Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 3 Maret 2016
No. 43 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Gempa Guncang Mentawai PAYAKUMBUH - Warga Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar, dikejutkan dengan adanya gempa berkekuatan 8,3 Skala Richter yang mengguncang pada Rabu, pukul 19.49 WIB. ‘’Cukup kaget, saya dan beberapa teman yang langsung ke luar ruangan saat merasakan goncangan gempa tersebut,” kata Warga Payakumbuh Denison di Payalumbuh, kemarin. Ia mengatakan, sebagian warga yang lain mengaku tidak merasakan adanya goncangan tersebut dan mengetahui adanya gempa saat ada beberapa orang yang lari ke luar rumah sambil berteriak gempa. ‘’Guncangan gempa itu memang tidak begitu kuat dan berlangsung tidak sampai satu menit,” kata dia. Sementara di tempat terpisah, warga
Kabupaten Limapuluh Kota, Ahmad mengatakan setelah terjadi gempa tersebut memilih bertahan di luar rumah beberapa saat hingga kondisinya aman. Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. ‘’Saya pastikan dulu kondisinya benar-benar aman, baru kembali masuk rumah. Agar tidak terjadi apa-apa setelah gempa tersebut,” kata dia. Sementara itu, informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan lokasi gempa berada di 5.16 lintang selatan, dan 94.05 bujur timur atau 682 kilometer barat daya Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gempa bumi yang mengguncang Wilayah Sumatera Barat itu berada pada kedalaman 10 kilometer, dan berpotensi tsunami. (ant)
Suluh Indonesia/ant
BEZUK ANAK - Mantan Wapres Hamzah Haz (kiri) bersama kerabatnya meninggalkan Polda Metro Jaya usai menjenguk anaknya Ivan Haz di Rutan Polda Metro Jaya di Jakarta, kemarin.
Menteri Gaduh
Presiden Merasa Unhappy JAKARTA - Kegaduhan di internal kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali terjadi. Kali ini, terkait pembangunan Blok Masela antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Kekesalan Presiden karena perbedaan pendapat yang sudah mengarah pada saling serang itu dilakukan bukan di dalam rapat kabinet tetapi di ruang publik. ‘’Tentu Presiden tidak happy dengan situasi seperti itu, Presiden “marah” dan tolong (kegaduhan) ini dihentikan,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Aksi saling serang yang mengarah pada membuka aib sesama menteri di ruang publik itu dinilai Johan Budi telah mengganggu Presiden Joko Widodo. ‘’Presiden prihatin terhadap beberapa peristiwa belakangan ini, seolah-olah antar-menteri
sudah saling “menyerang” di ranah publik,” ujarnya. Johan mengungkapkan Presiden Jokowi terlihat marah mendengar menterinya saling bertengkar di ruang publik. Jokowi meminta agar perbedaan pandangan sebaiknya diselesaikan di internal kabinet. ‘’Disampaikan tadi bahwa Presiden marah dengan situasi yang terjadi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing. Bahkan masuk pada perseteruan antar menteri yang bersifat menyerang pribadi,” ujarnya. Untuk menghentikan persoalan ini, Presiden Jokowi akan memanggil para menteri terkait. Johan mengatakan, Presiden Jokowi sudah sering menginstruksikan kepada para menterinya agar tidak berdebat di luar ruang rapat. Namun faktanya, masih ada menteri yang tidak penuh menjalankan instruksi tersebut. Perdebatan menteri di luar ruang rapat itu dikhawatirkan menimbulkan persepsi kabinet yang tidak solid. Penilaian itu
juga dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan publik kepada pemerintah, dan kepercayaan investor akan iklim investasi di Indonesia. Perbedaan pendapat antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said kali ini mengenai rencana pembangunan Blok Masela. rizal Ramli menginginkan pembangunan Blok Masel menggunakan skema di daratan (onshore) sedangkan Sudirman Said menginginkan skema di lepas pantai (offshore). Sebelumnya kegaduhan juga terjadi pada proyek pembangkit listrik 35.000 MW Menko Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis, dan meminta perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW. Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan. Selain itu, kritik juga disampaikan Rizal Ramli yang menuding Sudirman Said keblinger terkait keputusannya mempercepat proses perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. (har)
Suluh Indonesia/ant
JEMBATAN ROBOH - Sebuah jembatan beton roboh akibat diterjang arus sungai di Desa, Somosari, Batealit, Jepara, kemarin. Jembatan yang roboh pada Selasa (1/3) sore tersebut mengakibatkan ratusan kepala keluarga di tiga dukuh di wilayah tersebut harus memutar arah sejauh 10 km.
Refly Harun :
DPD Baru Sebatas Penyalur Aspirasi PENGAMAT Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat, hingga saat ini kemampuan DPD secara institusi belum bisa diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan, hal itu karena kewenangan yang lemah sehingga perannya hanya sebatas sebagai penyalur aspirasi. Oleh karena itu, kata Refly, untuk mengatasinya peran dan kemampuan individu anggota DPD diharapkan bisa menjadi tumpuan masyarakat. ‘’Sebaik apapun DPD membuat keputusan, nggak akan dilihat orang. Lalu harus bergerak kemana? Ya..individual performance. Jadi berhentilah mengeluh. Mulailah dari yang sudah ada,” kata Refly Harun dalam diskusi bertema “Revi-
talisasi Peran DPD RI” di Gedung DPD, Jakarta, kemarin. Dia berpandangan, sebetulnya dari sisi kemampuan individu, tiap anggota DPD lebih diuntungkan daripada anggota DPR RI. Sebab, anggota DPD tidak terikat pada aturan dan kebijakan partai, fraksi maupun ikatan organisasi yang membatasinya. “Saya menyarankan agar tiap anggotanya fokus mendalami
pada satu bidang tertentu, sehingga penguasaan dan pemahamannya terhadap satu masalah akan baik. Kalau itu bisa dilakukan, maka suara anggota DPD akan selalu didengar dan “eho’ nya akan selalu naik mengudara di publik,” kata Refly. Hal lain yang mungkin dilakukan untuk mendongkrak DPD setelah kekuatan kewenangan institusi tidak bisa lagi bisa diharapkan adalah dengan membuat kaukus yang bisa terdiri dari beberapa anggota DPD dan pihak berkompeten terhadap satu masalah. Misalnya Kaukus Antikorupsi, Kaukus Perlindungan Ling-kungan dan lainnya. “Sehingga DPD nantinya bisa menjadi jembatan masyarakat yang pada akhirnya bisa mempengaruhi pada pengambil kebijakan,” katanya. Anggota DPD I Gede Pasek Suardika mengakui sebenarn-
ya rakyat di daerah menaruh harapan besar kepada lembaga DPD ketika menghadapi sejumlah persoalan di daerahnya. “Saya merasa saat ini lebih banyak rakyat di daerah yang mendatangi DPD RI, dibanding ketika saya menjadi anggota DPR RI,” kata mantan politisi Partai Demokrat itu. Namun, dia mengatakan unsur kolektifitas di DPD masih sangat tinggi dalam mengakomodir setiap persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Namun, karena empat anggota DPD yang mewakili provinsi memiliki pandangan yang berbeda akhirnya persoalannya tidak bisa fokus. ‘’Untuk persoalan di daerah memang seharusnya yang hadir DPD, tetapi dia tidak menjadi fokus, karena DPD itu kolektifitas,” ujarnya. (har)
Pejabat Kemendagri
Jadi Tersangka Korupsi JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilahkan KPK mengusut hingga tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumbar. Tjahjo mengaku tidak terkejut atas penetapan tersangka Kapus Data dan Sistem Informasi Kemendagri, Dudy Jocom. Dalam menetapkan jajarannya sebagai tersangka, Tjahjo meyakini KPK mendasarinya dengan alat bukti yang cukup. ‘’Sekjen kami sudah diundang, dan KPK sudah melakukan berbagai wawancara, sudah ke
daerah juga. Kemarin juga masuk ke Kemendagri, saya mempersilahkan,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin. Soal penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di sejumlah ruang yang pernah digunakan tersangka Dudy Jocom, Tjahjo mengatakan juga tidak akan menghalanginya. ‘’Saya persilahkan KPK mencari tahu untuk melengkapi data, untuk kasus yang sudah cukup lama terkait pembangunan IPDN di Bukittinggi,” imbuhnya. Dia juga mengaku tidak
terkejut dengan penetapan anak buahnya itu sebagai tersangka. Menurut Tjahjo, dirinya sudah lama mengetahui bahwa ada penyelidikan terkait dugaan korupsi itu. Beberapa waktu lalu, Sekjen Kemendagri Yuswandi memberitahu bahwa KPK serius mengusut dugaan korupsi pengadaan Gedung IPDN di Sumbar. ‘’Wewenang KPK saat sudah tetapkan seseorang jadi tersangka, saya kira sudah punya bukti yang kuat. Kami mau nunggu dulu detilnya gimana,” kata Tjahjo. (har/wnd)
Suluh Indonesia/ant
KARTU ANAK - Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar memperlihatkan Kartu Anak Indonesia (KAI) di Makassar, kemarin. Sebanyak 3.500 kartu tersebut telah terdistribusi khusus bagi anak usia 0-16 tahun dari target 15 ribu pertahun.