Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 2 November 2015
No. 198 tahun IX
Pengemban Pengamal Pancasila
Kanit Lantas Bunuh Diri JAKARTA - Kepala Kepolisian Sektor Cipondoh Komisaris polisi Paryanto membenarkan penyebab kematian kanit lalulintas karena bunuh diri. ‘’Ini (bunuh diri) karena masalah pribadi, tapi belum didalami terlalu jauh,” kata Paryanto di Jakarta, kemarin. Ia juga membenarkan ada luka tembak di atas telinga kanan Kepala Unit Lalulintas Kepolisian Sektor Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Iptu Budi Riyono. ‘’Luka tembak ini dari pistolnya sendiri, informasinya didapat ketika di TKP,” katanya. Walaupun Iptu Budi Riyono dimakamkan malam ini, Paryanto menuturkan pihaknya akan tetap melakukan penyelidikan lebih jauh terkait kematian anak buahnya itu.
Penyelidikan ini termasuk memeriksa pemilik rumah, yang menjadi TKP. ‘’Saat itu beliau sedang ada di rumah teman wanitanya, sekarang wanita ini sudah menjadi saksi,” ujar Paryanto. Budi ditemukan tewas di Perumahan Griya Kenangan Blok D Nomor 6 Gondrong, Cipondoh, Kota Tangerang, Sabtu sekitar pukul 05.30 WIB. Korban dalam kondisi tidak bernyawa dengan luka berlubang bekas tembakan pada bagian kepala kanan di atas telinga. Selain itu saat ditemukan Iptu Budi Riyono juga sedang menggengam senjata api jenis revolver kaliber 38 milimeter. Sejauh ini polisi juga meminta keterangan saksi dari teman perempuan korban, HH (33), Rianti (43), Nuryadi (39) dan Nurjanah (34). (ant)
Suluh Indonesia/ant
HUJAN LEBAT - Seorang anak menggunakan payung ketika hujan lebat turun di Kota Palangka Raya, kemarin. Hujan tersebut sangat membantu mempercepat hilangnya kabut asap.
MUI Minta
Masyarakat Bertobat
Suluh Indonesia/ant
SALAT ISTISQA DI MASJID ISTIQLAL - Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi beberapa menteri dan kaum muslim melaksanakan salat Istisqa di Masjid Istiqlal, Jakarta, kemarin. Salat yang diselenggarakan oleh MUI dan Kementerian Agama tersebut guna meminta diturunkannya hujan pada musim kemarau yang panjang sehingga kebakaran hutan dan lahan Sumatera dan Kalimantan yang telah menyebabkan bencana kabut asap di Indonesia dapat segera berakhir.
JAKARTA - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Ma’ruf Amin meminta masyarakat agar bertobat atau menyesali perbuatan dengan sungguh-sungguh agar hujan segera turun dan mengakhiri kekeringan yang melanda selama tiga bulan terakhir. ‘’Kami mengajak masyarakat untuk memohon ampun dengan sungguh-sungguh dan mengisi setiap kesempatan dengan amal agar cobaan kekeringan segera berakhir menjadi turunnya hujan sebagai rahmat,” kata Ma’ruf Amin dalam sambutannya setelah shalat Istiska, di Masjid Istiqlal, Jakarta, kemarin. Ketua MUI yang baru terpilih Agustus lalu tersebut mengungkapkan perilaku manusia yang banyak melanggar ketentuan Allah SWT ini bisa menjadi penyebab kekeringan berkepanjangan hingga terjadi krisis air.
Masyarakat dari berbagai latar belakang, kata Ma’ruf, contohnya pejabat belum maksimal melaksanakan tugas dalam memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. ‘’Contoh perbuatan yang melanggar ketentuan ini menjadi penyebab dicabutnya keberkahan yang diberikan Allah SWT,” kata Ma’ruf. Kementerian Agama pun telah mengimbau Kanwil Kemenag dan Kantor Kabupaten Kemenag serta seluruh madrasah untuk menunaikan shalat Istiska meskipun beberapa tempat sudah mulai turun hujan yang sifatnya tidak tentu. Hal yang sama disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin yang mengajak masyarakat agar melakukan shalat Istisqa dan terus memperbaiki diri untuk mengakhiri kemarau panjang di Indonesia lantaran musim kering berkepanjangan ini menimbulkan banyak keru-
gian. ‘’Semoga Allah mengabulkan doa kita untuk dapat menurunkan hujan, semoga kita dihidupkan dalam keadaan normal sebagaimana sediakala,” kata Menag. Menag juga meminta agar masyarakat lebih banyak beristigfar, bertaubat sehingga cobaan saat ini berupa kemarau panjang segera berakhir. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, kata Menag LHS, pada 29 September yang lalu sudah mengirimkan surat edaran ke Kanwil se-Indonesia sampai ke seluruh madrasah-madrasah untuk menunaikan sholat Istisqa. Di beberapa wilayah Tanah Air, kata Menag, sudah turun hujan kendati belum terjadi di sebagian besar Indonesia. Maka, Menag menghimbau agar rakyat Indonesia harus terus berusaha untuk mengatasi kekeringan dan asap yang ada. (ant)
Lembaga Pemantau Harus Netral DENPASAR - Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa lembaga pemantau dalam Pilkada Serentak 2015 harus netral dan tidak bermuatan politis. ‘’Lembaga pemantau harus netral, tidak berada di belakang muatan politis para peserta pilkada, punya kepengurusan jelas, punya rencana pemantauan yang jelas dengan nama-nama pemantaunya dan juga punya biaya yang jelas dan mandiri,” kata Hadar di Denpasar, kemarin. Hal tersebut ia sampaikan dalam “media gathering” Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Peng-
hitungan Suara Pilkada Serentak 2015 di Provinsi Bali, 29-31 Oktober. Hadar menjelaskan bahwa pemantau itu harus mempunyai syarat-syarat tersebut dalam bentuk dokumen di mana nantinya dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke KPU tergantung di daerah mana mereka melakukan pemantauan. ‘’Misalnya, pemantau di Kabupaten Tasikmalaya, diperiksa terlebih dahulu semua dokumennya oleh KPU di Tasikmalaya. Apabila memenuhi syarat yang ditetapkan KPU, maka mereka akan diberi kartu identitas,” katanya. Kemudian, kata Hadar, pemantau
tersebut ada yang bersifat nasional dan juga lokal. Menurutnya, apabila pemantau nasional, maka pemantau dapat memantau banyak pilkada atau lebih dari satu provinsi dan pemantau tingkat nasional itu akan didaftarkan ke KPU Pusat. ‘’Namun, apabila pemantaunya hanya di provinsi dan di sana ada beberapa kabupaten yang ikut pilkada, maka pemantaunya bisa didaftarkan ke KPU provinsi saja,” tuturnya. Selanjutnya, kata dia, tidak masalah jika banyak lembaga pemantau mendaftarkan diri ke KPU, asalkan lembaga pemantau tersebut
memenuhi akreditasi yang ditentukan oleh KPU. ‘’Intinya, punya pemantau-pemantau yang memiliki latar belakang dalam pemantauan pilkada atau pemilu, tidak harus ahli atau orang yang memiliki pengalaman yang panjang dalam melakukan pemantauan,” ujarnya. Hadar Gumay juga berharap bahwa lembaga pemantau tersebut bisa menyampaikan hasil pemantauan ke publik. ‘’Namun, materi yang hendak disampaikan ke publik diberitahu juga ke KPU. Kalau ada rilis terkait hasil pemantauan, materinya juga perlu disampaikan ke kami,” ujarnya. (ant)
Kunjungi Korban Asap
Jangan Seperti Kunjungan Wisata MATARAM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta kunjungan Presiden Joko Widodo ke daerah-daerah bencana jangan sampai dikesankan seperti kunjungan wisata bencana. Penegasan tersebut disampaikan terkait kunjungan Presiden Jokowi menemui Suku Anak Dalam atau Orang Rimba yang berada di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Provinsi Jambi, namun ternyata tidak memiliki pengaruh berarti dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. ‘’Jika kasus kebakaran hutan terus-menerus terjadi, saya khawatir kunjungan presiden itu jangan sampai dianggap sebagai wisata benca-
na saja, dan tidak menyelesaikan masalah,” katanya pada kegiatan Pressgathering di Lombok, kemarin. Jokowi menemui Suku Anak Dalam atau Orang Rimba yang berada di Kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Provinsi Jambi yang sebagian besar penduduknya terpapar asap kebakaran hutan. Fadli mencatat kunjungan Jokowi ke Pulau Sumatera untuk menanggulangi dampak asap sudah dilakukan beberapa kali, namun hingga kini persoalan belum juga selesai. Fadli, juga menyinggung sorotan publik dan media massa mengenai rekayasa pendirian sumah singgah bagi Or-
ang Rimba yang terkena asap, karena hany dibuat dalam satu malam. ‘’Jadi, untuk apa turun ke lapangan mengunjungi korban kabut asap kalau semata untuk pen-
citaraan. Nah, kalau rumah suku anak dalam di Jambi itu hanya dibuat semalam untuk menyambut kedatangan Presiden RI, apa itu hanya untuk pencitaraan?” ujarnya. (har)
Suluh Indonesia/ant
KANTOR GUBERNUR TERBAKAR - Api membakar Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Jalan RTA Milono, Palangka Raya, kemarin. Kejadian itu bermula sekitar pukul 14.15 WIB dan menghanguskan ruang biro keuangan, ekonomi dan umum yang kemudian ditangani oleh lebih dari 10 unit pemadam kebakaran termasuk 'water canon' milik Polda Kalteng.