Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Kamis, 2 Oktober 2014
No. 173 tahun VIII
Pengemban Pengamal Pancasila
KPK Bidik Alex Noerdin JAKARTA - KPK mendalami keterlibatan Gubernur Sumsel Alex Noerdin dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan 2010-2011. ‘’Kita belum tahu soal Alex (Noerdin), mudah-mudahan dari Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) ini ada info-info yang bisa dijadikan dasar untuk menindaklanjuti, tapi itu tergantung proses,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto seusai acara peluncuran aplikasi “Gratis” di Epicentrum Walk, Jakarta, kemarin. Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet South East Asian (SEA) Games Jakabaring Sumsel yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis
PU) Cipta Karya Sumatera Selatan Rizal Abdullah sebagai tersangka kasus tersebut. ‘’Semua informasi penting yang bisa membuktikan unsur dakwaan pasti akan dikonsolidasikan KPK,” ungkapnya. Namun Bambang belum mengetahui apakah ada peran Alex Noerdin sebagai pimpinan tertinggi di Sumsel dalam perkara itu. ‘’Belum tahu, yang sudah kepala dinas PU, kalau Alex (Noerdin) belum,” jelas Bambang. Kasus Wisma Atlet sendiri sudah menyeret sejumlah pihak antara lain mantan bendahara umum Partai Demokrat sekaligus pemilik Permai Grup, Muhammad Nazaruddin, direktur marketing Permai Grup Mindo Rosalina Manulang, mantan Sesmenpora Wafid Muharam serta pemilik PT DGI El Idris. (wnd)
Suluh Indonesia/ant
DIPERIKSA - Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksan ketika tiba di Gedung KPK Jakarta, kemarin.
Demokrat Berubah Sikap
KMP Di Atas Angin JAKARTA - Meskipun Jokowi dan JK ikut turun tangan melobi Demokrat, PPP dan PAN dengan target agar koalisi PDI-P, PKB, Nasdem dan Hanura bisa mengajukan paket pimpinan DPR, namun hasilnya masih nihil. Koalisi Merah Putih (KMP) masih kompak. PAN dan PPP tetap bergabung dengan KMP, bahkan Demokrat malah ikut dalam barisannya Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP.
Berubah sikapnya Partai Demokrat disesali Wakil Ketua DPR Pramono Anung. Demokrat membuat ketidakpastian terkait waktu pemilihan pimpinan DPR. ‘’Sebenarnya Partai Demokrat ini belum firm apakah ditunda ataukah nanti malam. Jadi akhirnya dibuat terpaksa dibuat forum lobi yang dimulai pukul 19.00 nanti, ini sudah disepakati bersama,” kata Pramono Anung di sela-sela rapat konsultasi pimpinan DPR den-
gan pimpinan parpol di Gedung DPR JAkarta, kemarin. Sementara untuk pemilihan pimpinan Ketua DPD disepakati ditunda hari ini. Pimpinan DPD sementara Aidil Fitri Syah membacakan perubahan acara. Jadwal tersebut juga telah disesuaikan dengan peridangan MPR. ‘’Tadi ketika skorsing sudah dilakukan beberapa perubahan. Salah satunya adalah pembahasan pemilihan Ketua ditunda hingga esok hari (2/10)
pukul 14.00 WIB,” kata Aidil di dalam rapat paripurna DPD, semalam. “Apakah setuju bapak-ibu sekalian?” tanya Aidil. “Setujuu!” jawab peserta. Untuk pemilihan pimpinan MPR, juga disepakati penundaan, dari semula dijadwalkan pemilihan pimpinan MPR pada Jumat (3/10) , dimundurkan menjadi hari Senin (6/10) pekan depan. Rapat konsultasi dengan agenda pemilihan pimpinan MPR yang
dipimpin pimpinan MPR sementara Maemanah Umar (dari unsur DPD tertua) membacakan hasil kesepakatan lobi, pertama, diputuskan dan disepakati secara mufakat, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MPR sedianya diagendakan hari Jumat tanggal 3 September 2014, ditunda sampai dengan hari Senin, tanggal 6 September 2014 mendatang. (har)
Suluh Indonesia/ant
HARI KESAKTIAN PANCASILA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo (kiri) menyapa sejumlah tamu dan undangan usai Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, kemarin. Tema upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali ini adalah Penguatan Nilai -Nilai Pancasila Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi.
Dinilai Tak Mendesak
KMP Tolak Perppu Pilkada JAKARTA - Koalisi Merah Putih menolak rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Pilkada. Pimpinan parpol yang tergabung dalam KMP beralasan tidak ada alasan yang mendesak diterbitkannya Perppu. Kubu KMP menilai apabila direalisasikan, justru akan merusak sistem ketatanegaraan, apalagi UU-nya baru disahkan DPR. Penolakan tersebut disampaikan anggota DPR yang juga politisi Partai Gerindra Ramson Siagian, Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha, dan Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi, usai pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 di Gedung
MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Ramson, SBY harus hati-hati, jangan salah melangkah karena bisa blunder. ‘’Ngapain sih menerbitkan Perppu, kan UU-nya masih ada bahkan baru saja disahkan di DPR. Di akhir jabatannya ini, SBY tidak mudah terjebak oleh usulan-usulan yang nggak jelas,” kata Ramson. Menurut Ramson, secara prosedural, pembahasan RUU Pilkada sudah baik dan tidak melanggar aturan. Kalau dalam proses pengambilan keputusan di rapat paripurna, Fraksi Demokrat lakukan kesalahan atau blunder, jangan itu dijadikan alasan SBY untuk menerbitkan Perppu. ‘’SBY wajar marah dan kalau ada kadernya yang menyimpang dari arahan-
nya, silahkan diberi sanksi, tapi tak bisa bersikap reaktif dengan menerbitkan Perppu. Itu akan jadi blunder,” ujarnya. Wakil Sekjen PPP Syaifullah Tamliha menegaskan, partainya menolak Perpu Pilkada yang akan diajukan Presiden SBY. UU Pilkada yang disahkan DPR tidak bisa diganti dengan Perppu. ‘’Kita nggak setuju, kan UU-nya baru saja diputuskan, kok mau diganti dengan Perppu. Kalau Perppu itu diajukan, saya yakin akan ditolak DPR,” kata Tamliha. Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai, kebijakan SBY mau menerbitkan Perppu Pilkada terlalu berlebihan dan cenderung over acting. “Presiden jangan over acting,” kata Viva Yoga. (har)
Artis dan Atlet Ramaikan Senayan JAKARTA - Kalangan artis dan atlet meramaikan sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan anggota DPR dan anggota DPD, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, kemarin. Sederet selebritis beken baik yang dikenal lewat artis film layar lebar, pesinetron dan penisyanyi, mendapat perhatian khusus terutama para pewarta berita. Selain artis, juga terdapat tiga atlet nasional. Dari catatan, terdapat 17 anggota DPR periode 2014-2019 dari kalangan artis dan atlet, ada yang menjadi anggota baru DPR, tetapi juga sudah menjadi anggota DPR di periode sebelumnya. Sedangkan untuk DPD terdapat tiga artis, dua dikenal sebagai sebagai artis penyani dan satu dikenal sebagai komedian. Artis Lucky Hakim sebagai pendatang baru di DPR mengaku sedikit nervous dengan pelantikan tersebut. Lucky mengaku jabatan sebagai anggota DPR yang disandangnya merupakan beban yang harus dihadapi dan dilaksanakan secara baik. ‘’Saya
harus merealisasikan amanah rakyat yang telah menggaji saya. Jelas ini membuat saya beban sekaligus tantangan,” kata Lucky. Politisi dari PAN dari daerah pemilihan Jabar VI ini meraih 57.891 suara untuk mengantarnya sebagai anggota DPR. Lucky mengaku banyak hal yang harus dibenahi terkait kepentingan publik terutama dalam memoerbaiki infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, Lucky mengaku lebih senang apabila Fraksi PAN menempatkannya di Komisi V DPR. Artis lainnya yang juga baru masuk DPR, Krisna Mukti mengatakan tidak akan sepenuhnya meninggalkan dunia seni peran selama dirinya menjadi anggota DPR. ‘’Saya kan sudah 25 tahun menjadi artis. Mau nggak mau saya berada di sini karena kekuatan entertainmen. Saya mendingan MC daripada korupsi. Tapi ini masih saya lihat dulu, apakah mengganggu pekerjaan menjadi anggota DPR atau tidak,’’ katanya. (har)
Wacik Batal Dilantik JAKARTA - Dari 560 anggota DPR terpilih, pelantikan hanya dihadiri 555 anggota. Pasalnya, lima orang yang tidak ikut dilantik karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus hukum. Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan hal itu di sela-sela pelantikan anggota legislatif di Jakarta, kemarin. Menurutnya, ia menerima surat dari KPU dinihari tadi. Surat tersebut berisi pembatalan pelantikan terhadap lima anggota dewan terpilih. ‘’Saya terima surat dari KPU jam 02.00 pagi tadi,” kata Win. Kelima anggota dewan periode 2014-2109 yang batal dilantik, pertama, Jero Wacik (Demokrat).
Kedua, Idham Samawi (PDIP). Ketiga, Herdian Koosnadi (PDIP). Keempat, Jimmy Demianus Ijie (PDIP). Kelima, Iqbal Wibisono (Golkar). Selain lima anggota baru DPR yng tertunda pelantikannya, juga trerdapat dua anggota baru DPD yang juga ditunda pelantikannya karena juga tersangkuta kasus hukum. Keduanya adalah Zulkarnain Karim (DPD Kalimantan). Ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Pangkalpinang dalam kasus dugaan korupsi tukar guling lahan pembangunan perumahan. Kedua, Chaidir Djafar (DPD Papua Barat), terpidana penjara selama dua tahun terkait kasus korupsi (son)
Suluh Indonesia/ant
PASPOR HAJI PALSU - Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Endang Syamsi (tengah) menunjukkan paspor palsu yang diungkap selama proses keberangkatan haji dari Embarkasih Surabaya, kemarin.