Edisi 03 Februari 2017 | Suluh Indonesia

Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com

Jumat, 3 Februari 2017

No. 25 tahun XI

Pengemban Pengamal Pancasila

Serahkan ke Pengadilan JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan dirinya menyerahkan sepenuhnya proses dan fakta persidangan yang muncul dalam sidang kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), termasuk isu penyadapan, kepada PN Jakut. “Itu kan isu pengadilan itu, isunya di pengadilan dan yang bicara itu kan pengacara, pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok,” kata Jokowi usai membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia Tahun 2017 di Jakarta, kemarin. Menurut Presiden, dia tidak ada hubungannya dengan fakta persidangan yang muncul dalam sidang yang diselenggarakan di Gedung Kementerian Pertanian itu. Sebelumnya, Presiden RI Ke-6 Susilo

Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers pada Rabu meminta pengusutan isu penyadapan diduga dilakukan kepadanya saat berkomunikasi via telepon bersama Rais Aam PBNU Ma’ruf Amin yang dijadikan bukti oleh kuasa hukum Ahok. Selain itu, tim pengacara Ahok mengungkapkan kepemilikan bukti komunikasi antara SBY dan Ma’ruf yang berkaitan dengan keputusan fatwa MUI terkait kasus penodaan agama tersebut. SBY juga meminta para pihak yang memiliki bukti percakapan tersebut untuk memberikan bukti kepadanya. Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan seluruh proses hukum termasuk mengenai bukti tersebut merupakan jalannya proses hukum di pengadilan. (ant)

Suluh Indonesia/ant

BUKU TENTANG DKPP - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menjadi pembicara pada diskusi peluncuran buku karya penulis Saleh di Jakarta, kemarin.

Terkait Penyadapan

DPR Wacanakan Hak Angket

Suluh Indonesia/ant

RILIS NARKOBA BARU - Kepala BNN Komjen Budi Waseso memberikan keterangan saat merilis kasus narkotika jenis baru 4-ChloroMethCathinone (4-CMC) dan sabu di Jakarta, kemarin. BNN berhasil mengamankan 50 liter 4-CMC asal Tiongkok serta 10 kilogram sabu dari 11 tersangka.

Menunggu Akhir Kasus Penyadapan ANGGOTA DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengimbau sebaiknya Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum jika merasa disadap. Lagipula, kata Masinton, dalam persidangan Tim Kuasa Hukum terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak satupun menyebut percakapan SBY dengan KH. Ma;ruf Amin sebagai penyadapan. “Tiba-tiba merasa difitnah, merasa tersadap, sebenarnya beliau (SBY) langsung menyampaikan ke aparat penegak hukum? kalau memang dirinya, handphonenya disadap, pembicaraannya disadap, sampaikan ke penegak hukum, bukan ke publik melalui konferensi pers,” kata Masinton Pasaribu dalam dis-

kusi bertema ‘Penyadapan; Benarkan Institusi Negara Bermain?’ di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Masinton mengatakan, apabila dirinya merasa didasap maka langkah yang akan ia tempuh adalah mengikuti mekanisme dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu melaporkannya kepada penegak hukum. “Kalau perasaan itu pribadi, kalau dibawa ke publik itu enggak pas, ini kan ada semacam politik baper, terbawa perasaan, politik baper kalau bahasa anak sekarang,” kata anggota Komi-

si III DPR? ini. Oleh karena itu, Masinton menengarai ada maksud lain dari pernyataan SBY melalui media massa tersebut. Ia menduga, SBY sedang melakukan strategi klasiknya yaitu mencari simpati rakyat seolah-olah sedang didzolimi. “Jadi hentikan saja politik baper. Dihentikan upaya dramatisasi, bahwa seolah-olah beliau korfit atau korban fitnah. Sudah nggak jamannya putar album lama dengan gitar yang lagunya melankolis. Sekarang jamannya lagu yang menghentak,” sindirnya. SBY juga dinilai tidak tepat menyampaikan keinginannya bertemu Presiden Jokowi melalui forum jumpa pers kepada awak media. “Masa SBY mau bertemu Presiden ketujuh diumumin di media, kalau bahasa anak sekarang gimana gitu, kan pernah 10 tahun di Istana Negara, sudah pasti tahu caranya,” katanya. Sementara itu Pengamat Intelijen, Wawan Purwanto menjelaskan ada pembagian tugas penyadapan oleh beberapa lembaga negara. “Polri itu penyadapan untuk masalah kriminal, Kejaksaan untuk kriminal juga. KPK khusus korupsi, BIN untuk kemanan, usernya presiden. BNPT untuk terorisme,” kata Wawan. Wawan mengatakan bahwa lemabaga-lembaga tersebut mempunyai aturan yang jelas dalam melakukan penyadapan. “Ada SOP yang harus dipatuhi dalam pengawasan yang ketat,” kata Wawan. Terkait penyadapan yang dilakukan tanpa izin, maka sanksi pidana yang sangat berat telah siap menanti para pelaku. “Ada ancaman pidana yang berat. UU ITE penjara 10 tahun,’’ katanya. (har)

JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR, Benny K Harman mewacanakan dibentuknya hak angket untuk menyelidiki skandal penyadapan pembicaraan Presiden RI ke6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Rois A’am Nahdlatul Ulama KH Ma’aruf Amin. “Sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi akan mengusulkan hak angket guna menyelidiki skandal penyadapan pembicaraan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Rois A’am NU KH Ma’aruf Amin,” kata Benny di Jakarta, kemarin. Wakil Ketua Komisi III DPR itu menilai skandal

penyadapan tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan telah berdampak luas dan sistemik terhadap kepentingan masyarakat. Menurut dia, penyadapan yang ilegal tersebut dianggap meresahkan dan menimbulkan ketidaknyamanan warga masyarakat. “Sesama anak bangsa saling curiga, saling mematai, dan berprasangka buruk dan tentu saja mengganggu keharmonisan masyarakat dan pada akhirnya menciptakan instabilitas politik,” ujarnya. Benny mengatakan melalui hak angket ini, DPR dengan fungsi pengawasan yang melekat padanya akan melakukan

penyelidikan untuk mengetahui siapa yang melakukan dan apa sebenarnya yang menjadi motif dilakukan penyadapan. Dia menjelaskan tindakan memata-matai dan menyadap pembicaraan lawan politik dengan motif politik adalah kejahatan berat, oleh sebab itu DPR dengan hak angket meminta pertanggungjawaban pemerintah. “Memata-matai kegiatan lawan politik dengan melakukan penyadapan pembicaraan dan kegiatan guna mengetahui strategi politik lawan adalah kejahatan yang merusak demokrasi di negara yang beradab,” katanya. Benny menilai data yang diungkapkan Ahok tersebut

membuktikan telah terjadi penyadapan namun belum diketahui data transkrip tersebut apakah hasil penyadapan yang dia lakukan sendiri atau dilakukan institusi-institusi negara. Dia menduga data transkrip tersebut berada dari institusi negara dan patut diduga telah terjadi konspirasi jahat guna menjatuhkan lawan politik yang pada saat ini berada di luar pemerintahan. “Kami ingin menyelidiki siapa yang melakukan penyadapan tersebut dan tentu menuntut negara harus bertanggungjawab. Usul hak angket saat ini sedang dipersiapkan dan dalam waktu segera akan diajukan kepada pimpinan dewan,” ujarnya. (ant/har)

Suluh Indonesia/ant

KETERANGAN PERS MUI - Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid (tengah), Ketua Bidang Infokom MUI Masduki Baidowi (kiri), Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, Muhidin Junaidi (kanan) saat memberikan keterangan terkait penghinaan Ketua Umum MUI di persidangan Ahok di Gedung MUI Jakarta, kemarin. MUI menyesalkan pernyataan terdakwa dugaan penodaan agama Basuki Tjahja Purnama kepada Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan meminta KY untuk menegakkan kode etik dalam pemeriksaan pengadilan.

Pemerintah Segera Keluarkan

Kebijakan Pemerataan Ekonomi JAKARTA - Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk memperkecil tingkat ketimpangan (gini ratio) di Tanah Air. “Akan ada kurang lebih 12,7 juta hektar lahan yang akan kita berikan kepada masyarakat,” kata Presiden dalam sambutan pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia Tahun 2017 di Balai Sidang Jakarta, kemarin. Presiden mengatakan lahan konsesi tersebut akan dimanfaatkan oleh

masyarakat dan diharapkan dapat menghasilkan secara produktif. Jokowi mengatakan pemerintah akan memberikan sejumlah lahan kepada masyarakat untuk dikelola guna menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. “Jadi yang besar (industri) sekarang boleh kerja sama dengan rakyat. Kalau dulu yang gede diberikan konsesi langsung membuat pabrik dan sekarang yang gede silakan membuat pabrik, tapi konsesinya ada di rakyat,” ujar

Jokowi. Menurut Kepala Negara, dengan terbentuknya kerja sama tersebut tercipta gotong royong ekonomi yang dapat memperkecil gini ratio. Selain pemberian lahan, pemerintah juga terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan sosial guna mempercepat pemerataan ekonomi. “Jangan sampai yang menikmati pembangunan hanya segelintir perusahaanperusahaan besar atau orang di kelas atas, tapi kita harap-

kan juga masyarakat yang dibawah bisa menikmati konsesi-konsesi yang ada,” jelas Presiden. Dalam upaya mengecilkan tingkat gini ratio, Presiden juga mengimplementasikan kebijakan pembangunan dari daerah terpinggir dan terluar. Dia mengatakan sejumlah pihak, terutama perguruan tinggi, perlu berperan mendidik Sumber Daya Manusia sehingga memiliki kemampuan yang kompeten. (ant)

K ta

Suluh Indonesia, Jumat 3 Februari 2017

2

Kilas 1.381 Kendaraan Ditindak PENINDAKAN terhadap kendaraan yang parkir liar, tidak laik jalan dan tanpa disertai surat kendaraan terus dilakukan jajaran Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jakarta Pusat. Terbukti, sepanjang Januari 2017, sebanyak 1.381 kendaraan berhasil ditindak karena melakukan pelanggaran. Penindakan yang dilakukan berupa cabut pentil, derek, pengandangan, pengangkutan, tilang dan setop operasi. Adapun rincian jumlah kendaraan untuk masingmasing penindakan yaitu, 257 unit kendaraan ditilang, 288 unit diderek, 329 unit diangkut, 86 unit disetop operasi. Sedangkan kendaraan yang operasi cabut pentil selama satu bulan ada 398 kendaraan roda dua, tujuh kendaraan roda tiga dan 16 kendaraan roda empat. Kepala Sudin Perhubungan Jakarta Pusat, Harlem Simanjuntak mengatakan, jenis-jenis pelanggaran yang perlu dilakukan tindakan umumnya parkir liar, tidak laik jalan dan suratsurat operasional tidak lengkap.(kmb)

Posko FBR Dirusak ANGGOTA Polres Metro Jakarta Selatan kembali mengamankan dua orang yang diduga terlibat perusakan posko Forum Betawi Rempug (FBR) di Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto di Jakarta, kemarin mengatakan, petugas sudah mengamankan lima orang, sebelumnya tiga orang ditangkap. Budi mengatakan awalnya petugas telah menangkap tiga pelaku kemudian berdasarkan pengembangan mengamankan dua orang lainnya. Dari tangan salah satu pelaku, petugas menyita barang bukti berupa senjata api rakitan yang saat ditelusuri asal senjata ilegal tersebut. Budi menuturkan empat dari lima orang itu diduga terlibat perusakan dan penganiayaan terhadap korban yang berada di Posko FBRm Sebelumnya, sekelompok orang tidak dikenal merusak dan menganiaya anggota FBR di Jalan KH Syafii Hadzami RT02/05 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. (kmb)

Suluh Indonesia/ant

PERPUSTAKAAN RPTRA - Sudin Perpustakaan dan Arsip Jakarta Utara menyiapkan 200 judul buku untuk menambah koleksi di perpustakaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rusun Marunda, Cilincing. Dua unit tablet gedget disediakan untuk mendukung program di perpustakaan tersebut. Ratusan koleksi buku yang kami sediakan di RPTRA tersebut merupakan buku ilmu pengetahuan dan buku cerita anak.

Penerobos Jalur Transjakarta

Sanksi Akan Diperberat

Dua Mobil Diderek DUA dari empat mobil pick up milik pedagang buah yang biasa mangkal di bahu Jalan Raya Bogor, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur diderek, Rabu (1/2) malam. Penertiban pedagang buah di lokasi melibatkan 50 personel gabungan dari Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur, TNI, dan Polri. Kasi Pengendalian dan Operasional Sudinhub Jakarta Timur, Slamet Dahlan mengatakan, keberadaan pedagang buah di kawasan itu selama ini kerap dikeluhkan warga karena memicu kemacetan. Ia mengatakan, dari empat mobil pedagang buah yang ditindak, dua di antaranya diderek. Menurut Slamet, selain pedagang buah, petugas juga menertibkan parkir liar dan angkutan umum dari sejumlah lokasi. Hasilnya, 12 kendaraan yang terdiri dari truk, mobil box, bus, dan pick up disetop operasi. Kendaraan roda empat yang diderek 10 unit. (kmb)

JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono ingin adanya sanksi yang lebih berat terhadap pengendara yang menerobos jalur bus Transjakarta. Ini untuk menekan angka kecelakaan di jalur tersebut. “Perlu ada sanksi yang lebih berat lagi denda tilang dan SIM ditarik untuk beberapa waktu lamanya. Kalau penegakan aturan tegas dilakukan, angka kecelakaan di jalur Tran-

sjakarta bisa ditekan,” ujarnya di Jakarta, kemarin. Menurut Sumarsono, memang banyak faktor penyebab kecelakaan di jalur bus Transjakarta. Namun secara garis besar faktor pertama karena perilaku pengendara. Kedua kurangnya pengawasan petugas dan minimnya rambu di sepanjang jalur. “Kalau faktor human error sopir Transjakarta kemungkinannya sangat kecil,” ucapnya.

Dahulu, lanjut Sumarsono, kecelakaan Transjakarta lebih disebabkan oleh fasilitas armada yang dimiliki PT Transjakarta mudah terbakar. “Namun fasilitas armada bus Transjakarta sudah bagus, sehingga angka kecelakaan karena bus terbakar sudah tidak ditemui lagi,” tandasnya. Sebelumnya, meningkatnya kasus kecelakaan di jalur bus Transjakarta mendapat perhatian DPRD DKI Jakarta.

Para wakil rakyat ini pun meminta agar jumlah petugas sterilisasi jalur bus Transjakarta ditambah. “Saran kami untuk mengurangi angka kecelakaan itu, petugasnya perlu ditambah,” kata Tubagus Arif, Ketua Komisi B DPRD. Tubagus menilai, tingginya angka kecelakaan di jalur Transjakarta akibat masih kurangnya kesadaran masyarakat. Karena itu petugas yang berjaga di jalur tersebut perlu ditambah

jumlahnya dan bekerja dengan sistem shift. “Separatornya kan sudah ditinggikan. Maka harus ada pengawasan oleh petugas,” ucapnya. Ia juga mendukung pemasangan palang pintu di jalur Transjakarta. Namun dengan catatan, proses pelaksanaannya di lapangan harus fleksibel. “Lihat kondisi lalu lintas. Kalau stuck kendaraan lain diperbolehkan melintas,” tandasnya. (kmb)

65.756 Warga DKI Jakarta

Belum Lakukan Perekaman e-KTP JAKARTA - Dari 7,2 juta warga DKI yang wajib memilliki e-KTP, tercatat masih ada 65.756 jiwa yang belum melakukan perekaman. Walau demikian, nama mereka sudah terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT). Karena itulah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, meminta agar warga segera

melakukan perekaman e-KTP. Hal ini, dibutuhkan untuk penerbitan surat keterangan kependudukan pengganti e-KTP yang belum dicetak. “Karena surat keterangan kependudukan ini berfungsi sebagai identitas diri pada pilkada mendatang, termasuk layanan publik lainnya,” ujar Edison Sianturi, Kadis Dukcapil DKI Jakarta,

kemarin. Dia menjelaskan, layanan perekaman e-KTP akan dibuka kembali di seluruh kantor kelurahan, Sabtu (4/2) lusa, mulai pukul 09.00 sampai 12.00. “Bagi penduduk yang sakit atau lansia dan sulit datang ke loket pelayanan kelurahan, berikan alamatnya kepada petugas dukcapil kelurahan, petugas

akan mendatanginya untuk merekam,” bebernya. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) Jakarta Selatan, memberikan layanan perekaman KTP elektronik (e-KTP) dengan sistem jemput bola. Layanan ini untuk memfasilitasi warga yang sakit maupun difabel. (kmb)

Bank DKI Jakarta

Suluh Indonesia/ant

RILIS NARKOBA JENIS BARU - Sejumlah tersangka dihadirkan saat BNN merilis kasus narkotika jenis baru 4-ChloroMethCathinone (4-CMC) dan sabu di Jakarta, kemarin. BNN berhasil mengamankan 50 liter 4-CMC asal Tiongkok serta 10 kilogram sabu dari 11 tersangka.

Pemprov DKI Usulkan

Tunjangan RT/RW Dinaikan JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan usulan kenaikan dana operasional RT/RW ke DPRD DKI Jakarta. Terakhir kenaikan dana operasional RT/ RW terjadi pada 2013 silam. Kepala Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, usulan kenaikan ini bermula dari silaturahmi Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono kepada RT/ RW. Kemudian usulan tersebut disampaikan kepada DPRD. “Dari hasil pertemuan dengan RT/RW banyak masukan, salah satunya mengusul-

kan adanya kenaikan uang operasional penyelenggaraan tugas RT/RW. Itu yang kami sampaikan ke DPRD,” kata Premi di Gedung DPRD DKI Jakarta. Usulan kenaikan yang disampaikan untuk RT dari semula Rp 975 ribu naik Rp 525 ribu, atau menjadi Rp 1,5 juta. Sementara untuk RW dari Rp 1,2 juta naik Rp 800 ribu menjadi Rp 2 juta. “Kami coba prediksikan nilai yang tepat untuk kenaikannya, nanti dibahas di Komisi A DPRD, kenaikannya berapa. Ini hanya usulan saja,” ujarnya. Premi menambahkan dana

operasional RT/RW ini terakhir mengalami kenaikan pada 2013 silam. Dana operasional saat ini dinilai kurang untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh RT/RW. “Uang ini untuk biaya operasional, jadi bukan untuk RT/ RW secara pribadi, seperti misalnya ada kerja bakti kan butuh makanan ringan, diambil dari uang operasional ini,” ucapnya. Karena menggunakan anggaran dari APBD DKI, maka penggunaan dana operasional ini harus dipertanggungjawabkan. (kmb)

Siap Bantu Pedagang Pasar Senen Bank DKI akan memberikan bantuan bagi para pedagang di Blok I dan Blok II Pasar Senen yang kiosnya terbakar. Bantuan akan diberikan dalam bentuk bantuan dua jenis kredit. Direktur Kepatuhan PT Bank DKI Jakarta Budi Mulyo Utomo mengatakan, alokasi kredit diberikan dengan mode kredit investasi dan kredit modal kerja. Bunga pinjaman ini akan diupayakan di bawah 10 persen agar tidak memberatkan pedagang. “Kredit investasi dapat digunakan untuk membeli kios. Sementara, kredit modal kerja dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan permodalan,” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, kemarin. Budi menambahkan, besaran kredit yang dapat diberikan mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 100 juta. Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus

dipenuhi pedagang, terutama usahanya minimal sudah berjalan selama 2 tahun. “Jika plafon kredit lebih dari Rp 50 juta ada tambahan persyaratan lain berupa izin usaha dan rekomendasi dari PT Pem-bangunan Jaya terkait penempatan kios,” tandasnya. Selama periode 2016, Bank DKI berhasil meraup keuntungan bersih sebesar Rp64,4 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding laba bersih tahun lalu sebesar Rp 23,2 miliar, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono mengapresisasi kinerja dari Bank DKI ini. Pencapaian tersebut menunjukan perkembangan positif sebagai salah satu

BUMD DKI Jakarta. “Dari berbagai indikator perbankan Bank DKI ini meyakinkan dari tahun ke tahun. Bahkan keuntungannya pun meningkat,” kata

Sumarsono. Selain itu, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) berada pada di level 29,41 persen. (kmb)

Metr politan

Suluh Indonesia, Jumat 3 Februari 2017

3

DPR Sebut

Maraknya Isu Sensitif Efek Pilkada ANGGOTA Komisi I DPR RI Saifullah Tamliha mengatakan maraknya isu sensitif yang muncul silih berganti saat ini adalah efek pilkada serentak yang diharapkan akan hilang setelah pilkada selesai. Ia mengatakan, iIsu penyadapan yang muncul saat ini, juga bagian dari efek pilkada yang semakin meluas,” kata Saifullah Tamliha pada diskusi “Dialektika: Penyadapan Benarkah Institusi Negara Bermain. Menurut dia, isu yang muncul di ranah publik menjadi marak bersamaan dengan proses tahapan pilkada serentak, terutama pada pilkada DKI Jakarta. Isu yang muncul, kata dia, silih berganti hingga munculnya isu penyadapan yang disebut-sebut menyadap pembicaraan Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhyono dan Ketua Umum Majelis Ulama In-

donesia (MUI) KH Ma’ruf Amin. “Pada proses pilkada ini, kalau mau mencari-cari kesalahan orang, akan semakin banyak yang terbuka,” katanya. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap agar proses pilkada berjalan dalam koridornya, tidak memunculkan isu sensitif yang melebar kemanamana. Soal isu penyadapan tersebut, kata Saifullah, kalau memang kuasa hukum salah satu pasangan calon gubernur DKI Jakarta tidak menyebut penyadapan dan tidak ada buktinya, sebaiknya tidak diteruskan. Pada kesempatan tersebut, Saifullah juga mengusulkan agar DPR dan Pemerintah, membuat UU Pemilu yang mengatur secara rinci, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam pilkada, sehingga tidak memunculkan isuisu sensitif. “Saya harapkan setelah pilkada, tidak ada lagi isu-su sensitif yang dapat menggoncang persatuan bangsa,” katanya. Menurut Saifullah, siapapun yang menang dan siapapun yang gagal agar dapat menerimanya dengan jiwa besar “Paslon yang gagal mengucapkan selamat kepada yang menang,’’ katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PRESIDEN TINJAU PAMERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko PMK Puan Maharani (kedua kanan) dan Menristek Dikti M Nasir (kanan) meninjau pameran Pendidikan dan Pelatihan disela pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di Jakarta, kemarin. Presiden mendorong dibukanya jurusanjurusan baru dalam pendidikan yang mengikuti perkembangan jaman seperti online retail dan teknologi informasi.

Ormas Kritik Pemerintah

Jangan Dinilai Menyimpang JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai organisasi masyarakat yang mengkritik pemerintah jangan langsung dinilai menyimpang dari falsafah bangsa Indonesia, namun harus diberikan pembinaan karena itu tugas pemerintah kepada ormas, kata Ketua FPKS di DPR Jazuli Juwani. “Kami tidak ingin ketika ada ormas kritik pemerintah lalu dinilai menyimpang oleh negara,” kata Jazuli dalam dis-

kusi bertajuk “Ormas Antara Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat”, di Ruang Rapat FPKS, Jakarta, kemarin. Dia mengatakan peran pembinaan ormas di pemerintah kalau dinilai ada yang tidak sesuai dengan falsafah bangsa. Dia menilai prinsip regulasi dan demokrasi dikedepankan namun aspek pembinaan tidak bisa dihilangkan. “Kami ingin peran pemerintah bisa memberdayakan karena tidak bisa se-

mua agenda kebangsaan dijalankan pemerintah. Karena Indonesia memiliki ribuan pulau dan jutaan penduduk sehingga kalau diserahkan kepada pemerintah belum tentu bisa dilaksanakan,” ujarnya. Jazuli juga menilai aparat penegak hukum tidak boleh terlibat dalam konflik antar-ormas karena bisa mengganggu kinerjanya. Selain itu dia menilai ormas yang berlatar belakang agama,

kedaerahan, maupun nasionalis, sudah hadir dan berperan besar dalam dinamika kebangsaan termasuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. “Misalnya sejumlah ormas seperti Sarekat Islam, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Jong Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, dan masih banyak lagi merupakan ormas-ormas yang memiliki andil besar dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu kemerdekaan-

nya,” katanya. Dia menilai ormas perlu terus didorong menjadi motor pergerakan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah kebangsaan sebagaimana sejarah perannya selama pra-kemerdekaan. Menurut Jazuli, dalam konteks demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, ormas dapat memainkan empat peran yaitu edukator atau pembinaan dan mendidik rakyat; agregator. (ant)

UU Desa

Pelaksanaannya Ada Ambiguitas

Suluh Indonesia/ant

PEMANTAUAN UU PERIKANAN - Ketua Baleg Firman Soebagyo (kiri) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) didampingi Koordinator Satgas Illegal Fishing Mas Achmad Santosa sebelum rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Raker itu untuk mendengarkan masukan dari Kementerian KKP terkait pemantauan undang-undang tentang perikanan.

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi DPR RI Mukhammad Misbakhun mengatakan belum maksimalnya pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, karena adannya ambiguitas dari tiga kementerian terkait soal desa dan dana desa. “Struktur yang masih ambiguitas dari tiga kementerian tersebut yang perlu diselesaikan,” kata Mukhammad Misbakhun, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin. Menurut Misbakhun, ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Badan Legislasi (Baleg) DPR

RI, kata dia, menilai ambiguitas dari ketiga kementerian ini adalah persoalan mendasar yang harus segera diselesaikan karena adanya persoalan politis di antara ketiganya. “Baleg bersama Kementerian Desa sedang menggodok penyempurnaan TOR (term of reference) UU Desa,” katanya. Namun Baleg DPR RI, kata dia, mengalami kesulitan melakukan penyempurnaan sebelum persoalan mendasar dari ketiga kementerian tersebut diselesaikan. Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, di DPR RI sendiri ada tarik-menarik kewenangan pengawasan, di antara Komisi II yang bermitra dengan Kemen-

terian Dalam Dalam Negeri dan mengawasi pemerintahan daerah, dengan Komisi V yang membidangi Infrastruktur. “Ambiguitas kelembagaan itu hanya bisa diselesaikan secara politis dan bukan melalui aturan apapun, karena dalam politik tidak ada jalan buntunya. Ini yang harus diselesaikan dulu baru bicara TOR penyempurnaan undang-undang,” katanya. Menurut Misbakhun, Baleg DPR RI meminta agar seluruh lembaga terkait di pemerintahan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara politik, misalnya masih ada simpang siurnya tugas pokok dan fungsi kementerian. (ant)

Pemerintah Tetap

Kirimkan Hasil Panitia Seleksi KPU-Bawaslu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengirimkan hasil seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang telah dilakukan Panitia Seleksi karena tahapan Pemilu 2019 mulai pada Juni 2019. Tjahjo usai menghadiri diskusi bertajuk “Ormas Antara Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat”, di Ruang Rapat FPKS, Jakarta, kemarin memahami lebih baik samasama jalan prosesnya, karena Juni 2017 tahapan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif sudah harus mulai. Dia mengatakan tidak masalah hasil seleksi Pansel komisioner KPU-Bawaslu diserahkan ke DPR lalu proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu tetap berjalan sesuai dengan targetnya. Menurut dia, tidak masalah

ketika dalam penyusuan RUU Pemilu ada perubahan norma terkait komisioner KPU-Bawaslu dan di sisi lain para komisioner telah disetujui DPR sehingga prosesnya tinggal disesuaikan saja. “Misalnya dalam UU Pemilu yang baru disepakati ada penambahan komisioner KPU-Bawaslu maka nomor urut berikutnya dalam proses seleksi naik untuk diajukan,” ujarnya. Menurut dia langkah itu tidak masalah asalkan dalam peraturan baru itu, jumlah komisioner KPU-Bawaslu tidak dikurangi karena kedua lembaga itu akan kewalahan menan-

gani pelaksaan Pilpres dan Pileg yang dilakukan secara serentak. Bekerja Profesional Selain itu terkait rencana perubahan syarat komisioner KPU-Bawaslu, Tjahjo yakin Pansel telah bekerja secara profesional dan melihat kedepan untuk menghasilkan komisioner yang terbaik. “Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, posisi KPU sangat kuat karena menentukan siapa pemenang Pilpres, siapa yang lolos menjadi anggota legislatif, dan menentukan siapa partai pemenang pemilu,” katanya. Dia berharap komisioner KPU yang terpilih merupakan orang yang memiliki kredibilitas, “clean and clear”, dan berpengalaman sehingga bisa mengatur regulasi pemilu. Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Rancangan UndangUndang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menyarankan agar pemerintah menunda mengirimkan hasil Pansel komi-

sioner KPU dan Bawaslu, menunggu selesainya pembahasan RUU Pemilu. “Sebaiknya pemerintah menunda mengirimkan hasil pansel KPU RI dan Bawaslu RI sampai selesainya UU Penyelenggaraan Pemilu,” kata Lukman. Dia khawatir UU Pemilu yang baru nanti ada pasal yang mengatur soal penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, akan berbeda dengan norma UU lama. Menurut dia, ada beberapa catatan tentang penyelenggara pemilu yang diusulkan pemerintah dalam draf RUU, Daftar Inventarisir Masalah (DIM) fraksi-fraksi maupun usulan dari masyarakat yang berbeda dengan UU lama. Pertama menurut dia, terkait usia penyelenggara pemilu, dalam draft RUU dari pemerintah mengusulkan menaikkan syarat minimal usia komisioner 5 tahun, sementara ada usulan masyarakat untuk membuat syarat maksimal usia komisioner. (har)

Megap litan

Suluh Indonesia, Jumat 3 Februari 2017

4

Depok Berencana

Selamatkan Aset Sekolah Negeri DEPOK-Kasus sengketa antara ahli waris yang mengaku sebagai pemilik lahan di atas bangunan sekolah, kerap terjadi diberbagai daerah. Tak hanya siswa dan guru yang telantar, kegiatan belajar mengajar pun dapat terhenti jika terjadi penyegelan secara sepihak. Untuk meminimalisir hal itu, Kota Depok mengaku mulai serius mengurus aset sertikat bangunan sekolah negeri di yang ada wilayahnya. Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Pemkot Depok komitmen majukan pendidikan tak hanya dari Sumber Daya Manusia (SDM) guru. Tapi, juga gedung sekolahnya, untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan BPN Kota Depok untuk mebuatkan sertifikat tanah pada bangunanbangunan sekolah milik Pemkot Depok. “Saat ini baru selesai 29 bidang tanah sekolah, termasuk wilayah Tapos terdapat 9 bidang tanah,” ujarnya saat meresmikan gedung baru SDN Cilangkap 8, Kota De-

pok, Rabu (01/02). Untuk menyelesaikan pekerjaan itu, kata Mohammad Idris, Pemkot Depok meminta dukungan kepada DPRD Kota Depok untuk bersinergi menyelesaikan proses pembuatan sertifikat lahanlahan aset yang ada di bidang pendidikan. Terkait rampungnya pembangunan gedung SDN Cilangkap 8 yang terdiri dari 12 lokal, ia mengaku bersyukur. Menurutnya, persoalan pendidikan bukan hanya tentang murid, guru, kepala sekolah, tapi juga menyangkut masalah ketersediaan infrastruktur pendukung. Infrastruktur pendukung ini seperti gedung sekolah yang layak dan perlengkapan lainnya, sehingga 462 siswa di SDN Cilangkap 8 tersebut merasa nyaman. Bahkan menurutnya, tenaga pendidik di Depok sangat baik dengan keterbatasan infrastruktur di dunia pendidikan. “Sebaik-baiknya kurikulum kalau tidak didukung guru yang bagus, tidak akan bagus hasilnya,” tegasnya. (jif)

Kilas

Suluh Indonesia/ant

SINDIKAT NARKOBA JENIS GANJA – Wakapolres Metro Tangerang AKBP Erwin Kurniawan (kanan) didampingi anggota polisi lainnya menunjukkan barang bukti narkoba dan tersangka pemiliknya saat gelar perkara di halaman Polres Metro Tangerang, kemarin. Polres metro Tangerang mengamankan 6 pelaku sindikat narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 2kg yang siap diedarkan ke kalangan pelajar dan umum.

Pedagang Tangerang Abaikan

TPA Sampah Penuh DINILAI dapat mengurangi volume sampah di Kota Depok, DPRD Kota Depok menghimbau warganya melakukan pemilahan sampah sendiri. Langkah tersebut dianggap bisa mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengingat setiap harinya jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 4500 m3 per orang. Wakil Ketua II DPRD Kota Depok, M Suparyono mengungkapkan, pemilahan sampah merupakan hal sederhana yang dapat dilakukan seluruh masyarakat. Namun, kemauan yang menjadi penghalang dalam pelaksanaannya tersebut. Ia mengatakan, memilah sampah itu tidak sulit, mari sama-sama kita biasakan untuk melakukan pemilahan. Menurutnya, sampah rumah tangga yang dihasilkan dapat dipilah menjadi tiga jenis yakni, sampah organik, anorganik dan residu. Untuk sampah organik merupakan sampah yang bisa diurai dalam waktu relatif cepat. (jif)

Larangan Jualan Miras TANGERANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang menyesalkan sikap pedagang yang mengabaikan surat edaran larangan penjualan minuman keras (miras) di sekitar sekolah di Kecamatan Curug. “Kami telah melarang tapi perlu juga ada pengawasan dari instansi terkait,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Mamat Mathlubi di Tangerang, kemarin. Mamat mengatakan pihakn-

ya kesulitan dalam pengawasan penjualan minuman keras dekat sekolah karena keterbatasan petugas yang ada. Pernyataan tersebut terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang, menyarankan pengawasan peredaran minuman keras diperketat supaya tidak dikonsumsi secara bebas, terutama para remaja. Ketua MUI Kabupaten Tangerang, Ues Nawawi mengatakan minuman keras meru-

pakan sumber penyakit, maka perlu diberantas karena dapat juga menyebabkan gangguan terhadap keamanan. Pengawasan terhadap penjualan minuman keras itu masih kurang, akhirnya dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan mengeruk keuntungan tapi merugiakan masyarakat. Padahal Pemkab Tangerang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Larangan Penjualan Minuman Keras dengan kadar

alkohol tertentu. Penjual minuman keras itu kadang di warung dekat pemukiman warga dengan pembeli ada juga anak-anak di bawah umur. Jika penjualan minuman keras dibiarkan, katanya, maka sangat membahayakan jika dikonsumsi karena berdampak terhadap tindakan kriminalitas. Penjualan minuman dengan kadar alkohol tinggi itu dijual bebas terutama di Kecamatan Sepatan, Pakuhaji, Teluknaga,

Kosambi maupun Sukadiri. Mamat menambahkan pengawasan penjualan minuman dekat sekolah tentunya tidak saja oleh Disdik setempat melainkan semua pihak termasuk Satpol PP sebagai pengawal Perda. Meski begitu, pihaknya melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya supaya penjualan miras terutama sekitar sekolah supaya dihentikan lewat razia. (ant)

Bandar Togel Dibekuk

8 Kota/Kabupaten Belajar

SEORANG bandar togel yang beroperasi di kota Tangerang Selatan (Tangsel) di tangkap polisi. Febri, merupakan bandar togel yang beromzet mencapai jutaan rupiah setiap harinya. Kasubag Humas Polres Tangsel AKP H Mansuri, kemarin mengatakan, dari hasil penyidikan, pelaku omzetnya per hari Rp 2 juta. Pelaku mendapat penghasilan 10 persen dari penjualan atau omzet. Mansuri mengatakan, Febri ditangkap polisi pada Rabu (1/2). Penangkapan pelaku berawal dari observasi polisi di wilayah Bencongan, Tangsel. Menurut informasi warga sekitar resah dengan aktivitas terlarang yang dikelola oleh FR Gultom (35) tersebut. Polisi kemudian mengejar dan menangkap pelaku di rumahnya di Cibodas, Tangerang. Selain menangkap Febri, polisi mengamankan barang bukti berupa uang Rp 416 ribu. (nov)

Belajar Sistim Layanan Perizinan ke Bogor

Atasi Parkir Liar PERMASALAHAN juru parkir liar di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dan kota besar lainnya dinilai menjadi masalah yang perlu penanganan secara komprehensif. Untuk itu diperlukan revitalisasi secara bertahap agar para juru parkir liar dapat diperlakukan secara baik sekaligus menekan penyelewengan. Founder JUKlR.co, Budi Hartono kemarinmengatakan, JUKlR.co menawarkan system aplikasi perparkiran yang handal berbasis tekhnologi yang manusiawi. Jukir adalah sebuah aplikasi yang memudahkan transaksi menuju era Cashless dan Branchless di Indonesia. Aplikasi Jukir memiliki beberapa fitur pembayaran baik tunai maupun non tunai (uang elektronik) yang di lakukan oleh juru parkir dimanapun, kapanpun di lokasi parkir dan dimonitoring 24 Jam secara online dan realtime. Budi Hartono menambahkan, aplikasi ini pertama di dunia. (nov)

Suluh Indonesia/ant

BANJIR CIMANGGIS - Pengendara motor berusaha menerobos banjir yang merendam kawasan Jalan Raya Duta Pelni, Cimanggis, Depok, kemarin. Puluhan rumah berikut akses jalan di kawasan permukiman itu terendam banjir dengan ketinggian mencapai 60 cm akibat intensitas curah hujan tinggi.

BPJS Sebut

JKN-KIS Dimiliki Sekitar 2,8 Juta Warga Bogor BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cibinong mencatat sekitar 2,8 juta masyarakat di Kabupaten Bogor, menjadi anggota JKN-KIS.

KORAN GRATIS TERBESAR PERTAMA DI INDONESIA

SMS IKLAN BARIS 0811 3898 000 Rp. 50.000,10 Baris, 10 kali muat/sebulan

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cibinong, Parasamya Dewi Cipta, di Cibinong, kemarin mengatakan, dari 5,5 juta penduduk di wilayah Kabupaten Bogor, baru 2,8 juta tercatat sebagai anggota JKN-KIS. Ia merincikan 2,8 juta jiwa terdiri atas 1,1 juta peserta JKN-KIS PBI APBN atau yang dibiayai pemerintah pusat, 392 ribu dibiayai oleh APBD. Untuk peserta mandiri dari kalangan PNS dan TNI/Polri 160.500 orang, badan usaha atau PPU ada 472 ribu orang, dan 634.500 peserta mandiri. “Target kami seluruh warga Kabupaten Bogor menjadi peserta JKN-KIS,” katanya. Ia mengatakan selama periode 2016, BPJS Kesehatan te-

lah membayarkan Rp18 miliar khusus untuk kapitasi, yakni pembayaran bagi Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP), sedangkan untuk rumah sakit belum terakumulasi. “BPJS Kesehatan Cibinong baru pemekaran terhitung 3 Januari 2017, selama ini kita satu dengan BPJS Kesehatan Kota Bogor,” katanya. Dia mengatakan klaim terbesar penyakit yang banyak dibayarkan adalah untuk jenis penyakit tidak menular, seperti diabetes melitus, ginjal kronik, jantung koroner, dan hipertensi. Secara Nasional, BPJS Kesehatan telah melakukan “screening” kesehatan kepada peserta JKN-KIS di seluruh Indonesia, hasilnya untuk kate-

gori penyakit diabetes melitus terdapat 702.944 peserta berisiko rendah, 36.225 peserta berisiko sedang, dan 651 berisiko tinggi. Untuk kategori penyakit hipertensi, 632.760 peserta berisiko rendah, 104.967 berisiko sedang, dan 2.093 berisiko tinggi. Di kategori gijal kronik, sebanyak 715.682 peserta berisiko rendah, 23.307 berisiko sedang, dan 831 berisiko tinggi. UUntuk kategori jatung koroner sebanyak 680.172 peserta berisiko rendah, 57.692 berisiko sedang, dan 1.956 berisiko tinggi. Pada Rabu, kata Parasamya, BPJS Kesehatan meluncurkan “Mobile Screning Day”. (bas)

BOGOR – Sebanyak 30 perwakilan dari 8 Kota/Kabupaten di bawah koordinasi Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Jawa Barat, datang ke Bogor untuk melihat dan belajar terkait sistem perizinan terpadu yang sukses diterapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor. Kedatangan robongan diterima langsung Walikota Bogor, Bima Arya dan jajaran pejabat terkait, di ruang Paseban Punta, Kantor Balaikota Bogor, kemarin. Kepala Bidang Penanaman Modal dan Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat, Handayani, yang datang langsung mendampingi rombongan tersebut mengatakan , sebanyak 30 peserta yang tergabung dalam rombongan ini terdiri dari 8 perwakilan kota/kabupaten di Jawa Barat. “Mereka ini dari Kota/ Kabupaten Cirebon, Karawang, Indramayu, Majalengka, Subang, Kuningan dan

Bekasi,” jelasnya. Menurut Handayani, dalam kunjungan ini ada beberapa agenda tujuan yang ingin diketahui oleh peserta terkait program-program yang selama ini dijalankan Dinas Penanaman Modal Terpadu Pemda Kota Bogor sehingga dinilai pusat cukup sukses dan berhasil. “Salah satu program/sistim yang ingin mereka pelajari dari Kota Bogor adalah tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang sudah Host to Host atau istilahnya web service,” ungkapnya. Menurut Handayani, proses perizinan dan KSWP yang dijalankan Pemerintah Kota Bogor sudah berjalan secara online. Berarti apa yang dilakukan di DPMPTSP Kota Bogor sudah sesuai dengan Inpres No.7 Tahun 2015 yang diganti dengan Inpres No.10 tahun 2016, tentang Aksi pencegahan korupsi. Walikota Bogor, Bima Arya, menyampaikan bahwa ada dua hal penting yang selalu diminta para pemohon perizinan yaitu terkait kejelasan biaya dan kepastian waktu. (bas)

Suluh Indonesia/ant

PENGEMBANGAN SITU DI DEPOK - Warga memancing ikan di Situ Sidomukti, Sukmajaya, Depok, kemarin. Pemerintah Kota Depok segera mengembangkan potensi empat situ di Depok.

pini F OKUS Menggugat Kekerasan di Dunia Pendidikan EKERASAN ternyata tidak merebak di wilayah-wilayah kriminal saja, tetapi justru juga terjadi di tempat ilmiah. Kekumuhan juga sering dilihat sebagai wilayah kriminal. Sangat mengkhawatirkan bagi kita, karena dunia pendidikan itu bukanlah wilayah kumuh apalagi criminal. Kita sangat mengkhawatirkan karena kekerasan di dunia pendidikan itu terjadi dari level yang paling bawah sampai atas. Sangat mengejutkan kalau anak-anak sekolah dasar telah melakukan kekerasan kepada rekan-rekannya. Di tingkat sekolah lanjutan atas kita telah mendengar tawuran bahkan sejak dekade tujuh puluhan. Dan di dunia mahasiswa sampai kini masih terjadi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Bahkan kekerasan di tingkat pendidikan tinggi ini telah berulang dan berulang lagi. Padahal yang kita harapkan pendidikan tinggi justru mampu memberikan solusi untuk menekan kekerasan. Diskusi kelas, seminar, tugas matakuliah, skripsi, seharusnya mampu memberi solusi kekerasan. Akan tetapi, justru pada pendidikan level ini terjadi kekerasan. Bagaimana kalau kemudian jenjang studi S-2 dan S-3 kita juga melakukan hal yang sama? Maka haruslah ada semacam rehat sejenak terhadap dunia pendidikan kita di semua jenjang. Kita harus bertanya secara teliti, disisi mana dari tingkat pendidikan kita yang salah. Kita sering mendengar sekarang kalau anak-anak yang mengejar pendidikan tinggi sekadar untuk mendapatkan gelar saja, bukan untuk mencerahkan dan mencerdaskan dirinya. Jika ini yang terjadi, pantas kemudian mereka tidak mengindahkan etika apapun, sekadar mengejar gelar. Dampaknya dari dulu sudah pernah kita dengar ada lembaga yang menjual ijazah, menjual gelar hanya dengan kuliah setahun, bahkan tiga bulan. Kekerasan bisa jadi terjadi sebagai akibat tidak adanya upaya mengindahkan penghargaan kepada kemanusiaan, etika hidup dan tujuan pendidikan sehingga melabrak semua norma yang ada, sepanjang tujuan mendapatkan gelar tetap tersedia. Atau barangkali karena dunia pendidikan kita sedang kehilangan arah. Mencoba mencari perbandingan dengan apa yang ada di luar negeri, atau mengupayakan biar mirip dengan apa yang ada di luar negeri. Memberikan pelajaran bahasa Inggris mungkin penting bagi anak sekolah dasar. Akan tetapi itu harus disesuaikan dengan pola pembelajaran pada anak yang masih sedang masa bermain. Bukan malah memberikan paksaan untuk bekerja dalam bentuk pekerjaan rumah. Pada level sekolah menengah kita mencoba sekolah sampai sore. Padahal kita mempunyai budaya yang berbeda dengan luar. Baik di kota maupun di desa, interaksi dengan lingkungan masyarakat dan orang tua sangat diperlukan di Indonesia. Di perguruan tinggi kini cenderung terlihat pengejaran peringkat nasional atau internasional. Padahal pemeringkatan itu sangat terkait dengan budaya dari negara setempat. Kita bisa terasing dengan hal seperti ini. Mungkin upaya pensejajaran demikian mengandung celah yang dapat melupakan esensi pembelajaran dan pendidikan pada lingkungan budaya kita di Indoensia. Saking demikian semangatnya upaya mensejajarkan diri dengan pihak luar, tiba-tiba kita lupa memperhatikan masalah norma-norma sosial dan budaya yang ada di lingkungan kita sehingga anak didik kita terjerumus ke wilayah keras. Bibitnya mungkin cuma satu awalnya, tetapi karena tidak mendapat perhatian akan menjadi berkembang biak selanjutnya dan kemudian menggegerogoti sistem pendidikan. Jika kekerasan “berhasil” menggerogoti sistem pendidikan, bukan tidak mungkin menjalar pada sistem sosial dan selanjutnya pada negara-banga. Jangan lupa, kelompok-kelompok preman sudah mulai bergentayangan di masyarakat dan politik kita pun juga mulai digerayangi oleh model preman dan kekerasan ini. Maka kita harus hati-hati dengan kekerasan yang menjangkiti dunia pendidikan. Harus berani mencegah dan menghilangkan cara itu mulai dari tingkat dasar. Jika memang pelakunya tidak bisa diberitahu, dipecat saja dari lingkungan belajar agar tidak memberikan pengaruh buruk yang lebih luas. ***

K

Bang D

el

DPR wacanakan Hak Angket terkait dugaan penyadapan terhadap Susilo Bambang Yudhoyono

Lawan politik mainkan peran ...

Suluh Indonesia, Jumat 3 Februari 2017

5

Gaya ‘’Militerisme’’ dan Kolonialis di Kampus KEKERASAN di kampus ternyata masih saja terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta tewas karena terlalu keras mendapatkan pelatihan pecinta alam. Satu orang konon kritis sebagai akibat dari pelatihan ini. Buntutnya pimpinan perguruan tinggi bersangkutan telah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Namun yang paling membuat terkejut adalah bahwa tindakan kekerasan seperti itu ternyata masih dipelihara oleh anakanak kampus, meskipun telah ada peristiwa korban yang berkali-kali sebelumnya terjadi. Secara nasional hal ini juga telah mendapatkan peringatan, baik oleh jajaran kampus, pengajar, orangtua bahkan oleh mahasiswa sendiri. Bahwa kekerasan tersebut masih berlangsung, memperlihatkan telah adanya pengabaian terhadap nasihat dan tidak mampu belajar dari pengalaman yang sudah ada. Pengabaian terhadap nasihat bisa jadi disebabkan oleh faktor pengalaman internal. Artinya di sini balas dendam dapat merupakan faktor utama. Mereka yang melakukan tindakan kekerasan sekarang, pernah terkena tindakan yang sama sebelumnya. Ketika saat ini mendapatkan kesempatan melampiaskan amarah yang sebelumnya tersimpan, maka inilah yang menjadi pendorong untuk melakukan kekerasan kepada sasaran (yunior). Bisa jadi aksi balas dendam ini dilakukan lebih keras dari apa yang pernah dialami sebelumnya oleh pelaku. Di samping sebagai pelampiasan dendam, pelaku kekerasan merasa “selamat” dari kekerasan seperti ini sebelumnya, sehingga memandang bahwa objek sasarannya kini juga akan selamat karena “kuat” seperti dirinya ketika mengalami kekerasan dulu. Kekerasan model ini secara kuantitatif menjadi berlipat karena tidak dilakukan sendirian. Biasanya kekerasan sebelumnya dialami secara bersama dan kini melampiaskan juga secara bersama-sama. Pada saat itu dilakukan secara bersama-sama, maka kekerasan yang sifatnya kualitatif itu dapat berubah dahsyat menjadi kualitatif. Kualitas kekerasan menjadi meningkat karena mendapat legitimasi bersama dan mendapat semangat yang sama. Bisa dibayangkan, bagaimana jadinya dampak kekerasan tersebut kepada objek (yunior) yang sudah ketakutan dan haknya seolah-olah sudah dicabut. Belum lagi yang melakukan itu adalah anak-anak muda, bahkan masih remaja, yang masih suka mencari identitas dan perhatian terhadap lawan jenis. Faktor psikologis seperti ini akan lebih membuat kekerasan itu menjadi-jadi, Dari sisi geografis, mahasiswa biasanya memilih tempat tersendiri, jauh dari kampus, bahkan jauh dari keramaian untuk melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan seperti ini. Ada berbagai macam alasan yang dipakai. Di samping alasan

Oleh I Nengah Rudanta

“sejarah”, yaitu seperti yang dilakukan oleh kakak tingkat sebelumnya, juga oleh alasan-alasan romantika remaja seperti lokasinya yang indah, sejuk dan memberikan kenangan. Akan tetapi, yang kurang diperhatikan adalah bahwa lokasi geografis seperti itu jauh dari jangkauan masyarakat umum dan bisa jadi juga jauh dari aparat keamanan dan petugas kesehatan. Memang mahasiswa mengikutkan pasukan keamanan dan petugas kesehatan sendiri, akan tetapi belum tentu mempunyai kualitas yang sama dengan petugas yang memang mempunyai fungsi demikian di masyarakat. Tidak jarang juga aksi dilakukan pada malam hari ketika fisik mestinya harus istirahat. Lantas mengapa mahasiswa seolah tidak mampu belajar dari pengalaman-pengalaman membahayakan seperti yang pernah terjadi sebelumnya? Inilah pertanyaan yang paling sukar dijawab

untuk kelompok pembelajar yang sudah memasuki jenjang pendidikan di atas sekolah menengah. Rentang pendidikan di atas sekolah menengah seharusnya mampu mendewasakan, membuat orang mampu berfikir rasional, membikin perbandingan secara lebih luas dan kemudian mencoba menganalisis sebab dan akibat sebuah peristiwa. Jawaban pertama, kemungkinan panitia pelaksana dari kegiatan seperti ini adalah mereka yang belum mendapatkan matakuliah analisis atau teori-teori awal. Biasanya matakuliah ini mampu memberikan penggambaran kepada mahasiswa tentang peristiwa, awal peristiwa dan akibat dari peristiwa umum. Di fakultas atau jurusan apapun seorang kuliah, matakuliah teoritik dan analisis secara umum memberikan prediksi dan awal sebuah peristiwa, entah dia penyakit, kerusakan ekonomi, masalah hukum, sosial, politik dan sebagainya.

Tujuan dari matakuliah seperti itu adalah melatih mahasiswa untuk memberikan jawaban sementara, kemudian memberi analisis sederhana terhadap fenomena yang ada. Pada kenyataannya, banyak panitia-panitia kegiatan seperti ini berasal dari mereka yang baru menempuh semester empat atau lima, yang masih mendapatkan kuliah pengantar. Mereka ini baru menempuh sebagian waktu kuliah, masih belum mampu melihat perbandingan persitiwa dengan baik. Jawaban kedua, dan yang paling mengkhawatirkan adalah soal modernisasi teknologi sekarang. Segala peristiwa yang berakibat negatif, dilogikakan akan dapat dipermudah dengan adanya kemudahan teknologi. Jika ada peristiwa sakit, maka dengan informasi digital akan mudah disampaikan kepada penolong, lalu dengan kendaraan akan mudah dilarikan ke rumah sakit, dengan obat-obatan yang ada akan mudah diredam, dengan google-internet akan mudah dicarikan metode pertolongan pertama, dan seterusnya. Mudahmudahan analisis ini tidak benar. Akan tetapi, jika pertimbangan seperti ini masuk kepada panitia pelaksana, ini adalah pikiran fatal, bodoh sekaligus sombong untuk generasi sekarang. Mereka lupa bahwa di tengah modernisasi teknologi yang dipakai oleh anak-anak muda sekarang justru mampu memperbodoh mereka dan membuat mereka tidak sigap dalam bertindak dan berfikir karena semua mengandalkan teknologi. Padahal untuk menangani orang sakit dan bahayabahaya darurat, yang dipentingkan adalah kesigapan dan kelincahan. Dan soal kesigapan-kelincahan ini dapat dilakukan dengan latihan fisik dan disiplin, bukan dengan melototkan mata sambil sombong dan acuh memencet tombol layar ponsel. Tentu ada alasan jawaban lain lagi yang lebih luas. Tidak bisa lain, harus ada aturan yang lebih ketat lagi kepada kegiatan mahasiswa, harus ada pengawasan terhadap kegiatankegiatan tersebut dan sudah seharusnya tidak boleh jauh dari kampus. Harus ada mahasiswa senior dan dosen yang mengawasi. Lokasi kegiatan mesti berdekatan dengan tempat kesehatan dan petugas keamanan pemerintah agar kesewenang-wenangan senior tidak merajalela. Dosen memang harus terlibat di dalamnya dan ikut mengawasi kegiatan itu. Mental memang harus ditempa, tetapi tidak harus mengulangi gaya militer, apalagi gaya kolonialis yang sudah ketinggalan zaman. Tidak semua orang suka dan mampu mengikuti pola militer dan otak tidak harus dilatih dengan cara demikian. ***

Suluh Indonesia Mengundang Anda menulis dalam kolom ini. Caranya: Kirim Tulisan Anda ke alamat Gedung Pers Pancasila Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat atau Kirim ke E-mail: info@bisnis-jakarta.com. Panjang Tulisan Maksimal 7.000 karakter. Tulisan akan dimuat juga secara sinergis dengan Kelompok Media Bali Post.

SURAT A NDA Mungkinkah Acara Televisi Kita Memberikan Ilmu yang Baik KEADAAN ini sudah berlangsung sangat lama. Sebuah keadaan yang sangat mengerikan dari sebuah bangsa yang semakin jauh dari belajar dan merenungkan arti sebuah kemajuan teknologi. Televisi saat ini sudah menjadi salah satu sahabat terdekat kita yang menemani disaat santai di ruang keluarga. Televisi juga bisa kita jumpai di tempattempat umum yang biasanya berada di ruang tunggu seperti di rumah sakit, terminal dan bahkan sekarang sudah ada di dalam kendaraan umum. Sayangnya manusia yang mengisi layar kaca hanya membuat penonton senang semata tanpa

memikirkan dampak lainnya. Seperti yang selama ini terjadi adalah anak-anak yang masih menginjak masa pertumbuhan SD,SMP dan kaum remaja yang cenderung mencari idola tanpa bekal pemikiran yang cukup. Aksi mereka yang tak bisa saya sebutkan adalah aksi yang seharusnya hanya dimengerti oleh suami istri yang telah menikah karena mengandung gerakan terselubung yang meliarkan pikiran para remaja. Pemerintah harap segera cepat tanggap untuk mencekal semua acara televisi yang tak berguna itu. Abi Fatihah Jakarta

Pemerintah Semakin Jelas PEMERINTAH kita saat ini semakin jelas dan terlihat kinerjanya. Saya sebagai rakyat sangat bisa merasakan kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo. Saya hidup di tengah masyarakat ekonomi kelas bawah dan memang itulah kenyataan wajah Indonesia tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun jalanan dipenuhi berbagai merk mobil mewah ratusan juta yang ditumpangi sendirian dan itu terjadi pada banyak individu mengendari mobil mewah sendiri-sendiri dan di sela-selanya ada berduyunduyun sepeda motor dengan berbagai kelas juga tentunya namun mayoritas adalah sepeda motor kalangan bawah yang hanya un-

tuk sekedar menembus kemacetan bukan untuk gaya-gayaan seperti kalangan motor tertentu. Dari zaman Pak Harto kita selalu dilatih untuk malu dengan wajah kita yang sebenarnya. Inilah wajah kita. Dari dahulu hingga sekarang adalah samar dan gak jelas. Sangat jelas terlihat pemerintah seperti orang bingung. Pemerintahan tanpa arah. Seakan akan elit politik seperti anak bayi yang lagi sibuk ngaduk-ngaduk makanannya sendiri lalu dimasukkan kemulutnya lalu blepotan dan tumpah karena masih baru belajar makan. Semoga Pemerintah menemukan Jati Dirinya. Sujatmiko Srengseng, Jakarta Barat

Kesejahteraan yang Merata Harus Terwujud PEMERINTAH harus terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Jika dibiarkan meningkat dan tidak cepat ditanggulangi secara sistematis dan terprogram bisa membahayakan, karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan yang berakibat bisa terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor industri memiliki peran strategis dalam menyumbang kinerja ekspor. Dalam kenyataannya Indonesia memiliki banyak para sarjana yang lulus tetapi sulit mendapat kesempatan kerja sesuai bidangnya. Selain itu, beberapa penelitian

menunjukkan keterkaitan sektor industri relatif lebih dinamis dibanding sektor lain. Dan pada akhirnya, sektor industri mampu menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas dibandingkan sektor lainnya. Tetapi sebenarnya, peningkatan jumlah pengangguran yang terus terjadi di Indonesia ini, diduga akibat program penanganan yang bersifat sementara. Akibat penanganan yang sementara dan program yang terkesan monoton itu membuat jumlah pengangguran sulit bisa ditekan. Alamsyah K Kampung Melayu, Jakarta Timur

Sampaikan saran, kritik dan keluhan mengenai kebijakan Pemerintah, fasilitas umum atau lainnya ke: PO BOX 6233 JKBKG, Jakarta 11062, redaksi: Jl Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Fax: 53670771 atau e-mail: info@bisnis-jakarta.com. Lampirkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan cantumkan nomor telepon yang bisa dikonfirmasi.

Pemimpin Umum : Satria Naradha, Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/Penanggung Jawab : Wirata, Redaktur Pelaksana : Nikson, Gde Rahadi, Redaksi : Hardianto, Ade Irawan, Bogor : Aris Basuki, Depok : Rajif Nugroho, Tangsel : Novi Revolusiana, Iklan : Emiliana, Sirkulasi : D. Swantara. Alamat Redaksi : Jalan Gelora VII No 32 Palmerah, Jakarta Pusat. Telpon (021) 5356272, 5357602 Fax (021) 53670771. Website : www.bisnis-jakarta.com, email : info@bisnis-jakarta.com. Tarif Iklan : Iklan Mini minimal 3 baris Rp 6.000 per baris, Iklan Umum/Display BW : Rp 15.000 per mmk, Iklan Warna FC : Rp. 18.000 per mmk, Iklan Keluarga/Duka Cita : Rp 7.000 per mmk, Advetorial Mini (maks 400 mmk) Rp 4.500 per mmk, Biasa (lebih dari 400 mmk) Rp 6.000 per mmk. Pembayaran melalui Bank BCA No Rekening 006-304-1944 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi, Bank BRI No Rekening 0018-01-000580-30-2 a/n PT. Nusantara Media Baliwangi. Bukti transfer di fax ke (021) 53670771, cantumkan nama dan nomor telpon sesuai registrasi.

Penerbit : PT. NUSANTARA MEDIA BALIWANGI Percetakan : PT SATRIA NARADHA PERS, Cikarang, Bekasi Wartawan Suluh Indonesia membawa tanda pengenal dan tidak dibenarkan meminta/menerima sesuatu dari sumber.

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 3 Februari 2017

6

Persija Pantau

Kemampuan Pemain di Piala Presiden

Suluh Indonesia/ant

PEBALAP WORLD SUPERSPORT 300 - Menpora Imam Nahrawi (tengah) didampingi Head of Marketing Communication Project Pertamina Dendi T Danianto (kiri) menyerahkan helm kepada pebalap World Supersport 300 Championship Ali Adrian (kiri) di Kemenpora, Jakarta, kemarin.

Ali Adrian Tak Sabar

Turun di Supersport JAKARTA - Pebalap Ali Adrian mengaku tidak sabar untuk turun pada kejuaraan World Supersport 300 Championship (WSS) yang bakal digulirkan di Sirkuit Aragon Spanyol 31 Maret mendatang karena kesiapannya diakui sudah maksimal. Namun, pebalap berusia 23 tahun itu mengaku tetap akan menjalani latihan sebelum turun pada kejuaraan yang baru pertama kali digelar ini. Untuk mempersiapkan diri, Ali Adrian bakal berlatih di Spanyol bersama sang pelatih yang juga manajernya yaitu David Garcia. Meski akan turun pada balapan yang bukan turunan dari MotoGP, keberangkatan Ali Adrian ini terbilang istimewa karena dilepas langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi di Media Center Kemenpora Jakarta, kemarin.

Piala Presiden

Jadi Ajang Seleksi Wasit JAKARTA - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menjadikan kompetisi pra-musim Piala Presiden 2017 ajang seleksi wasit yang akan digunakan jasanya di kancah persepakbolaan nasional, kata Ketua Umum Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi. “Nanti kami akan lihat wasit mana yang bisa lanjut, mana yang dicoret. Yang tidak pantas, tidak bisa lagi menjadi wasit di seluruh kompetisi PSSI,” tutur Edy usai pengukuhan perangkat pertandingan Piala Presiden 2017, termasuk 40 wasit beserta asisten, di Jakarta, kemarin. Dia melanjutkan, kesalahan yang tidak bisa ditoleransi oleh PSSI berkaitan dengan mental wasit. Tindakan di luar ketentuan seperti bersikap tidak sportif dan terbukti menguntungkan salah satu tim yang bertanding akan langsung dikenakan sanksi berat. Ratusan orang pun sudah ditugaskan Ketua Umum PSSI untuk melakukan pengawasan dari babak penyisihan grup hingga final Piala Presiden 2017, dari Sabtu (4/2) sampai Minggu (12/3). “Kami sudah membentuk tim pengawas yang beranggotakan sekitar 200 orang. Mereka yang melakukan kesalahan berat tidak akan pernah menjadi wasit lagi,” kata Edy. PSSI mengukuhkan 58 orang perangkat pertandingan Piala Presiden 2017 di Makostrad, Jakarta, kemarin. Dari 58 orang tersebut, 20 orang diantaranya adalah wasit dan 20 orang lagi asisten wasit. Lima orang dari wasit tersebut telah memegang lisensi FIFA. (ant)

Pada pelepasan Ali Adrian itu juga hadir perwakilan dari sponsornya yang diantaranya adalah Pertamina. Salah satu perusahan milik pemerintah ini terbilang sudah cukup lama memberikan dukungan pada pebalap yang musim lalu turun di Moto2 European Championship itu. “Dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih hasil terbaik. Terima kasih dukungan dari menpora dan sponsor. Saya menjadi lebih bersemangat,” kata Ali Adrian saat dikonfirmasi. Pebalap yang bakal menggunakan kendaraan Yamaha YZF-R3 mengaku akan langsung mengebrak sejak seri awal meski persaingan dipastikan bakal ketat. Ali Adrian menargetkan banyak naik podium dan minimal harus mampu masuk

lima besar di setiap serinya. Terkait dengan kendaraan yang bakal digunakan, Ali Adrian mengaku sudah melakukan penyesuaian. Hal tersebut terjadi karena sebelumnya menunggunakan kendaraan 600 cc dan pada balapan Supersport bakal menggunakan kendaraan 300 cc. Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi berharap Ali Adrian mampu memaksimal kesempatan yang dimiliki saat ini karena peluang ini juga banyak diinginkan oleh pebalap muda Indonesia yang saat ini menunggu mendapatkan kesempatan untuk tampil dikancah internasional. “Kita harus dukung setiap keinginan anak muda yang ingin mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Semangat juang untuk meraih prestasi terbaik, hari ini kita lihat pada sosok Ali Adrian,”

katanya di sela pelepasan. Menurut dia, Indonesia sebenarnya mempunyai banyak potensi pebalap bertalenta. Namun, kondisi ini masih berbanding terbalik dengan ketersediaan sirkuit yang berstandart internasional. Dengan kondisi tersebut menyebabkan pebalap Indonesia kalah bersaing dengan pebalap asing terutama dari Spanyol. “Persoalan sirkuit harus menjadi concern bersama termasuk pabrikan dan sponsor. Bukan hanya harus mendidik para pebalap dengan mengirim ke kompetisi di Asia dan dunia, tapi juga memastikan para pebalap Indonesia punya wadah untuk belajar,” katanya menambahkan. Ali Adrian merupakan salah satu pebalap Indonesia yang berusaha go internasional. Target dari pebalap berusia 23 tahun ini adalah bisa menembus MotoGP. (ant)

JAKARTA - Jajaran pelatih Tim Persija Jakarta akan memanfaatkan turnamen Piala Presiden yang digulirkan pada Sabtu (4/2) untuk memantau kemampuan pemain. “Semua pemain yang akan dibawa ke Malang akan kami pasang. Yang terpenting dari turnamen ini adalah saya ingin melihat kemampuan semua pemain,” kata pelatih Persija Stefano Cugurra Teco di sela latihan di lapangan Youth Training Center Bojongsari, Depok, Jawa Barat, kemarin. Persija dalam menghadapi Piala Presiden maupun kompetisi musim 2017 yang bakal digulirkan akhir Maret terbilang sedikit terlambat jika dibandingkan dengan tim peserta yang lain. Untuk itu pelatih baru mereka membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun tim. Turnamen Piala Presiden yang bakal diikuti 20 tim yang terbagi dalam lima grup ini menjadi momen yang pas untuk mengetahui secara langsung kemampuan pemain yang selama ini menjalani pemusatan

latihan bersama di lapangan Bojongsari. Macan Kemayoran tergabung di grup 2 bersama dengan tuan rumah Arema FC, Bhayangkara FC dan PS TNI. Dari tim yang satu grup tersebut yaitu Arema dan Bhayangkara sebelumnya telah bertemu pada pertandingan trofeo di Solo beberapa waktu. Saat ini Persija mengandalkan pemain yang cukup setia seperti Bambang Pamungkas, Ismed Sofyan, Amarzukih hingga penjaga gawang Andritany Ardiyasa. Namun, saat ini juga banyak pemain muda baru yang bakal dipantau secara khusus. Beberapa pemain muda yang bakal menjadi pantauan tersendiri seperi Amrizal Umanailo, Rezaldi Hehanusa, M. Idham Jauhari hingga pemain baru yang direkrut dari Pusamania Borneo FC, Satria Tama. “Ini adalah kesempatan mereka untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Makanya kami akan memberikan porsi yang lebih banyak,” kata pelatih asal Brasil itu. (ant)

PSSI Libatkan Imigrasi Awasi

Pemain Asing Pra-Musim JAKARTA - PSSI akan melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mengawasi izin tinggal para pemain asing yang bermain di kompetisi pra-musim Piala Presiden 2017. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Piala Presiden 2017, Iwan Budianto, di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, PSSI akan menghubungi pihak Imigrasi segera setelah pendaftaran nama pesepak bola luar negeri selesai. “Pendaftaran pemain asing itu ditutup sehari setelah pertandingan terakhir di masing-masing daerah. Jadi paling cepat tanggal 5 atau 6 Februari 2017 kami melakukan rekapitulasi dan setelah itu berkomunikasi dengan Imigrasi,” ujar dia. Dia melanjutkan, kebijakan ini dilakukan salah satunya karena ada rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). BOPI tidak ingin para pemain asing yang berlaga di Piala Presiden melanggar undang-undang yang berlaku.

PSSI memang membebaskan 20 klub yang berkompetisi di Piala Presiden 2017 untuk memakai jasa pemain asing dengan jumlah bebas, bahkan bisa mencapai 50 persen dari maksimal pemain yang dibawa ke Piala Presiden 2017 yaitu 30 orang. Aturan ini sengaja diperlonggar dari ketentuan Liga Satu, kompetisi sepak bola nasional tertinggi dimulai 26 Maret 2017, yang mengharuskan tim memiliki hanya tiga pemain asing (aturan dua plus satu), dua dari luar negeri nonAsia dan satu dari Asia, agar klub bisa melakukan seleksi jelang kompetisi Liga Satu yang dimulai pada 26 Maret 2017. Karena pemain asing tidak harus dikontrak oleh klub, PSSI menyatakan mereka bisa bertanding mengandalkan visa semata. “Mereka tidak harus dikontrak, bertanding dengan visa saja tidak apa-apa,” tutur dia. Kemarin, BOPI mengeluarkan surat rekomendasi penyelenggaraan pertandingan sepak bola turnamen pra-musim Piala Presiden 2017 dengan no-

mor SR.SB.004/BOPI/KU/II2017 ditandatangani langsung Ketua BOPI, Noor Aman. Dengan turunnya surat ini semua masalah administrasi bisa dikatakan tuntas karena surat ini juga bakal menjadi dasar aparat kepolisian untuk mengeluarkan izin keramaian yang selama ini sering menjadi kendala. Walau sudah ada rekomendasi, BOPI menilai ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi. “Kurangnya daftar pemain asing saja. Kesepakatannya akan dipenuhi sambil jalan dalam satu pekan kedepan. Kami akan terus pantau masalah ini,” kata Sekjen BOPI Heru Nugroho. Menurut Heru, daftar pemain asing yang dimaksud tidak hanya jumlah pemain yang turun di Piala Presiden 2017, tetapi administrasi dokumen kerja termasuk visa kerja harus dilengkapi oleh semua pemain asing yang bakal turun di Piala Presiden 2017 yang dimulai pada Sabtu (4/2) besok. (ant)

lahraga

Suluh Indonesia, Jumat 3 Februari 2017

7

Cavaliers

Jinakkan Timberwolves 125-97 CLEVELAND - Juara bertahan Cleveland Cavaliers berhasil menjinakkan Minnesota Timberwolves dalam laga lanjutan NBA dengan kemenangan 125-97 di Quicken Loans Arena, Ohio, Amerika Serikat, Kamis WIB. Kemenangan tersebut disokong double-double yang diraih LeBron James, Tristan Thompson dan Kyrie Irving, masing-masing dengan 27 poin, delapan rebound dan 12 assist, 18 poin dan 14 rebound serta 14 poin dan 14 assist. Sementara barisan penembak tiga angka, Kyle Korver dan Channing Frye, masing-masing menyumbangkan 20 poin dan 18 poin. Bagi Timberwolves, Karl-Anthony Towns dan Ricky Rubio membukukan double-double lewat 26 poin dan 12 rebound serta 14 poin dan 13 assist, diikuti 23 poin dari Andrew Wiggins dan 16 poin yang dicetak Shabazz Muhammad, demikian statistik pertandindan laman resmi NBA. Berbekal kemenangan tersebut, Cavaliers semakin kokoh di puncak klasemen Wilayah Timur dengan koleksi 33 kemenangan dan 15 kekalahan (33-15), sedangkan Timberwolves (18-31) merosot satu peringkat ke urutan 13

Wilayah Barat. Kuarter pertama yang diwarnai tiga tembakan tiga angka dan tiga alley-oop dunk dari barisan pemain Cavaliers membuat tuan rumah unggul 36-32 atas Timberwolves di akhir kuarter tersebut. Timberwolves lantas memangkas jarak menjadi 60-63 di pengujung paruh pertama pertandingan berbekal 28 poin tambahan yang mereka cetak di kuarter kedua, yang 10 poin di antaranya disumbangkan oleh Wiggins. Akan tetapi, Cavaliers melesat jauh meninggalkan tim tamu lewat raihan poin 30-17 di kuarter ketiga demi memperbesar keunggulan 9379 menutup kuarter tersebut. Lima tembakan tiga angka menyokong 32 poin tambahan yang berhasil dikantongi Cavaliers di kuarter pamungkas untuk memastikan kemenangan 125-97 atas Timberwolves ketika bel tanda laga usai berbunyi. Selanjutnya, Cavaliers baru melantai lagi pada Minggu (5/2) WIB saat mengawali rangkaian empat laga tandang di kandang New York Knicks (22-29), sedangkan Timberwolves lebih dulu tampil pada Sabtu (4/2) menyambangi markas Detroit Pistons (22-27). (ant)

Suluh Indonesia/ap

BERBUAH PENALTI – Penyerang Chelsea Diego Costa (kiri) saat dilanggar pemain Liverpool Joel Matip yang berbuah penalti pada lannjutan Liga Inggris di Anfield, Liverpool, kemarin. Costa yang menjadi algojo gagal mencetak gol lewat hadiah penalti tersebut.

Kiper Veteran

Antar Mesir ke Final Piala Afrka

LIBREVILLE - Kiper Mesir berusia 44 tahun Essam El Hadary menggagalkan dua tendangan penalti ketika juara tujuh kali itu

mencapai final Piala Afrika dengan menang adu penalti 4-3 atas Burkina Faso pada Rabu (Kamis WIB). El Hadary menggagalkan dua eksekusi terakhir dari Burkina Faso setelah Mesir menyia-nyiakan tendangan pembukaan mereka, dan terlihat akan tersingkir dari turnamen. Pemain tertua yang berkompetisi di kejuaraan utama itu menggagalkan penalti-penalti dari Herve Koffi dan Bertrand Traore. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1 setelah Mohamed Salah membawa Mesir memimpin pada menit ke-66, namun Burkina Faso menyamakan kedudukan tujuh menit kemudian melalui Aristide Bance. (ant)

Suluh Indonesia/ap

CETAK ANGKA - Pemain Cleveland Cavaliers LeBron James (23) melewati forward Minnesota Timberwolves Andrew Wiggins (22) untuk mencetak angka pada lanjutan kompetisi NBA di Cleveland, kemarin.

Barcelona Menang di Markas Atletico MADRID - Luis Suarez dan Lionel Messi mencetak gol-gol mengejutkan untuk membawa Barcelona mendekati final Piala Raja untuk keempat kalinya secara beruntun dengan kemenangan 2-1 di markas Atletico Madrid kemarin. Suarez membuka gol dengan penampilan individualnya pada menit ketujuh, membelah pertahanan Atletico dengan lajunya dari garis tengah lapangan dan melepaskan sepakan mendatar, sebelum Messi mencetak gol dari luar kotak penalti pada menit ke-33. Menurut Reutres, Atletico memperbaiki penampilan pada babak kedua dan setelah tandukan Antoine Griezmann memperkecil defisit pada menit ke-59, mereka menggempur pertahanan Barca, namun gol penyama kedudukan tidak tercipta. Pertandingan leg kedua akan berlangsung di Nou Camp pada Selasa mendatang, namun penyerang Barca Neymar atau kapten Atletico Gabi tidak akan dapat dimainkan karena mendapat skors setelah menerima hukuman kartu kuning. “Akan absurd untuk berpikir ketika Anda datang ke Calderon dan tidak menderita. Kami melakukan semuanya untuk berusaha dan selamat dari gelombang-gelombang tekanan mereka dan saat ini kami dapat menikmati hasilnya,” kata pelatih Barca Luis Enrique kepada para pewarta. “Anda dapat berkata bahwa kami semestinya lebih efektif pada babak kedua dan menuntaskan permainan, namun itu hanya teori, realitanya adalah mereka memiliki lebih banyak peluang dibanding kami. Ada halhal yang perlu saya tingkatkan namun ini merupakan hasil bagus untuk kami.” (ant)

Griezmann

Capai Kesepakatan dengan United

Suluh Indonesia/ap

SELEBRASI – Penyerang Barcelona Luis Suarez melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Atletico Madrid pada leg pertama babak semi final Copa del Rey di Vicente Calderon, Madrid, kemarin.

PARIS - Penyerang internasional Prancis Antoine Griezmann dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Manchester United terkait transfer dari Atletico Madrid pada akhir musim, demikian dilansir Yahoo Sport. Menurut laporan itu, United akan harus membayar setidaknya 100 juta euro untuk mengamankan jasa pemain 25 tahun itu, yang mengoleksi 14 gol dari 39 penampilannya untuk “Les Bleus” dan merupakan sosok penting pada laju timnasnya ke final Piala Eropa 2016. Griezmann merupakan pencetak gol terbanyak di turnamen itu dengan enam gol, namun tuan rumah Prancis takluk 0-1 dari Portugal pada partai puncak. Bagaimanapun, The Press Association melaporkan bahwa belum ada kesepakatan yang telah dicapai, dengan mengutip sumber dari Manchester United. United menghuni peringkat keenam di Liga Inggris, tertinggal 14 angka dari pemuncak klasemen Chelsea. (ant)

Nasi nal

Suluh Indonesia, Jumat 3 Februari 2017

8

Banjir Sidoarjo

173 Ha Sawah Gagal Panen SIDOARJO - Seluas 173 hektare lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terdampak banjir, di mana 48 hektare di antaranya mengalami puso pada periode 1 sampai dengan 15 Januari 2017. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Handajani, di Sidoarjo, Kamis mengatakan lahan pertanian yang terdampak banjir tersebut tersebar di empat kecamatan. “Empat kecamatan itu masing-masing Kecamatan Jabon, Tanggulangin, Candi dan juga di Sukodono,” ucapnya. Ia mengemukakan, dua kecamatan paling parah terjadi di Kecamatan Jabon dan Tanggu-

langin, di mana untuk Kecamatan Jabon terdapat enam desa yang lahannya terkena banjir. Enam desa itu adalah Kedungpandan, Kebogoyang, Trompasri, Panggreh, Kupang dan Balongtani masing-masing yang terkena banjir sebanyak 44 hektar dan 19 hektar yang mengalmi puso. Ia mengemukakan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan peristiwa banjir ini. “Sudah, kami sudah berkoordinasi dengan pihak BPBD, karena BPBD yang bisa mengeluarkan uang untuk membantu para petani yang lahannya terkena ban-

jir,” ujarnya. Menurut dia, pihaknya saat ini juga belum memberikan bantuan seperti benih tanaman padi untuk membantu para petani ini, mengingat kondisi lahan pertanian yang tidak memungkinkan. “Hal itu karena saat ini lahan pertanian masih terendam banjir dan tidak memungkinkan untuk ditanami,” imbuhnya. Sebelumnya, banjir terjadi di sejumlah wilayah di Sidoarjo selama beberapa pekan terakhir. Akibatnya banyak lahan pertanian yang terendam banjir. Bahkan tidak sedikit petani memilih untuk memanen dini padi mereka. (ant)

Longsor di Pekalongan

Ratusan Warga Terisolasi PEKALONGAN - Sebanyak 539 warga Desa Klesem, Kabupaten Pekalongan masih terisolisasi karena tanah longsor memutus akses jalan desa. Bupati Pekalongan Asip Kholbihi di Pekalongan, Kamis, menetapkan status darurat bencana atas bencana longsor yang terjadi belum lama ini. “Longsor yang memutuskan jalan desa setempat mengakibatkan ratusan warga terisolisasi. Untuk itu, kami akan membuatkan jalur alternatif agar akses jalan dapat dilalui warga yang merupakan jalur perekonomian,” katanya. Menurut dia, jalan baru sepnjang tiga kilometer ini ditargetkan selesai sepekan ini

dengan melibatkan unsur TNI dan masyarakat. “Saat ini, pengerjalan pembangunan jalan baru ini terus dikebut agar jalur akses perekonomian warga kembali pulih,” katanya. Ia mengatakan selain menutup jalan desa, tanah longsor ini juga mengancam tujuh rumah warga Desa Klasem. “Oleh karena itu, kami telah menetapkan tanggap darurat bencana. “Dusun Pringamba, Desa Klasem memang masuk dalam zona merah sehingga perlu dicarikan lahan alternatif guna melakukan relokasi,” katanya. Sekretaris Desa Klesem, Muhamad Winto mengatakan

ratusan warga kini hidup dalam kondisi khawatir saat hujan deras turun,” katanya. “Kalau hujan terus menerus melanda desaetempat, warga langsung bergegas mengungsi, terlebih rumah warga yang berdekatan dengan tanah yang longsor,” katanya. Kendati demikian, kata dia, warga di dusun setempat memilih tetap bertahan dan hanya mengungsi, sebagai antisipasi adanya bencana tanah longsor susulan. “Kami berharap masyarakat dapat senantiasa waspada. Terlebih saat intensitas hujan masih tinggi,” katanya. (ant)

Suluh Indonesia/ant

PENDANGKALAN MUARA - Sejumlah nelayan menarik perahu yang terjebak lumpur di muara Singaraja, Indramayu, kemarin. Ratusan nelayan mengaku kesulitan memasuki pelabuhan karena terjadinya pendangkalan atau sedimentasi muara sungai.

Pungli Sertifikat

Kades Manggis Ditangkap SEMARANG - Polda Jawa Tengah menangkap Kepala Desa Manggis, Sirampok, Kabupaten Brebes, berinisial MDK yang telah memungut biaya di luar ketentuan terhadap warganya yang mengurus sertifikat melalui program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Lukas Akbar Abriari di Semarang, Kamis, mengatakan, tersangka memungut sejumlah biaya dari pengurusan sertifikat

yang seharusnya gratis. “Dilakukan tangkap tangan terhadap yang bersangkutan pada 24 Januari lalu dan didapati barang bukti uang sebanyak Rp2,7 juta,” katanya. Dari tangkap tangan tersebut, lanjut dia, kemudian dikembangkan dengan memintai keterangan para warga yang ikut dalam program tersebut. Lukas menyebut 204 warga Desa Manggis dimintai keterangan atas dugaan pungli tersebut.

Dari pengembangan kasus ini, kata dia, diketahui terdapat sekitar 250 sertifikat yang diurus melalui program Prona tersebut. Ia menuturkan dari sertifikat-sertifikat itu, tersangka memungut biaya sebesar Rp1 juta per sertifikat. “Ada yang langsung membayar lunas, ada yang masih mengangsur,” katanya. Dalam penyidikan, menurut dia, diperoleh barang bukti uang sebesar Rp54 juta yang diduga berasal dari pungli

tersebut. Tersangka selanjutnya dijerat dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Polisi saat ini masih mengembangkan kasus korupsi yang dilakukan Kepala Desa Manggis itu. “Masih dikembangkan, termasuk dugaan kemana aliran dana hasil pungli ini,” katanya. (ant)

Banjir di Sampang

Rendam Rumah di Enam Desa

Suluh Indonesia/ant

PROTES KORBAN PENGGUSURAN - Sejumlah warga korban penggusuran dari kawasan Cikuasa dan Kramat, Cilegon, Banten, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, di Serang, kemarin. Mereka meminta Pemprov Banten untuk mendesak Walikota Cilegon agar memberi ganti rugi atau merelokasi mereka ke tempat lain.

Kejati Aceh Bentuk Tim

Usut Korupsi Rp 650 Miliar BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi Aceh membentuk tim untuk mengusut indikasi korupsi dana bagi mantan Gerakan Aceh Merdeka yang dialokasikan pada tahun anggaran 2013 dengan nilai mencapai Rp650 miliar. “Kami sudah membentuk tim untuk mengusut indikasi korupsi dana Rp650 miliar tersebut. Pengusutan kasus ini butuh proses,” kata Kajati Aceh Raja Nafrizal di Banda Aceh, kemarin. Sejak kasus ini mencuat beberapa waktu lalu, kata dia, pihaknya mulai berkoordinasi dengan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan instansi terkait lainnya, terkait pengusutan kasus tersebut. “Kami berkoordinasi dengan kepolisian, apakah lembaga itu ada menangani kasus dana untuk mantan GAM. Koordinasi ini agar penanganan kasus tidak tumpang tindih,” kata dia.

Raja Nafrizal mengatakan Kejati Aceh juga berkoordinasi dengan KPK karena kasus ini pernah dilaporkan lembaga swadaya masyarakat antikorupsi dari Aceh ke lembaga itu. Begitu juga koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI maupun dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait temuan menyangkut dengan alokasi dana untuk mantan GAM. “Inilah kerja tim yang dibentuk untuk tahap awal. Selanjutnya, tim akan mengkaji data dan laporan awal guna memastikan bukti apakah ada unsur tindak pidana korupsinya atau tidak,” ungkap Raja Nafrizal. Kajati Aceh menegaskan penanganan korupsi tidak semudah yang diperkirakan orang. KPK saja tidak bisa menyelesaikan kasus korupsi dalam waktu enam bulan, kec-

uali operasi tangkap tangan atau OTT. Mengungkapkan sebuah kasus korupsi bukan seperti membeli mobil, hari ini dibeli seminggu kemudian ada mobilnya. Tapi ini, bisa bertahun-tahun. Selain itu, penegak hukum tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan elemen masyarakat dalam menangani kasus korupsi,” kata Raja Nafrizal. Sebelumnya Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh melaporkan indikasi korupsi dana untuk mantan GAM sebesar Rp650 miliar yang dialokasikan pada tahun anggaran 2013. Dana tersebut untuk berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan mantan GAM. Dana tersebut dikelola belasan dinas teknis di lingkungan Pemerintah Aceh. (ant)

SAMPANG - Banjir yang melanda Kota Sampang, Jawa Timur akibat luapan sungai Kalikamuning yang terjadi sejak Rabu (1/2) hingga Kamis sore semakin meluas dan telah menggenangi 6 desa dan 4 kelurahan. Keenam desa yang terendam banjir itu masing-masing Desa Kamoning, Pangilen, Tanggumung, Pasean, Panggung, dan Desa Gunung Maddah. “Kalau empat kelurahan yang terendam banjir masing-masing Kelurahan Dalpenang, Rongtengah, Gunung Sekar dan Kelurahan Karang Dalem,” kata Pelaksana Harian Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Sampang Anang Djoenaidi, di Sampang, Kamis sore.

Ia menjelaskan, jumlah desa yang terendam banjir kali ini bertambah dibanding Rabu (1/2) malam. Sebab saat itu, desa yang terdata BPBD terendam banjir akibat luapan sungai Kalikamuning itu hanya empat desa. Masingmasing Desa Gunung Maddah, Kamoning, Pasean dan Tanggumong. Ketinggian genangan banjir di enam desa ini bervariatif. di Desa Kamoning ketinggian genangan air antara 50 hingga 150 Cm, Desa pangilen antara 50 hingga 100 Cm, Desa Tanggumung (40-90 Cm), Desa Pasean antara 40 hingga 80 Cm, Panggung (40-70 Cm) dan di Desa

Gunung Maddah antara 50 hingga 120 Cm. Sedangkan di Kelurahan Dalpenang, seperti di Jalan Imam Bonjol ketinggian genangan banjir antara 80 hingga 110 Cm, di Depan SMP Negeri 6 Sampang antara 50 hingga 100 Cm, dan yang paling parah di Jalan Melati, yakni antara 90 hingga 160 Cm. Sementara di Kelurahan Rongtengah ketinggian genangan banjir antara 40 hingga 80 Cm, Kelurahan Gunung Sekar (30-60 Cm) dan di Kelurahan Karang Dalem bagian timur ketinggian genangan banjir antara 30-40 Cm. “Di daerah ini tidak terlalu tinggi, karena jauh dari sungai. Banjir yang terjadi

kali ini kan karena Sungai Kalikamuning meluap,” terang Anang Djoenaidi. Ia menjelaskan, banjir di hari kedua yang melanda Kota Sampang itu semakin tinggi, karena hujan di hulu sungai masih turun dengan intensitas ringan hingga deras. “Jika hujan reda, kemungkinan malam ini banjir akan surut,” katanya. Selain merendam rumah-rumah warga di enam desa dan empat kelurahan itu, banjir yang melanda Kota Sampang kali ini juga merendam kantor pemerintah, dan sejumlah lembaga pendidikan. “Termasuk kantor Pendopo Wakil Bupati Sampang juga terendam banjir,’’ katanya. (ant)

Di Mukomuko

Sejumlah Kepsek Pegang SK Ganda MUKOMUKO - Komisi I DPRD Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menemukan sejumlah kepala sekolah menengah atas dan kejuruan di daerah itu yang memegang dua surat keputusan (SK) tentang penugasan tugas. “Yang baru kami temukan ada dua kepala SMA dan tiga SMK yang memegang SK ganda. Kemungkinan masih banyak kepala sekolah di daerah ini yang memegang SK ganda,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mukomuko, Ali Saftaini di Mukomuko, kemarin. Ia mengatakan, kepala sekolah di daerah itu memegang SK gan-

da karena imbas dari mutasi kepala sekolah yang dilakukan oleh bupati setempat. Bupati melakukan mutasi kepala sekolah setelah seluruh sekolah menyerahkan prasarana, personel, perlengkapan dan data (P3D) kepada pemerintah provinsi setempat sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang SMA dan SMK yang diambilalih pengelolaannya oleh provinsi. Menurut dia, seharusnya setelah P3D diserahkan kepada pemerintah provinsi, tidak ada lagi kewenangan pemer-

intah daerah melakukan pergantian pimpinan di sekolah tersebut. Ia menyatakan, setelah P3D diserahkan, selanjutnya pemerintah provinsi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengeluarkan SK mutasi staf dan kepada sekolah sesuai dengan P3D. Pemerintah setempat, menurut dia, harus memahami aturan ini. Setelah P3D diserahkan ke provinsi, maka seluruhnya aset SMA dan SMK termasuk pegawai menjadi tanggung jawab provinsi. “Kita tidak boleh mengotak-atik. Tetapi

bupati tetap melakukan mutasi,” ujarnya. Ia mengatakan, SK ganda yang dipegang oleh kepala sekolah ini berimbas terhadap kesiapan sekolah dalam menghadapi UN tahun ini. Ia menyatakan, bupati setempat harus membatalkan surat keputusannya memutasi sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK di daerah itu. “Bupati harus membatalkan SK terakhir bulan Novmbver 2016 karena mutasi terebut melanggar UU nomor 23 tahun 2014 tentang SMA/SMK yang diambil alih provinsi,” ujarnya. (ant)