Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 3 Januari 2017
No. 2 tahun XI
Pengemban Pengamal Pancasila
Jasa Raharja
Santuni Korban JAKARTA - PT Jasa Raharja akan menyalurkan santunan kepada keluarga korban meninggal dan korban luka akibat kebakaran Zahro Express yang terjadi di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. “Santunan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2008,” kata Direktur Utama Jasa Raharja Budi Setyarso di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, kemarin. Korban yang meninggal dunia akan diberikan santunan kematian sebesar Rp25 juta, sedangkan korban luka akan mendapatkan biaya perawatan maksimal sebanyak Rp10 juta, ujar pemimpin perusahaan milik negara yang bergerak di bidang asuransi kecelakaan ini. “Saat ini kami sedang menurunkan tim pengawas untuk memonitor korban. Sampai sekarang kami juga masih meneliti apakah kapal tersebut ikut
asuransi atau tidak,” jelasnya. Selain Jasa Raharja, bantuan bagi korban kapal yang hendak menuju Pulau Tidung itu, juga akan disalurkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, dalam kunjungannya menjenguk korban kebakaran Zahro Express, mengatakan bakal menggandeng BPJS Kesehatan untuk menjamin perawatan korban yang saat ini masih berada di rumah sakit. Kapal Zahro Express dilaporkan terbakar di tengah laut di sekitar Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, wilayah Jakarta Utara, sekitar pukul 09.00 WIB. Sebanyak 23 orang meninggal dalam kejadian tersebut, sementara itu 17 orang hilang dan 194 orang selamat. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran kapal penumpang bertujuan Pulau Tidung. (son)
Nakhoda Kapal Diamankan JAKARTA - Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Polda Metro Jaya mengamankan nakhoda Kapal Mesin (KM) Zahro Express yang terbakar menewaskan sejumlah penumpang di perairan Muara Angke Jakarta Utara. “Nakhoda diamankan untuk dimintai keterangan,” kata Direktur Polair Polda Metro Jaya Kombes Pol Hero Hendrianto di Jakarta, kemarin. Hero menambahkan polisi juga mengamankan tiga anak buah kapal (ABK) KM Zahro Express dan dua petugas syahbandar. Keenam orang itu berstatus saksi yang dimintai keterangan seputar musibah kebakaran KM Zahro Express bermuatan 238 penumpang. Polisi berupaya menyelidiki penyebab
kebakaran KM Zahro Express guna memastikan karena faktor kelalaian atau unsur pidana lainnya. Sebelumnya, KM Zahro Express tujuan Pulau Tidung Kepulauan Seribu terbakar di sekitar Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara pada Minggu pukul 08.30 WIB. Kapal yang mengangkut ratusan penumpang itu terbakar setelah berlayar 1 mil dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung. Sejauh ini, jumlah penumpang yang meninggal dunia mencapai 23 orang, 194 orang selamat dan beberapa orang lainnya masih dalam pencarian. Selian mengidentifkiasi korba, polisi juga sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan dengan meminta keterangan para korban yang selamat. (ant)
Suluh Indonesia/ant
JEMBATAN GANTUNG - Warga melintasi jembatan gantung dengan kondisi lantai dari kayu yang mulai membusuk di Desa Bugha, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, kemarin.
KM Zahro Express Terbakar
KSOP Muara Angke Dicopot
Suluh Indonesia/ant
PENGGELEDAHAN LANJUTAN - Anggota KPK memasuki perkantoran Bupati Klaten untuk melakukan penggeledahan di Perkantoran Pemkab Klaten, kemarin. KPK kembali melakukan penggeledahan lanjutan terkait operasi tangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai pengembangan kasus suap.
JAKARTA - Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono memberhentikan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Muara Angke, Deddy Junaedi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaiannya dalam pengawasan keselamatan kapal MV Zahro Express yang terbakar di perairan sebelah Selatan Pulau Bidadari Jakarta Utara, 1 Januari 2017. Dirjen Tonny menyebutkan bahwa pemberhentian KSOP Muara Angke efektif per tanggal 3 Januari 2017 tersebut dilakukan atas perintah Bapak Menteri Perhubungan, Budi Karya Su-
madi pada rapat terbatas penanganan Kecelakaan KM Zahro Express di Kemenhub, kemarin. Tonny mengatakan, Menteri Perhubungan memberikan arahan agar Kepala Kantor KSOP Kelas III Muara Angke diberhentikan dari jabatannya sebagai pejabat yang menerbitkan Surat Izin Berlayar (SPB). “Kamo sedang menyiapkan surat pemberhentiannya yang akan efektif pertanggal 3 Januari 2017,” ujar Tonny. Selain pemberhentian KSOP Muara Angke tersebut, Menteri Perhubungan juga memberikan arahan agar Direktur Jenderal Perhubungan Laut memberikan surat peringatan tertulis kepada pemilik Kapal
dan Nakhoda kapal KM Zahro Express. “Kami juga akan memberikan teguran tertulis kepada pemilik perseorangan KM. Zahro Express, Yodi Mutiara Prima dan Nakhoda, Moh. Ali yang telah lalai dalam pengawasan yang menyebabkan jatuhnya korban pada musibah terbakarnya Kapal KM Zahro Express tersebut,” ujar Tonny. Menteri Perhubungan juga menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar melakukan klarifikasi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah tersebut dan juga di seluruh Indonesia. “Perintah Pak Menteri agar kami melakukan klarifikasi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah Muara Angke dan juga berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk bersama-sama menindaklanjuti penanganan musibah terbakarnya KM Zahro Express tersebut,” lanjut Tonny. Mengenai perkembangan penanganan korban, Tonny mengatakan, penumpang KM Zahro Express dipastikan berjumlah 184 orang dengan rincian yaitu korban selamat sebanyak 130 orang, korban meninggal dan dibawa ke RS Polri sebanyak 22 orang, dibawah ke RSCM sebanyak satu orang, korban dirawat di RS Atmajaya sebanyak 22 orang, diantaranya 4 orang dirujuk ke RSPAD dan 1 orang ke RS Polri, ke RS PIK sebanyak 2 orang, dan ke RS Pluit 7 orang. (son)
Audit Menyeluruh
Hasil Investigasi KNKT Harus Objektif KEBAKARAN kapal wisata Zahro Express yang menewaskan 23 orang penumpangnya, dinilai sebagai bentuk pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) pemilik kapal, nakhoda dan anak buah kapal bersangkutan. Insiden tersebut menambah daftar sejumlah pelanggaran prosedur keselamatan penumpang selama ini. Ketua DPR Setya Novanto mengakui insiden kecelakaan kapal seringakali terjadi. Namun, ia meminta agar semua pihak tidak membuat kesimpulan sendiri tetapi mempercayakannya kepada pihak ber-
wenang. “Tentu saja, inilah adalah ujian bagi kita semua. Meski demikian, dibalik semuanya, seluruh pihak seharusnya menyerahkan seluruh penanganan kepada pihakpihak yang berwenang, baik dari Pihak Kepolisian, Pihak KNKT maupun Pihak Basarnas,” kata Setya Novanto di Jakarta, kemarin.
Namun, Setya juga meminta agar informasi dan hasil investigasi dari KNKT harus objektif. Sehingga masyarakat tidak mengedepankan pransangka dan praduga yang kontraproduktif. Sejauh ini, ia meyakini kebenaran dari penjelasan Kementerian Perhubungan bahwa KM Zahro Express layak beroperasi. “Benar terjadi insiden yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka serta korban hilang yang belum ditemukan hingga saat ini, tapi itu semua tentu memerlukan penelitian dan penyelidikan lebih lanjut,” imbuhnya. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengakui kemungkinan adanya pelanggaran prosedur sehingga menimbulkan terjadinya kebakaran kapal. Karena dari hasil penyelidikan sementara KNKT, KM Zahro Express menggunakan alat pendingin (AC) yang menggunakan sumber tenaga dari aliran listrik. Padahal, untuk jenis dan kategorinya, KM Zahro Express yang hampir keseluruhan kapalnya berbahan kayu hanya dibolehkan menggunakan pendingin alami atau dari hembusan angin dari laut saja. Ia mengaku kecewa karena dari hasil pemeriksaan sementara, kecelakaan disebabkan karena adanya pelanggaran prosedur tersebut. “Harus dilakukan audit menyeluruh untuk mencari tahu dimana kelemahannya. Insiden seperti ini bukan kali pertama terjadi,’’ paparnya. (har)
Suluh Indonesia/son
JENGUK KORBAN - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Plt. Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono memberikan keterangan usai menjenguk korban KM Zahro Express yang tengah dirawat di RSPAD Jakarta, kemarin. Menhub menginstruksikan agar KNKT segera melakukan investigasi manifes mengingat simpang siurnya jumlah penumpang dan korban.
Penangkapan PSK Asing
Bukti Bebas Visa Berdampak Negatif JAKARTA - Kebijakan bebas visa bagi 169 negara, termasuk di antaranya Tiongkok atau Cina kembali dipersoalkan. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf berpendapat penangkapan 76 wanita asal negeri Tiongkok sebagai pekerja hiburan di sejumlah tempat hiburan di Jakarta merupakan dampak kebijakan bebas visa tersebut. “Itu yang saya bilang, dampak ikutan negatif jika bebas visa diberlakukan,” kata Dede Yusuf di Jakarta, kemarin.
Dia mengakui ada banyak dampak negatif dari kebijakan pemerintah melonggarkan masuknya orang asing ke Indonesia meskipun kebijakan tersebut hanya menyasar untuk wisatawan mancanegara. Namun, kenyataannya kebijakan tersebut banyak disalahgunakan untuk mencari kerja di Indonesia. “Banyak hal negatif lain, seperti peredaran narkoba, prostitusi, kejahatan siber, pertanian hingga tenaga kerja ilegal dalam banyak industri,” imbuhnya.
Oleh karena dia meminta, pemerintah tegas dalam menangani keimigrasiani . Ia menduga ada sindikat di balik semua penyalahgunaan visa oleh tenaga kerja asing di Indonesia. “Yang perlu ditindak tegas, mestinya adalah perusahaan atau sponsor yang memasukkan mereka,” kata mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu. Seperti diketahui pihak imigrasi menangkap 76 wanita asing yang bekerja di sejumlah tempat hiburan dan dari jumlah tersebut terbanyak dari
Tiongkok. Penangkapan tersebut hasil razia petugas dari Direktorat Jenderal Imigrasi di sejumlah tempat hiburan malam di Jakarta saat malam pergantian tahun pada Sabtu, 31 Desember 2016 lalu. Para wanita itu bekerja secara ilegal di Indonesia. Pelanggaranya beragam ada yang tanpa paspor, menyalahgunakan izin tinggal (visa), masa izin tinggal sudah habis, dan lain-lain. (har)