak menuju tingkat kedewasaannya disertai dengan pembentukan akhlak mulia, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bertanggung jawab atas diri, bangsa, dan negaranya. Ditambah lagi sejak tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990, maka lengkaplah idealisme negara untuk melindungi dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa negeri ini. Sebagai konsekuensi logis dari keluarnya Keppres ini, maka negara berkewajiban memenuhi hak anak yang melekat pada diri mereka. Ada pun hak-hak tersebut meliputi, hak kebebasan sipil, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perawatan alternatif atau lingkungan. Ketika hak-hak ini benar-benar diberikan, harus berlandaskan pada empat prinsip dasar hak anak, yakni: pertama, nondiskriminatif; kedua, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child); ketiga, hak untuk hidup; dan keempat, adalah hak untuk mengemukakan pendapat (child participation). Namun, dalam praktik sosialnya apa yang dituangkan dalam UU No.20/2003 dan dalam Konvensi Anak tersebut, belum dapat terlaksana secara optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus dapat dikatakan masih terlihat cukup ironis. Pasalnya, beberapa petinggi di negeri ini diduga tega mengkorup uang rakyat termasuk di lembaga penegak hukum. Hal ini menyusul tertangkapnya beberapa aparat penegak hukum oleh KPK, yakni Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang, hakim tindak pidana korupsi Janner Purba, dan dua rekannya, hakim ad hoc Pengadilan Negeri Bengkulu, serta panitera Pengadilan Negeri Bengkulu terkait kasus korupsi (Bali Post, 26 Mei 2016 halaman 1). Sementara di sisi lain ada kasus siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng, yakni di Desa Ringdikit, harus menyeberangi sungai yang cukup lebar ketika mau berangkat ke sekolah karena tidak ada jembatan yang menghubungkan desa mereka dengan lokasi sekolah yang akan dituju. Saat musim kemarau ketinggian air sungai tersebut mencapai 30 cm, tetapi pada saat musim hujan airnya sangat dalam dan deras, sehingga banyak anak yang tidak bersekolah karena tidak berani menyeberangi sungai (Bali Post, 26 Maret
Oleh Prof. Dr. I Ketut Suda, M.Si.* Sementara, tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan sebatas meningkatkan kecerdasan intelektual anak (kecerdasan IQ), sedangkan dua kecerdasan lainnya, yakni kecerdasan emosional (EQ), dan Kecerdasan spiritual (SQ) cenderung diabaikan. Perkara anak didik tidak memiliki moralitas, etika, sopan santun dalam pergaulan, kini tampaknya sudah tidak lagi menjadi urusan sekolah. Dengan mencermati fakta sosial yang ada di dunia pendidikan saat ini, lagi-lagi penulis berasumsi bahwa telah terjadi ironi dalam praktik pendidikan di Indonesia.
2016 halaman 7). Kasus anak sekolah menyeberangi sungai yang dapat mengancam keselamatan mereka di Kabupaten Buleleng, mungkin hanya merupakan secuil per-
masalahan, dari gunung es ironi pendidikan di negeri ini. Kasus-kasus seperti rusaknya medan yang harus dilalui oleh anakanak untuk berangkat ke sekolah, ambruknya gedung sekolah, minimnya infrastruktur pembelajaran, dan lain-lain, merupakan ironi pendidikan yang kasatmata. Artiny a , masyarakat awam pun bisa melihat persoalan tersebut sebagai persoalan praktik pendidikan. Akan tetapi rendahnya kualitas pendidikan, proses pendidikan yang tidak memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengekspresikan potensi yang dimilikinya, serta
adanya kaitan antara ideologi dan kekuasaan dalam mengintervensi kebijakan pendidikan, merupakan persoalan praktik pendidikan yang kurang dapat disentuh oleh pemahaman masyarakat awam. Dengan meminjam gagasan Susetyo (2005:12) dapat dipahami bahwa ironi pendidikan semacam ini bermula dari adanya warisan pemerintahan kolonial Belanda, yang pada era pemerintahan Orde Baru, terus dipelihara dan didekatkan pada ideologi kapitalisme liberal. Kemudian dengan sentuhan fasisme kolonialisme-Jepang, sistem pendidikan di Indonesia menjadi beraroma liberalis-feodalis. Ditambah lagi paradigma ini dipayungi oleh paradigma ‘’kompetisi’’ yang lahir dari rahim globalisasi, membuat dunia pendidikan benar-benar kehilangan esensinya sebagai arena untuk melangsungkan sebuah proses pendidikan. Dengan kondisi demikian, lembaga pendidikan pure dijadikan wahana untuk melakukan proses pengajaran semata. Sementara, tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan sebatas meningkatkan kecerdasan intelektual anak (kecerdasan IQ), sedangkan dua kecerdasan lainnya, yakni kecerdasan emosional (EQ), dan Kecerdasan spiritual (SQ) cenderung diabaikan. Perkara anak didik tidak memiliki moralitas, etika, sopan santun dalam pergaulan, kini tampaknya sudah tidak lagi menjadi urusan sekolah. Dengan mencermati fakta sosial yang ada di dunia pendidikan saat ini, lagi-lagi penulis berasumsi bahwa telah terjadi ironi dalam praktik pendidikan di Indonesia. Pasalnya, di satu sisi lembaga pendidikan dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan, dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia internasional. Sementara di sisi lain, secara umum kebijakan penguasa dalam konteks pendidikan lebih mementingkan target dibandingkan proses. Berangkat dari gagasan tersebut, dapat dibangun sebuah pemahaman baru, bahwa paradigma pendidikan di Indonesia kini telah bergeser dari paradigma pencerahan ke paradigma instrumetalisme, yakni sekolah (lembaga pendidikan) dianggap tidak lebih dari sebuah instrumen untuk memperoleh pekerjaan bagi lulusan pendidikan itu sendiri. *Penulis, Guru Besar Bidang Sosiologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, Denpasar
Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.
SURAT A NDA Budaya Masyarakat Indonesia Masih Kental Aksi Kekerasan BEBERAPA bulan yang lalu kita dihebohkan oleh stasiun televisi yang mengabarkan adanya gerakan penolakan Bobotoh masuk ke Jakarta oleh suporter Persija atau Jakmania dalam laga final antara Persib vs Sriwijaya VC di Gelora Bung Karno. Siaga 1 yang dilakukan aparat keamanan mungkin menjadi hal yang meyakinkan bahwa Polisi sangat siap untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk. Kesigapan aparat kemanan sangat luar biasa dan terlihat mantap dalam upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian. Saya rasa ini semua adalah sesuatu yang sangat serius namun ada hal yang lebih serius dibalik perseteruan antara Bobot-
oh dan Jakmania. Pengamanan siaga 1 itu adalah seperti sesuatu yang sangat berbahaya. memang suporter Jakmania sudah menunjukkan aksi anarkis sesuai kapasitasnya sebagai sipil. Namun pikiran saya tertuju pada suatu tempat yang kosong tanpa pengamanan bahkan longgar untuk suatu kegiatan yang penting. Entah kegiatan apa. Saya hanya menerka saja sebagai masyarakat awam. Sebab kita sama-sama paham bahwa tawuran adalah salah satu kebudayaan anak muda Indonesia yang terus ada hingga hari ini. Sebab musababnya pun kadang tidak ada. Abi Fatihah Jakarta
Harus Ada Perlindungan untuk Para Pekerja SUDAH pernah media mengangkat berita tentang ada praktek perbudakan dalam suatu rumah mewah UKM yang mempekerjakan buruhnya dengan cara yang tidak manusiawi. Namun akhirnya kasus ini hilang begitu saja tanpa pemberitaan lebih lanjut tentang jaringan yang melakukan perbuatan keji itu. Apakah sudah dihukum sesuai hukum yang berlaku atau bagaimana? entahlah. Indonesia masih belum aman dari perbudakan. Cobalah tengok disekitar kita ada perusahaan keluarga yang melakukan aturan semaunya. Tidak ada aturan jam kerja yang sehat untuk karyawan. Karyawan bekerja seperti kuda bahkan lebih. Disalah satu perusahaan yang
tidak saya sebutkan namanya. Ada perusahaan keluarga yang kebetulan etnis tertentu yang merajai perekomian Indonesia. Telah melanggar peraturan Depnaker karena ada karyawatinya cuti melahirkan hanya diberi waktu dua bulan. Padahal seharusnya tiga bulan. Pemerintah mungkin sudah sangat sibuk. Jadi pasti sangat butuh bantuan do’a agar mampu menyelesaikan persoalan yang terus bertumpuk ini. Saya sarankan pemerintah harus berhenti memaksakan diri memikul tanggung jawabnya yang berat itu. Jika memang sudah tidak mampu lagi. Lebih baik terus terang. Sinto Kemanggisan, Jakarta
Perbaikan Jalan Harus Total MASIH ditemukan keadaan jalan yang membahayakan di ruas jalan kota Jakarta. Proses perbaikan yang menurut saya terkesan main-main dan sangat lama. Ada guratan yang berbahaya di aspal yang hendak diperbaiki di sekitar jalan Daan Mogot tepatnya di lampu merah perempatan Green Garden bawah fly over pesing. Bekas guratan di aspal yang terkena air hujan dapat menggelincirkan sepeda motor. Mungkin hal ini tidak berarti apa-apa bagi mereka yang bermobil. Di jalan Puri menuju lampu merah Puri perempatan ada jalan yang sedang diperbaiki. Saya bersyukur karena area ini rawan banjir. Saya melihat ada niat baik dari pemerintah yang fokus untuk
mengantisipasi banjir dari musim penghujan yang segera datang. Jakarta masih terseok-seok untuk menjadi kota yang modern. Saya rasa Jakarta akan tidak pernah mengalami kota yang modern jika yang dimaksud ingin seperti New York, Singapura, bahkan Kuala Lumpur atau Bangkok. Hal ini karena terlalu gawat keadaan masyarakat yang sudah terlanjur mengandalkan Jakarta sebagai pusat Ekonomi. Terlalu lama Pemerintah mencari jalan keluar atas masalah ini. Tak menemukan juga jalan keluar. Karena mereka terlalu mengandalkan teori-teori asing. Alamsyah K Meruya Ilir, Jakarta Barat
Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.
Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Kuswandi, Petrus, Bogor : Aris Basuki (Koordinator), M. Ibrahim, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.
Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.
lahraga
Suluh Indonesia, Jumat 3 Juni 2016
6
Bonus APG dan Olahragawan Olimpiade Dikucurkan
Suluh Indonesia/ist
TERANCAM GAGAL GELAR MOTOGP - Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat terancam gagal menggelar kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia yaitu MotoGP 2017.
Sentul Terancam
Gagal Gelar MotoGP 2017 BOGOR - Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat terancam gagal menggelar kejuaraan balap motor paling bergengsi di dunia yaitu MotoGP 2017 mengingat makin dekatnya pelaksanaan namun pihak manajemen Sentul belum melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Gatot S Dewa Broto di Bogor, Kamis mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada pengelola Sirkuit Internasional Sentul yaitu Tinton Soeprapto untuk memastikan hal-hal yang harus dipenuhi. “Jumat pekan lalu kami telah mengirimkan surat kepada Pak Tinton. Dalam surat tersebut kami tegasnya jika Sentul
Kemenpora
Siapkan Perlengkapan RSON JAKARTA - Untuk memaksimalkan kemampuan atlet Indonesia dalam berbagai perhelatan multi event, Kemenpora meresmikan berbagai penyediaan alat kesehatan di Rumah Sakit Olaraga Nasional (RSON). Selain untuk memberikan penyembuhan bagi para atlet, nantinya RSON ini ditujukan untuk berbagai keperluan medis atlet yang ditujukan untuk menjaga fisik dan kondisi tubuh yang prima dalam menghadapi latihan-latihan. “Kami meresmikan kesiapan peralatan kesehatan di RSON, karena ini bagian komitmen Pemerintah melalui Kemenpora bagi peruntukan atlet dalam berbagai perhelatan multi event,” kata Imam kepada wartawan usai meresmikan alat kesehatan di RSON, Cibubur, Jakarta, Kamis (2/6). Tercatat RSON yang terletak di kawasan Cibubur, Jakarta ini memiliki 15 dokter spesialis kesehatan, dan merupakan sarana rumah sakit olahraga terbesar di kawasan Asia, bahkan telah menjadi acuan bagi Malaysia. Menanggapi hal ini, Direktur RSON, Dr.dr Basuki Supartini menjelaskan, nantinya tidak hanya bagi atlet, namun juga masyarakat umum akan bisa menikmati fasilitas yang ada, dan 15 alat kesehatan baru. “Ada banyak peralatan baru di RSON, 4 diantarnya alat fisioterapi, alat pemeriksaan kepadatan tulang, alat pemeriksan VO2 Max, alat pemeriksan bentuk telapak kaki, infus pump, syringe pump, dan masik banyak lainnya,” papar Basuki. (pts)
harus mengirimkan tiga mulai kesanggupan mereka menjadi tuan rumah. Kami tunggu hingga Jumat besok (2/6),” katanya di sela Sosialisasi Program Dana Bantuan Pemerintah Untuk Pembangunan dan atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Desa 2016. Tiga hal yang diharapkan segara dipenuhi selain kesanggupan manajemen Sentul mampu membiayai pelaksanaan sekitar Rp160 miliar dengan biaya sendiri adalah harus menyediakan dokumen tentang apa manfaat MotoGP bagi masyarakat. Dokumen yang tidak kalah penting harus disiapkan oleh manajemen Sirkuit Sentul dalam waktu dekat adalah draf MoU yang nantinya akan ditandatangani pihak Ke-
menpora, Kementerian Pariwisata dan pihak Sentul. Jika semuanya dipenuhi, untuk sementara dianggap cukup. “Kesanggupan membiayai sendiri seperti yang dikatakan Pak Tinton sebelumnya harus ada hitam di atas putih. Itu harus secepatnya dilakukan mengingat batas akhir dengan Dorna adalah 30 Juni. Jika lewat, MotoGP good bye,” katanya menambahkan. MotoGP di Sirkuit Internasional Sentul sebenarnya sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Bahkan, lintas kementerian yang dimotori Sekretariat Negara sudah membahas hal tersebut termasuk rencana pembayaran comitment fee oleh pemerintah. Bahkan, Sentul tak hanya bisa
menggelar MotoGP 2017 namun juga dua tahun di depannya. Untuk itu pihak Kemenpora berharap manajemen Sirkuit Sentul segera melengkapi semua hal yang diajukan oleh pemerintah. “Memang itu tahapannya. Jangan kontrak dulu dengan Dorna baru melengkapi yang lain,” kata mantan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu. Pria yang juga juru bicara Kemenpora itu menegaskan jika Sirkuit Internasional Sentul yang mempunyai peluang besar menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Kompleks Gelora Bung Karno yang sebelumnya juga menjadi opsi dipastikan tidak bisa digunakan mengingat ada renovasi untuk Asian Games 2018. (ant)
JAKARTA - Setelah sempat terunda, pihak Kemenpora akhirnya memenuhi janjinya mengucurkan bonus ASEAN Para Games dan jaminan hari tua bagi olahragawan peraih medali Olimpiade atau Paralimpiade. Menpora Imam Nahrawi memberikan secara simbolis bonus serta tunjangan hari tua kepada atlet, pelatih, asisten pelatih dengan menggunakan alokasi anggaran yang dibebankan pada Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kemenpora tahun 2016, di Jakarta kemarin. Menurut Imam, pihaknya baru bisa mengucurkan dana bonus tersebut, karena terkendala masalah perubahan struktur dan efisiensi di Kemenpora. “Kemenpora mohon maaf awalnya akan dikucurkan Desember 2015, namun ada kendala sehingga baru sekarang diwujudkan. Nantinya bonus tersebut akan diserahkan secara langsung kepada atlet, pelatih dan asisten pelatih yang meraih medali melalui transfer ke rekening masing-masing, sehingga tidak ada lagi potongan,” papar Imam dalam penyerahan bonus
di Jakarta, kemarin. Kebijakan penyerahan bonus kepada ASEAN Para Games ini sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam memberikan kesetaraan jenjang para atlet yang meraih prestasi. “Ini sejarah baru bagi atlet difabel, karena Presiden memperhatikan para atlet selagi bisa mengibarkan merah putih untuk memberikan penghargaan yang sama. Dan sejarah baru ini akan diteruskan untuk prestasi di SEA Games, hingga Asian Games,” paparnya. Selain itu, pihak Kemenpora juga memberikan jaminan hari tua seumur hidup kepada olahragawan peraih medali Olimpiade/paralimpiade, yang mencapai sekitar 37 orang, dengan rincian Rp240 juta untuk emas, Rp180 juta untuk perak, dan Rp120 juta untuk perunggu. “Saat ini kita juga memulai tradisi untuk pemberian masa depan atlet, dan menegaskan bahwa ke depan pemerintah hadir memberikan penghargaan dan perhatian, kepadas peraih medali di Olimpiade. Tapi kedepan kami akan siapkan pembinaan untuk olahragawan yang berprestasi di PON hingga Asian Games,” tambahnya. (pts)
Kemenpora Optimis Seribu Lapangan
Terbangun Tahun Ini BOGOR - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) optimistis pembangunan seribu lapangan olahraga dalam program satu desa satu lapangan bisa terbangun tahun 2016 mengingat persiapan yang dilakukan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. “Makanya saat ini kami melibatkan Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) untuk membantu melakukan verifikasi dan pemetaan desa yang berhak mendapatkan bantuan,” kata Asdep Standarisasi dan Infrastruktur Kemenpora, Samsudin di Bogor, kemarin. Demi mensukseskan program unggulan Menpora Imam Nahrawi itu, pihak Kemenpora menggelar Sosialisasi Program Dana Bantuan Pemerintah Untuk Pembangunan dan atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Tahun 2016 yang diikuti Dispora provinsi seluruh Indonesia. Menurut dia, salah satu tujuan dilakukan sosialisasi ini adalah untuk mewujudkan pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah tentang program
dana bantuan pemerintah yang pada akhirnya akan mempeluas informasi tentang program yang menjadi unggulan pemerintah itu. “Program ini memang berpotensi bersinggungan dengan masalah hukum. Makanya harus hati-hati. Dengan sosialisasi ini diharapkan bisa menjadi panduan untuk pelaksanaan sesuai dengan aturan,” katanya menambahkan. Sementara itu Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Gatot S Dewa Broto mengatakan, secara umum pelaksanaan program yang dikenal dengan satu desa satu lapangan jauh lebih baik. Untuk itu target seribu lapangan dinilai bakal tercapai. “Tahun lalu hanya terealisasi 447 desa. Untuk tahun ini harus dua kali lipatnya. Makanya persiapan dilakukan mulai awal tahun. Bukan seperti tahun lalu yang hanya diakhir tahun saja. Dilibatkannya Dispora juga akan mempercepat terealisasinya program ini,” katanya. Menurut dia, program unggulan ini sebenarnya bukan hanya untuk lapangan sepak bola, namun juga untuk lapangan bulu
tangkis, bola voli maupun lapangan basket. Besaran bantuan juga variatif. Untuk lapangan sepak bola besarannya Rp190 juta. “Pak Menpora memantau langsung perkembangan program ini. Beliau sebenarnya ingin melihat langsung semua pelaksanaan program ini. Seperti yang dilakukan di Bogor beberapa waktu yang lalu. Untuk kedepan akan dilakukan secara acak,” katanya menambahkan. Pria yang juga juru bicara Kemenpora itu menjelaskan, pelaksanaan program satu desa satu lapangan memang diharapkan merata. Tidak hanya dilakukan dilokasi yang mudah dijangkau tapi juga harus dilakukan di pulau-pulau terluar. “Memang ada aspek prioritas. Seperti untuk daerah terluar seperti Natuna, Kalimantan Utara dan daerah lain,” kata mantan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu. Demi mensukseskan program ini pihaknya juga melibatkan pihak NGO untuk melakukan pengawasan. Apalagi program ini menggunakan dana APBN yang cukup besar. (ant)
lahraga
Suluh Indonesia, Jumat 3 Juni 2016
7
Tur PGA Tinggalkan
Miami dan Pindah ke Mexico City
Suluh Indonesia/ap
RAYAKAN KEMENANGAN - Petenis Serbia Novak Djokovic merayakan kemenangannya bersama ball boy pada turnamen Prancis Terbuka di Roland Garros Paris kemarin.
WASHINGTON - Ajang Tur PGA yang telah berlangsung lama di Miami, tahun depan bakal dipindah ke Mexico City, perubahan itu dilaporkan Rabu waktu setempat dan sempat membuat marah calon presiden AS dari partai Republik Donald Trump. Menurut beberapa sumber, kejuaraan golf elit dunia yang sebelumnya bernama WGCCadillac Championship itu tidak akan diperpanjang lagi brlangsung di padang golf Doral milik Trump setelah tur tidak bisa menemukan sponsor titel baru. Tur PGA memiliki kontrak dengan Doral hingga 2023, namun tahun ini Cadillac mengakhiri dukungannya dan belum bisa menemukan penggantinya. Ketua turnamen di Doral Butch Buchholz mengatakan, Miami Herald pada Rabu waktu setempat, bahwa dia telah mendapat informasi dari Tur PGA pada Selasa bahwa tahun depan kejuaraan tersebut akan dipindah ke Meksiko. “Saya yakin mereka (pengurus Tur PGA) akan bijaksana dan meraka tidak meninggalkan sebuah kejuaraan yang telah memiliki sejarah 54 tahun,” kata Bucholz. “Meraka mendapat sebuah obligasi untuk pengurus mereka dan mereka tidak bisa menemukan sponsor maka dia harus pindah, mereka tidak punya pilihan,” tambahnya. (ant)
Djokovic
Masuki Klub 100 Juta Dolar PARIS - Novak Djokovic memiliki 100 juta alasan untuk merayakan keberhasilan dirinya mencapai perempat final Prancis Terbuka pada Rabu — yang tertunda selama dua hari — ketika para petenis akhirnya menyelesaikan hadangan-hadangan di putaran keempat yang tercipta akibat cuaca buruk di Paris. Setelah hujan deras membuat lapangan tergenang air sehingga pertandingan hanya dapat dimain-
kan selama dua jam dalam dua hari, panitia penyelenggara Roland Garros mengatakan situasi-situasi seperti ini tidak pernah terjadi sejak 1873 ketika mereka akhirnya menyelenggarakan 12 pertandingan kategori tunggal — bukannya hanya empat pertandingan perempat final dalam kondisi normal — pada hari ke-11. Hal itu membuat petenis peringkat satu dunia Djokovic menjadi
Rosicky dan Necid Bawa Ceko Kalahkan Rusia INSSBRUCK - Republik Ceko bangkit dari ketinggalan melalui gol-gol Tomas Rosicky dan Tomas Necid untuk mengalahkan Rusia dengan skor 2-1 pada Rabu, dalam pertandingan persahabatan yang berlangsung menarik antara dua tim yang berusaha melakukan pemanasan terbaik untuk Piala Eropa. Gol dari Alexander Kokorin membawa Rusia memimpin, namun kapten Rosicky dan pemain pengganti Necid membalasnya untuk Ceko pada babak kedua pada pertandingan yang dimainkan di Innsbruck, Austria. Kokorin membawa Rusia unggul pada menit keenam melalui sepakan jarak jauh yang gagal diantisipasi kiper Ceko Petr Cech. Ceko menyamakan kedudukan setelah turun minum, ketika Necid menggulirkan bola ke arah pergerakan Rosicky dan pemain 35 tahun itu melepaskan penyelesaian kaki kanan untuk menaklukkan kiper
pengganti Rusia Guilherme. Pemain kelahiran Ukraina Roman Neustadter dimainkan untuk melakukan debutnya bagi tuan rumah setelah mendapatkan paspor Rusianya pada Senin, bermitra dengan Sergei Ignashevich di jantung pertahanan. Namun ia menjadi sosok yang bersalah untuk membuat Ceko dapat mencetak gol kemenangan pada menit terakhir. Necid menjepit bola di depan pemain Schalke 04 itu dan mendefleksikan bola melewati Guilherme dari jarak dekat untuk membawa timnya meraih kemenangan. Rusia akan memainkan pertandingan pemanasan terakhirnya untuk Piala Eropa 2016 melawan Serbia pada 5 Juni di Monako. Pertandingan pertama mereka di Grup B Piala Eropa adalah melawan Inggris pada 11 Juni di Marseille. Ceko memulai perjalanannya di Grup D dengan menghadapi juara bertahan Spanyol pada 13 Juni. (ant)
petenis pertama yang mengantungi uang hadiah sebesar 100 juta dolar, setelah ia menang 3-6, 6-4, 6-1, 7-5 atas Roberto Bautista Agut asal Spanyol. Setelah memenangi pertandingan yang awalnya dijadwalkan untuk dimainkan pada Senin, namun baru dapat dimulai pada Selasa dan diakhiri pada Rabu, petenis Serbia berusia 29 tahun akan tampil dalam empat hari beruntun jika ia mencapai pertandingan pun-
cak pada Minggu. “Saya memiliki perasaan bahwa saya memainkan tiga pertandingan melawan dia,” kata Djokovic sambil tersenyum kepada para penonton setelah mengenakan topi hujan berwarna kuning saat ia menyampaikan pidato kemenangan. Bagaimanapun, ketimbang mengeluhkan mengenai Prancis Terbuka yang tidak memiliki penutup lapangan seperti tiga turnamen uta-
ma lainnya, panitia penyelenggaralah yang membuat keputusan untuk membuat para petenis bermain dalam kondisi hujan ringan pada Selasa yang membayang-bayangi pertandingan Rabu. Serena Williams, yang seperti Djokovic harus memainkan pertandingan putaran keempat selama lebih dari 48 jam, memastikan tempatnya di perempat final dengan menang 6-1, 6-1 atas unggulan ke-
Drama Tiebreak Bantu Stosur
Melaju ke Semifinal Prancis Terbuka
Suluh Indonesia/ap
KE SEMIFINAL - Petenis veteran asal Australia Sam Stosur melaju ke semifinal Prancis Terbuka untuk keempat kalinya setelah mengalahkan petenis Bulgaria Tsvetana Pironkova dua set langsung 6-4, 7-6(6) setelah terjadi drama tiebreak ketat.
PARIS - Petenis veteran asal Australia Sam Stosur melaju ke semifinal Prancis Terbuka untuk keempat kalinya pada Rabu waktu setempat, setelah mengalahkan petenis Bulgaria Tsvetana Pironkova melalui dua set langsung 6-4, 7-6(6) setelah terjadi drama tiebreak ketat. Dalam pertandingan itu, Pironkova memainkan pukulan backhand groundstroke kerasnya ke kedua sayap lapangan lawan ketika petenis unggulan 21 itu sering kecolongan pukulan forehand, ketika dia memegang tiga break poin dengan posisi unggul 5-2 di set pertama. Namun Stosur selanjutnya memenangi lima poin berikutnya untuk bangkit memukul lawannya dan menang 6-4. “Ini sungguh berat...tapi saya bisa mendapatkan poin itu secara menerus,” kata petenis berusia 32 tahun asal Australia Stosur. Pada pertandingan set kedua, Stosur menunjukkan seluruh pengalamannya untuk meladeni lawannya. Pironkova kembali bermain cantik, mematahkan Stosur pada game kedua sebelum meraih keunggulan 31 dan kemudian melaju sama kuat 5-5 melalui sebuah pukulan ace. Petenis Bulgaria itu bakal mampu memenangi set ketiga yang merupakan set penentu ketika dia unggul 5-1 dalam tiebreak, namun Stsur mampu memangkas ketertinggalan melalui permainan groundstroke dan menyelamatkan dua set poin sebelum memenangi break dengan kedudukan 7-6. Secara keseluruhan, Stosur meraih empat dari enam break poin ketika lawannya hanya mendapatkan tiga dari 13. “Saya tegang, saya beberapa kali melakukan kesalahan, dia bermain reli bagus,” kata Pironkova. (ant)
JAKARTA
BOGOR
KINI.....
Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Koran Gratis Terbesar Pertama Di Indonesia
Koran Suluh Indonesia - Bisnis Jakarta Terbesar Di Indonesia Terbit di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok Dan Bandung
Hanya Rp. 200.000/BW 20 Kali Muat GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat Telp. 021-5357602 Fax. 021-53670771
18 asal Ukraina Elina Svitolina. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Kazakhstan Yulia Putintseva. Di bagian bawah undian kategori putra, Andy Murray mengatasi perlawanan petenis tuan rumah Richard Gasquet dengan kemenangan 57, 7-6(3), 6-0, 6-2 untuk menyiapkan semifinal besar melawan juara bertahan Stan Wawrinka. Petenis Swiss itu menang 6-2, 6-1, 7-6 (7) atas petenis Spanyol Albert Ramos. (ant)
Bisa diakses Melalui www.bisnisjakarta.com
Hanya Rp. 300.000/FC 20 Kali Muat Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771
Kantor Jakarta : Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No.32 Palmerah Jakarta Pusat Telp: (021) 537602 Fax: (021) 53670771
PASANG IKLAN
CEPAT LAKU Hanya
Hubungi : 021-5357602 Fax : 021-53670771
(021) 5357602
Pasang Iklan Baris
Rp. 50.000 (10 Baris - 10x Tayang) Hubungi
G.47-Dir
Nasi nal
8
Suluh Indonesia, Jumat 3 Juni 2016
Pemkab Bangka Wajibkan
Calon Kades Tes Narkoba
MUNTOK - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewajibkan seluruh calon kepala desa mengikuti tes narkoba untuk memastikan mereka bukan pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif. ‘’Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Babel untuk pelaksanaan tes tersebut yang akan dilakukan bersamaan dengan tahapan tes kesehatan,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat, Sidarta Gautama di Muntok, kemarin. Ia mengatakan, pemerintah daerah setempat akan melak-
sanakan pemilihan kepala desa serentak di 33 desa pada 29 September 2016. ‘’Tes narkoba yang akan dilakukan berupa tes urine, tahapan ini wajib diikuti seluruh peserta,” kata dia. Menurut dia, pelaksanaan tes narkoba tersebut wajib dilalui sebagai bentuk antisipasi agar seluruh pejabat pemerintah dari tingkat desa tidak ada yang menjadi pengguna barang haram tersebut. Selain itu, kata dia, langkah tersebut juga sejalan dengan kampanye anti narkoba yang selama ini digencarkan pemerintah daerah bersama instansi terkait lainnya. Menurut dia, kepala desa merupakan pejabat pemerintah yang sangat dekat dan setiap
hari berinteraksi dengan masyarakat sehingga perlu adanya antisipasi sejak dini agar yang terpilih memang benar-benar bebas dari penyalahgunaan narkoba. ‘’Mereka adalah calon pemimpin di setiap desanya yang diharapkan bisa menjadi contoh baik bagi warganya,” kata dia. Selain melaksanakan tes narkoba, kata dia, pemerintah juga mewajibkan seluruh peserta menjalani tes kesehatan. ‘’Untuk tes kesehatan kami sudah menjalin kerja sama dengan RSUD Sejiran Setason, mereka siap untuk menjalankan tugas tersebut,” kata dia. Untuk diketahui, peredaran narkoba sudah merambah desa-desa di Tanah Air. (ant)
Miliki Ribuan Ekstasi
Suluh Indonesia/ant
Polisi Jambi Divonis 18 Tahun JAMBI - Seorang oknum polisi di Jambi Brigadir Ade Agung Kurniawan yang ditangkap memiliki sebanyak 43 ribu butir pil ekstasi, divonis hukuman 18 tahun penjara oleh majelis hakim pada persidangan di Pengadilan Negeri Jambi,kemarin. Dalam sidang putusan tersebut, majelis Hakim yang diketuai Hari Widodo itu memvonis Brigadir Ade Agung Kurniawan alias Edo dengan hukuman 18 tahun kurungan penjara dan subsider 6 bulan atau denda Rp1,5 miliar. Brigadir Ade Agung Kur-
niawan alias Edo yang merupakan anggota Polresta Jambi itu sebelumnya dituntut hukuman seumur hidup oleh JPU Kejati setempat. Dalam persidangan, majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 9 gram atau 43 ribu butir pil ekstasi. Perbuatan terdakwa Brigadir Ade Agung Kurniawan alis Edo tersebut telah melanggar pasal 114 ayat 2 tentang narkotika. Sementara itu pada sidang
yang kedua, majelis Hakim juga memvonis Brigadir Boby Sarjoni dengan hukuman selama 16 tahun penjara dan subsider 6 bulan atau denda Rp1,5 miliar dalam kasus kepemilikan narkotika. Sebelumnya Brigadir Boby Sarjoni yang merupakan anggota Polda Jambi itu dituntut oleh JPU dengan hukuman selama 20 tahun kurungan penjara. Majelis Hakim menyatakan bahwa Boby Sarjoni terbukti memiliki 2.105 gram atau 7.942 butir pil ekstasi. (ant)
RESMIKAN PLTMG ACEH - Presiden Joko Widodo bersama rombongan melakukan peninjauan usai meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Arun di Desa Paloh, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, kemarin. PLTMG Arun berkapasitas 184 Megawatt (MW) yang dibangun PT PLN (Persero) itu merupakanProyek Gas Engine Power Plant Arun dengan dana investasi sebesar Rp35,4 miliar.
Dishut Musirawas
Tolak Perambah Minta Ganti Rugi DINAS Kehutanan Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan menolak tawaran oknum perambah kawasan hutan konservasi yang minta ganti rugi setelah meninggalkan lahan garapannya beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musirawas EC Priskodesi, kemarin menegaskan belum ada aturannya pemerintah memberikan ganti rugi kepada perambah kawasan konservasi, bahkan sebaliknya perambah bisa dipindana bila tidak meninggalkan lokasi sampai batas waktu yang ditentukan pe-
merintah. Ia mengatakan ada beberapa oknum perambah belum lama ini minta ganti rugi setelah mereka meninggalkan lokasi akibat diusir tim gabungan pada kawasan Hutan Konservasi Cawang Gumilir dalam Kecamatan Muara lakitan yang luasnya mencapai ribuan hektare. ‘’Kalau untuk ganti rugi jelas bukan wewenang
Pemkab dan tidak ada, karena dalam hal itu para pelaku perambah hutan yang menggunakan kawasan hutan konservasi milik pemerintah sudah melanggar hukum,” katanya. Bentuk perhatian pemerintah sudah cukup dengan cara tidak melaporkan para perambah hutan kepolisi, karena memang disini para perambah hutan itu dipandang sebagai korban dari aksi para cukong yang menjualbelikan kawasan hutan konservasi kepada mereka. Berdasarkan dasar hukum dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 dan undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan
pemberantasan kerusakan hutan (P3H) bahwa dalam Undang-Undang tersebut tidak ada system ganti rugi terhadap para pelaku perambah hutan. ‘’Kalau ada oknum perambah minta ganti rugi, maka minta saja kepada para cukong yang sudah menjual lahan konservasi milik pemerintah itu, jangan kepemerintah,” tegasnya. Ia mengaku sudah dipanggail Komisi I DPRD Kabupaten Musirawas Mansyur Daniel bahwa pada kepemimpinan Bupati H Ibnu Amin pernah melakukan ganti rugi kepada perambah setelah dilakukan penggusuran. (ant)
Anggota DPRD Bali Minta
Telusuri Aset Karangasem
Suluh Indonesia/ant
BAHAN URUK JALAN - Pekerja menguruk jalan rusak dengan karung berisi limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) di Desa Ngrandu Lor, Peterongan, Jombang, kemarin. Sebagian besar masyarakat di daerah setempat masih menggunakan slag atau ampas bijih seperti abu limbah peleburan logam sebagai bahan urugan jalan meskipun membahayakan bagi manusia dan lingkungan.
DENPASAR - Anggota Komisi I DPRD Bali Nyoman Oka Antara meminta kepada biro aset pemerintah provinsi menelusuri aset yang ada di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, karena belum terdata secara menyeluruh. ‘’Saya harapkan kepada Biro Aset Provinsi Bali untuk menelusuri aset yang ada di Kecamatan Kubu, untuk ditelusuri dan didata kembali,” katanya di Denpasar, kemarin. Ia mengatakan langkah tersebut dalam upaya men-
gantisipasi berpindah tangan dari aset provinsi ke perorangan. Memang aset seluas 15 hektare tersebut digunakan Rumah Sakit Pratama sekitar 3,2 hektare lebih, termasuk juga digunakan akses untuk jalan. ‘’Namun dari pengaduan masyarakat, bahwa sisa aset tersebut semestinya dipergunakan untuk pengganti tanah sekolah Inpres. Tapi ada juga sisanya sudah berpindah tangan atau disertifikatkan atas nama sendiri oleh oknum tertentu,” ucap politikus PDIP asal Karangasem itu.
Oleh karena itu, kata dia, pemerintah dan instansi terkait untuk menelusuri aset pemprov, sekaligus mendatanya agar lebih akurat kepemilikan provinsi. Oka Antara lebih lanjut mengatakan sebelum dijadikan bangunan untuk Rumah Sakit Pratama di Kubu, di lahan tersebut ada warga masyarakat yang mengelola. Memang dalam pengelolaannya ada perjanjian, yang mana jika sewaktu-waktu digunakan pemerintah untuk penunjang fasilitas, maka pihak pengelola tidak bisa
menuntut ganti rugi. ‘’Agar masyarakat sebagai pengelola tidak rugi, semestinya biro aset memberikan lahan garapan yang masih ada di sekitar lahan milik pemprov tersebut. Tapi kenyataannya warga itu tidak ada ganti lahan yang dikelola,” ujarnya. Dengan kondisi seperti itu, kata dia, pihak Provinsi Bali harus bersikap, sehingga ada suatu kejelasan aset milik pemprov dan lokasinya terdata secara rapi dan sesuai dengan fakta. (ant)
Pemkab Kulon Progo Diminta
Perbaiki Pelayanan Kesehatan KULON PROGO - Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan. Anggota Fraksi PAN DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori di Kulon Progo, Kamis, mengatakan jumlah penduduk Kulon Progo sekitar 480 ribu jiwa, dari jumlah tersebut pemegang kartu BPJS, jamkesmas, dan jamkesos 23 ribuan jiwa. ‘’Dari 23 ribu jiwa pemegang kartu jaminan kesehatan, sekitar 6.000-an bermasalah. Masyarakat tidak dapat menggunakan jaminan kesehatan tersebut. Untuk itu, bupati harus bertanggung jawab memberikan solusi agar pemegang jaminan kesehatan dapat menggunakan kembali,” kata Muhtarom. Ia mengatakan tentang kejadian masyarakat yang mempunyai kartu BPJS tidak bisa digunakan karena meninggal dunia. Padahal, masyarakat
tahunya ketika pemegang kartu BPJS dapat berobat gratis. ‘’Kasihan masyarakat kecil kalau hal ini dibiarkan. Kami min-
ta ada perubahan mekanisme pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu jaminan kesehatan,” katanya. (ant)
SPIRITUAL BUNDA NORMA DAYAK KAL-TIM SUDAH menjadi rahasia umum ilmu spiritual Dayak sangat manjur untuk masalah percintaan, juga bisnis. Salah satu tokoh yan g m e n g u a s a i kesaktian khas Dayak, adalah Bunda Norma yang mewarisi kemampuan sang ayah, suku Dayak Hulu S u n g a i Mahakam. Selain masalah percintaan, Bunda Norma s e r i n g didatangi orang penting yang ingin naik pangkat dan para pembisnis kelas
atas. Untuk yang satu ini Bunda Norma Menolak untuk menyebutkan nama orang-orang yang dimaksud. “Pernah datang seorang yang ternyata tokoh pejabat penting, mengutarakan maksudnya agar tembus proyek-nya. Tadinya Bunda tidak percaya didatangi orang sepenting ini. Dengan segenap daya cipta, Bunda memohon kepada Tuhan agar tercapai apa yang beliau inginkan Alhamdulillah, beberapa hari kemudian beliau menelpon dan memberitakan bahwa proyeknya tembus dan sukses besar,” kenang wanita keibuan yang membahasakan ‘Bunda’ kesemua orang yang ditemuinya. Bunda Norma juga dikenal sebagai “penjaga” konser-
konser artis band ternama, sehingga sering keliling Indonesia mendampingi tur konser.Bunda Norma juga siap memberikan Susuk Pemikat, dan Susuk Kharisma, untuk bisnis dan percintaan banyak sekali yang membuktikan: Pemuda bisa dapat pacar cantik, wanita 40 tahun dapat suami, dan seorang pria paruh baya yang ditinggal mati istrinya bisa dapat pasangan lagi. “Kesaktian Dayak ini adalah titipan Yang Maha Kuasa. Dan dengan kehendak-Nya, masalah karir, jabatan dan percintaan 99% pasti bisa tuntas. Sedangkan bagi yang terkena santet, bisa bebas hanya 5 menit,”unjarnya.(nm)
Alamat praktek: jalan Kodau gang Mushola RT.04 RW.13 No.154, Jati Makmur, Pondok Gede. WA: 088809706553 Tlp :081311326629 C.006395-Adv