Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Jumat, 2 Desember 2016
No. 223 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Ahok Belum Ditahan JAKARTA - Kejagung tidak menahan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menjadi tersangka dugaan tindak pidana penistaan agama sesuai pelimpahan tahap dua dari Bareskrim Polri. ‘’Ahok tidak dilakukan penahanan karena sesuai “SOP” apabila penyidik (Polri) tidak melakukan penahanan maka kejaksaan tidak melakukan penahanan juga,’’ kata Kapuspenkum Kejagung M Rum di Jakarta, kemarin. Pertimbangan lainnya, kata dia, penyidik telah melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap Ahok dan pendapat peneliti juga menilai tidak perlu ada penahanan. “Yang bersangkutan juga siap dipanggil,” ucapnya. Sebelumnya kuasa hukum Ahok, Sir-
ra Prayuna sudah memberikan simbol bahwa cagub petahana itu tidak ditahan karena seusai melakukan pelimpahan tahap dua itu yang bersangkutan melakukan kampanye kembali. “Kembali mengikuti kampanye untuk menemui masyarakat,” ujarnya. Ia berkelit kalau menanyakan ditahan atau tidak ditahannya silakan tanya kepada Kejagung. Sebelumnya, Kejagung resmi menerima pelimpahan tahap dua —berkas dan tersangka— Cagub DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait dugaan penistaan agama dari Bareskrim Mabes Polri. Penyerahan berkas dan tersangka itu dihadiri oleh tersangka Ahok yang didampingi kuasa hukumnya di Gedung JAM Pidum Kejagung. (ant)
Suluh Indonesia/ade
DISERAHKAN - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberi keterangan usai pelimpahan berkas dan tersangka kepada JPU di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin.
Penegakan Hukum
Tak Buat Jera Koruptor JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi selama ini belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor. “Dari fakta-fakta ini, membuat saya sering bertanyatanya mengapa walaupun jumlah koruptor yang dipenjara sudah banyak dan yang ditangkap tangan juga sudah banyak namun praktik korupsi dan perilaku korupsi masih terus terjadi dan terus berlanjut,” kata Presiden Jokowi saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016 di Balai Kartini Jakarta, kemarin. Presiden menyatakan
setuju dengan pendapat Pimpinan KPK bahwa yang sangat diperlukan saat ini adalah penegak hukum yang berintegritas. Ia juga menyebutkan ma-salah yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi juga perlu segera diperbaiki dan dibenahi. Dalam kesempatan itu Kepala Negara menyebutkan ada tiga problem besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Pertama berkaitan dengan korupsi, kedua berkaitan dengan inefisiensi birokrasi dan ketiga berkaitan dengan ketertinggalan infrastruktur. “Tiga hal besar ini yang harus kita atasi bersama-sama,” kata Jokowi. Menurut dia, jika indeks persepsi korupsi dan indeks
daya saing dapat diperbaiki maka peringkat kemudahan untuk memulai berusaha di Indonesia juga akan meningkat. “Kalau ini bisa dikerjakan, yang berkaitan dengan tadi indeks persepsi korupsi, yang berkaitan dengan indeks daya saing, yang berkaitan dengan ‘ease of doing business’ saya kira kita akan menempati rangking yang baik,” kata Presiden. Di hadapan peserta konferensi nasional itu, Presiden Jokowi meminta agar kondisi yang saat ini masih ada tidak membuat pesimistis dan patah semangat. “Kita harus bekerja lebih keras lagi, lebih komprehensif dan lebih terintegrasi dan jangkauan pemberan-
tasan korupsi harus mulai dari hulu sampai hilir, dari pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas,” katanya. Menurut dia, pemberantasan korupsi juga harus melibatkan semua pihak mulai dari eksekutif, legislatif maupun lembaga peradilan, penegak hukum, sektor swasta sampai ke masyarakat. Sejumlah pemateri yang direncanakan mengisi acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo serta sejumlah pimpinan KPK. (ant)
Suluh Indonesia/ant
GELAR PERTEMUAN - Ketua DPR yang juga Ketua Umum Golkar Setya Novanto (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebelum melakukan pertemuan di Jakarta, kemarin. Pertemuan membahas isu-isu teraktual serta permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.
Demo Damai
Mungkinkah Jokowi Hadir Diantara Jemaah ? WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengusulkan Presiden Joko Widodo jika berkenan untuk melakukan shalat Jumat dengan peserta doa bersama di kawasan Monas, Jakarta, hari ini. Hidayat Nur Wahid di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, kemarin mengatakan, apa yang disampaikannya itu merupakan usulan pribadi. Jika Presiden Jokowi berkenan untuk shalat Jumat bersama dengan peserta doa bersama, tentu kondisinya akan semakin baik. Aspirasi masyarakat ber-
harap Presiden dapat shalat Jumat bersama. Pada kesempatan tersebut, Hidayat juga mengimbau agar panitia dan peserta doa bersama maupun aparat keamanan, untuk saling memahami, menghargai, dan saling menjaga kedamaian. Menurut Hidayat, mereka
semua adalah bangsa Indonesia yang seharusnya saling menjaga persatuan dan kesatuan dan keutuhan NKRI. Sementara itu, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan juga mengimbau seluruh elemen masyarakat Indonesia baik panitia dan peserta doa bersama, aparat keamanan, maupun masyarakat lainnya, dapat menjaga komitmen kesepakatan bersama untuk saling menjaga ketertiban dan kedamaian. “Semua pihak, agar waspada terhadap pihak-pihak yang berpotensi mengganggu jalannya doa bersama dan aksi damai,” kata Zulkifli Hasan. Menurut dia, doa bersama dan aksi damai ini adalah momentum pembuktian kepada seluruh umat Islam dan masyarakat Indonesia lainnya serta masyarakat internasional, bahwa muslim Indonesia adalah muslim yang moderat dan rahmatan lil alamin. “Semuanya harus saling menghormati dan menghargai, serta berada dalam satu ikatan bhinneka tunggal ika,” katanya. Zulkifli menambahkan MPR RI mengapresiasi pertemuan silaturrahim antara MUI, panitia doa bersama, dan aparat keamanan, yang kemudian bersepakat doa bersama dilakukan secara damai, untuk menjaga kesatuan dan persatuan umat. “MPR berharap semua pihak dapat samasama menjaga komitmen tertib dan damai,” katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
PANEN PAKSA PADI - Sejumlah pekerja memanen awal tanaman padi yang terendam air banjir di Desa Ngulanan, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, kemarin. Luapan Bengawan Solo yang terjadi selama dua hari terakhir telah merendam sedikitnya 2.000 hektare tanaman padi yang tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah tersebut.
Kasus Sumber Waras
KPK Dapatkan Fakta Baru JAKARTA - KPK mendapatkan fakta baru dari BPK dalam penyelidikan pembelian lahan RS Sumber Waras seluas 3,64 hektar. “Saya dapat info soal fakta baru kasus Sumber Waras. BPK mau ketemu KPK, kelihatannya ada bukti baru mengenai Sumber Waras karena KPK memang belum pernah menghentikan penyelidikan kasus Sumber Waras ini, penyelidikan loh ya,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela acara Konferensi Nasional
Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2016 di Balai Kartini Jakarta, kemarin. KPK pada 29 September 2015 KPK mengeluarkan surat perintah penyelidikan No 65 tahun 2015 dan berkoordinasi dengan tim audit BPK untuk mendapatkan data dan dokumen. “Hasilnya apa, datanya apa belum tahu, yang pasti nanti akan ada pertemuan, dan sebenarnya ada yang lebih penting yaitu mereka punya informasi terkait proyek-proyek ‘off budget’ dan ‘off treasury’,
tapi saya belum tahu juga, belum bicara ke mereka,” ungkap Agus. Proyek “off budget” menurut Agus adalah proyek yang tidak dikerjakan di Pemprov DKI Jakarta. “Tidak hanya temuan baru soal Sumber Waras, tapi juga soal proyek-proyek yang ‘off’ itu tapi tahun berapa saya tidak tahu karena mereka baru telepon, belum ketemu,” tambah Agus. Agus menegaskan, KPK tidak punya kepentingan politik dalam penyelidikan ini teru-
tama karena saat ini sedang berlangsung kampanye pilkada DKI Jakarta. “Yang saya khawatir jangan dikira ini kita main politik karena saat pilkada kita bicara itu, ya hati-hati juga kita,” katanya. Tim penyelidik KPK sudah merekomendasikan untuk menghentikan penyelidikan terhadap pembelian RS Sumber Waras meski laporan audit hasil investigasi BPK menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar. (ant)