Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771
www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasi la
Selasa, 2 Agustus 2016
Insiden Tanjungbalai
No. 137 tahun X
Jangan Sampai Melebar
JA K A RTA - Pr e si d e n Joko Widodo mengatakan ins i de n ke r u s u ha n d i Kot a Ta n j u ng ba l a i , S u m u t a g a r jangan melebar ke wilayah l ain . K apo lri su dah sa ya perintahkan langsung untuk detik itu juga turun ke lapang a n un t u k me n ye l e s a i ka n t e ru ta ma m e ng ump u l ka n t ok oh-toko h sehi ng ga j an gan sampai isu sara seperti itu melebar ke mana-mana, kata Jokowi ditemui di Galeri Nasional Jakarta, kemarin. Menurut Jokowi, seluruh masyarakat perlu mengambil pelajaran dari kejadian terseb ut de nga n bersa ma-s am a dapat saling mengayomi. Presiden meminta seluruh masyarakat untuk saling mengutamakan rasa toleransi dan tenggang rasa untuk mencegah pertikaian. Yang mayoritas mengayomi yang minoritas, yang minoritas juga
saling bertoleransi karena kita ini, kekuatan kita ini adalah keberagaman, jelas Jokowi. Se j u m l ah t o k oh masyarakat yang telah m e la k uk a n p e rte m u an dan koordinasi di Tan jungbalai diha ra pkan Pre siden da pat m e n y e le sa i k a n m a sa l a h tersebut. Kepala Negara juga mengata ka n p em e rin ta h a kan menindak tegas seluruh pihak yang m e lak u k an t inda kan anarkis, termasuk sikap main hakim sendiri. Presiden Jokowi menjelaskan isu perbedaan suku, agama, dan ras (sara) perlu ditiadakan untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju. Se be l u mn ya , te rjadi kerusuhan berlatarbelakang SA RA d i Tan ju n g b al ai . Kerusuhan juga disertai dengan penjarahan di sejumlah lokasi. (ant)
Praktik Eksploitasi Anak di Bali
JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia berhasil membongkar praktik eksploitasi anak di sebuah spa di Bali, kata Kepala Subdirektorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Umar Surya Fana. Umar melanjutkan, ada 12 orang anak perempuan berusia 13 sampai 15 tahun yang dipekerjakan sebagai terapis di spa tersebut. Kami sekarang sedang mendalami siapa saja pelakunya. Seperti terkait spa, siapa yang bertanggung jawab atas pendirian perusahaan, ujar Umar di Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin. Dia mengungkapkan, awalnya informasi yang diterima oleh pihak kepolisian adalah adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di salah satu spa di pulau Dewata.
Namun, ketika tim dari Mabes Polri dan Polda Bali melakukan penindakan terhadap spa yang dimaksud, ternyata pemilik bisa melengkapi semua dokumen termasuk perizinan dan kontrak pekerja. Polisi yang masih curiga kemudian melakukan pendalaman di TKP dan menemukan dua orang anak perempuan berumur 14 tahun bekerja di tempat tersebut. Dari sana kita bongkar dan ternyata di tempat itu ada 12 orang pekerja perempuan berstatus anak-anak, tutur Umar. Adapun anak-anak itu tidak ada yang berasal dari Bali, melainkan dari beberapa provinsi lain seperti Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan. Polisi sendiri akan menjerat pelaku sesuai dengan sangkaan primer Undang-undang Perlindungan Anak. (ant)
Suluh Indonesia/ant
Tak Hanya Untuk Konglomerat
HAKIM DIPERIKSA - Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung Karel Tuppu menghindari wartawan usai diperiksa KPK di gedung KPK Jakarta, kemarin. Karel dipanggil sebagai saksi terkait kasus suap.
Tax Amnesti
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silahkan min ta, juga yang UMKM, kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, kemarin. Jokowi menyebutkan kebijakan amnesti pajak hanya menyangkut bidang perpajakan saja. Jangan dikaitkan
dengan lainnya, jangan dipolitisasi, ini urusan pajak, kata Jokowi dalam acara yang dipandu komedian Cak Lontong. Hadir dalam acara yang dihadiri sekitar 10.000 peserta itu antara lain Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani. Presiden menyebutkan kesempatan memanfaatkan kebijakan amnesti pajak hanya ada pada 2016 dan 2017 karena pada 2018 sudah diberlakukan keterbukaan informasi pajak antarnegara. Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampai-
kan jaminan atas kerahasiaan data pajak wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan itu. Ini Tidak bisa dijadikan untuk penyidikan, tidak bisa diminta oleh siapapun dan tidak bisa diberikan oleh siapapun, yang membocorkan saya ingatkan petugas pajak kena ancaman hukum an maksimal 5 tahun penjara, kata Jokowi. Menurut Jokowi dukungan pihak penegak hukum terhadap kebijakan amnesti pajak juga sudah jelas. Dukungan itu sudah ditandatangani Jaksa Agung, Kaplori dan Kepala PPATK, kata Presiden dalam acara yang juga dihadiri Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian,
Jaksa Agung M Prasetyo dan Kepala PPATK M Yusuf. Presiden menyebutkan dengan adanya dana yang masuk dari amnesti pajak maka Indonesia bisa membangun dengan dana dari pihak swasta. APBN tak perlu untuk buat jalan tol, pelabuhan. Dana APBN akan digunakan untuk dana desa, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya, arahnya ke sana, katanya. Presiden juga menyebutkan bahwa masuknya dana dari amnesti pajak akan memperkuat nilai tukar rupiah. Penguatan akan dikendalikan oleh BI agar ekspor kita tetap kompetitif, katanya. (ant)
Suluh Indonesia/ant
KOLEKSI ISTANA - Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi mantan Presiden Magawati Soekarnoputri membuka pameran lukisan koleksi istana bertajuk 17l71 di Galeri Nasional, Jakarta, kemarin. Pameran 17|71 Goresan Juang Kemerdekaan menampilkan 28 lukisan koleksi Istana Kepresidenan.
Cegah Kerusuhan Terulang
Saatnya Kedepankan Dialog
WAKIL Ketua DPR Fadli Zon meminta masyarakat mengedepankan sikap saling menghargai serta melakukan dialog ketika ada ketidaksepamahaman. Kerjasama semua pihak diharapkan dapat terbangun dalam menanggulangi konflik bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Fadli Zon usai menerima penghargaan dari The Roya l P a l a c e o f P ur i Ag u n g Negara Djembrana, Bali, Anak Agung Gde Agung B.
Su te dj a di rua ng ke rja nya Ge dun g D PR, Jakarta, kem a r i n m e n g a ta ka n , p e r l u kerjasama dari semua unsur, baik p e m e r i nt a h da n
masyarakat, untuk menjaga kerukunan umat beragama. Fadli juga meminta aparat penegak hukum dapat meningkatkan kewaspadaan ketika mencium adanya tandatanda situasi tidak kondusif. Sehingga konflik tidak dapat meluas, imbuhnya. Menanggapi kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara dipicu konflik SARA Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Sumatra Utara dan khususnya di Tanjung Balai juga harus lebih aktif dalam mengedepankan dan menumbuhkan sikap saling menghargai tersebut di te ngah masyarakat. Kami pun berharap peristiwa serupa tidak terulang lagi kedepannya, katanya. Dalam kesempatan tersebut Fadli Zon memperoleh penghargaan dari The Royal Palace of Puri Agung Negara Djembrana, Bali. Pengharga a n ya n g dit e r i ma F ad li m e r upa ka n pe nga n gka t a n anggota kehormatan keluarga Puri Agung Negara. Kehormatan ini diberikan atas dedikasi Fadli Zon dalam sebi d a n g ke b uda ya a n, a da t , s os i a l , da n ke m a nus i a a n. Saya mendapat kehormatan ikut menjadi keluarga besar. D a la m ha l ini prom osi di bidang budaya kemanusiaan sosial dan pariwisata, kata Fadli. Se m e nta r a i tu, Sut ed j a berharap pimpinan legilatif mampu menjalin hubungan erat antara lembaga adat dengan pemerintahan. (har)
Suluh Indonesia/ant
PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS - Petugas kepolisian berjaga di gudang penyimpanan pakaian impor bekas di kawasan Pulogebang, Jakarta, kemarin. Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyelundupan pakaian bekas dan tekstil impor ilegal dengan mengamankan 12 tersangka dan menyita 2.216 bal pakaian bekas.
Pengakuan Freddy Budiman
Informasi Penting Berantas Narkoba
JAKARTA - Penyelidikan atas pengakuan terpidana mati narkoba Freddy Budiman kepada Koordinator Komisi untuk Orang Hila ng d an Ti ndakan Kekerasan (KontraS) Haris Azhar dinilai penting untuk m engungkap kebenaran. Semua pi hak, term asuk oknum aparat penegak hukum yang terindikasi terlibat dalam peredaran narkoba sudah seharusnya diberi sanksi apabila terbukti bersalah. Harus ada klarifikasi dari pihak Polri, BNN. Pihak-pihak yang terindikasika n te rl ibat harus diberi sanksi tegas jika terbukti ter-
libat. Jika tidak, sampai kapanpun narkoba tidak akan bisa diberantas, kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurutnya, eksekusi mati te rhadap Freddy Budiman tidak serta merta telah menghilangkan jaringan narkoba di tanah air. Fadli meyakini masih ada jaringan narkoba lainnya yang tetap ingin bermain dalam bisnis haram tersebut. Terlebih, kata dia, apabila jaringan ya ng ada m asih dibe kingi oknum Polri, bahkan oknum di internal Badan Narkotika Nasional (BNN). Kalau ini tidak diungkap, walau Freddy Budim an su dah dieksekusi
tapi jaringannya tetap ada, ha nya berpindah t angan saja, tegasnya. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid m engaku amat m enyayangka n pengakuan yang baru saja diungkap setelah regu tembak sel esai mengeksekusi mati Fredy Budiman. Bila saja pengakuan Freddy beredar sebelum dieksekusi mati, bisa jadi akan menjadi jalan pembuka untuk memudahkan penyelidikan. Soal desakan bagi Polri untuk me nye lidiki persoalan tersebut, apabi la dikait kan dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mestinya apar-
at penega k huku m dap at menindaklanjutinya. Menurut saya penting untuk dilakukan penyelidikan dan proaktif dari TNI dan BNN termasuk dari KontraS itu sendiri, katanya di Gedung MPR, kemarin. O k nu m a n ggo ta B N N s e ba g a im a na ya n g di s e but Freddy, menu ru t Hidayat kiranya harus dijadik a n pe ke r j a a n r u m a h Kapolri Jenderal Tito Karnavian da n Ke pa la BN N Komjen Budi Waseso. Ini untuk menyelamatkan institusi TNI, Polri dan BNN u nt uk p e r a n g m e l a w a n narkoba, sarannya. (har)