Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Pengemban Pengamal Pancasila
Kamis, 2 Juni 2016
No. 103 tahun X
1 Juni
Hari Lahir Pancasila BANDUNG - Presiden Joko Widodo saat memperingati hari Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Bandung, telah menetapkan Keputusan Presiden yang menyatakan tanggal tersebut sebagai Hari Libur Nasional Lahirnya Pancasila. ‘’Dengan mengucap Bismillahirohmannirohim, dengan Kepres, ditetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari libur Lahirnya Pancasila,” kata Jokowi dalam pidatonya di depan Gedung Merdeka, Bandung, kemarin. Dalam beberapa kunjungannya ke luar negeri, Jokowi mengatakan banyak mendapat pengakuan dari sejumlah pemimpin negara lain mengenai kegelisahan negara masing-masing ditengah tantangan global. Menurut Presiden, banyak negara lain yang bimbang dalam menghadapi gejolak perubahan global. ‘’Kita beruntung punya Pancasila yang bisa jadi referensi negara lain,” jelas Jokowi. Jokowi mengatakan dengan menganut dasar negara Pancasila, keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia tidak menjadi halangan bagi Tanah Air untuk membangun demokrasi. Dengan Pancasila, Jokowi yakin negara optimis menyongsong masa depan untuk kemajuan pembangunan dan memenangkan kompetisi di tengah persaingan global. ‘’Bung Karno menyatakan gotong royong adalah banting tulang, peras keringat, amal semua buat kepentingan bersama,” kata Jokowi. Dia menambahkan syarat bagi bangsa untuk mencapai kemajuan adalah dengan melaksanakan gotong royong, memahami dan mengamalkan falsafah Pancasila serta menjaga dasar negara tersebut. (ant)
Istri Nurhadi Diperiksa JAKARTA - KPK memeriksa Tin Zuraida yang merupakan istri Sekretaris MA Nurhadi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan PK yang di PN Jakpus. ‘’Istri Nurhadi benar diperiksa hari ini untuk saski DAS (Doddy Aryanto Supeno) untuk dimintai keterangan seputar pengetahuannya terkait dengan kasus di PN Jakarta Pusat dan tentang penggeledahan yang dilakukan di rumahnya,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriani di Jakarta, kemarin. Tin Zuraida yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA tersebut sudah tiba di gedung
KPK sekitar pukul 09.55 WIB, namun Tin tidak berkomentar mengenai pemanggilannya dan langsung masuk ke ruang tunggu saksi steril di gedung KPK. Selain Tin, KPK juga memeriksa dua orang pegawai rumah Nurhadi yaitu Kasirun alias jenggot dan Sairi alias Zahir. Dalam kasus ini KPK juga sudah memeriksa Nurhadi yaitu pada 24 dan 30 Mei 2016. KPK sudah mencegah Nurhadi untuk bepergian keluar negeri dan menggeledah rumahnya di Jalan Hang Lekir pada 21 April 2016 dan menemukan uang total Rp1,7 miliar yang terdiri dari sejumlah pecahan mata uang asing yang diduga terkait dengan pengurusan sejumlah kasus. Saat ini, KPK masih mencari mantan supir Nurhadi bernama Royani. (ant)
Suluh Indonesia/ant
PEMERIKSAAN TIN ZURAIDA - Istri Sekretaris MA Nurhadi, Tin Zuraida menghindari wartawan seusai menjalani pemeriksaan selama 11 jam di Gedung KPK Jakarta, kemarin. Dia diperiksa terkait dengan OTT yang menyeret panitra PN Jakpus.
Program Rasionalisasi
Satu Juta PNS Dipangkas JAKARTA - Rencana pemerintah memangkas atau merasionalisasi satu juta PNS dari 4,5 juta PNS menjadi 3,5 juta PNS dipertanyakan kalangan dewan. Oleh karena karena itu, pemerintah diminta berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, menyarankan pemerintah berpikir ulang. “Harus dipikir secara matang betul, PNS ini kan juga mempunyai cita-cita , karena saya pernah jadi PNS. Saya juga bercita-cita tinggi waktu itu, sehingga tidak bisa semudah itu dipatahkan cita-citanya. Masalah kebutuhan, masalah kesatuan yang ada, disesuaikan,” kata Agus di Gedung DPR Jakarta, kemarin. Agus mengatakan apabila diberhentikan, maka akan ada keluarga dari PNS yang ditelantarkan. Apalagi satu juta PNS yang diberhentikan, maka akan banyak orang yang
Suluh Indonesia/ant
HARI LAHIR PANCASILA - Presiden Joko Widodo mengunjungi situs Lapas Banceuy pada acara puncak Hari Lahir Pancasila dan Pidato Bung Karno di Gedung Merdeka Bandung, kemarin. Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan libur nasional.
Megawati :
Tanpa Pancasila NKRI Tidak Ada PRESIDEN ke-5 Megawati Soekarnoputri menyatakan, tanpa adanya Pancasila, maka tidak akan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Megawati yang mewakili Keluarga Bung Karno Dalam Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung Merdeka Bandung. kemarin mengatakan, Pancasila bukan hanya ideologi pemersatu tapi alternatif untuk menghadapi konflik dunia sehingga sudah selayaknya jika Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Mengawati menyebutkan 1 Juni 1945 merupakan hari bersejarah dimana 71 tahun lalu di sidang BPUPKI di
bawah pengawasan ketat tentara pendudukan Jepang, Presiden Soekarno menyampaikan pidato lahirnya Pancasila. Ia menyebutkan Bung Karno menyatakan bukan dirinya yang menemukan Pancasila karena dirinya hanya sebagai penggali. ‘’Tapi konsepsi Pancasila merupakan pergulatan sejak yang sudah dilakukan sejak muda,” kata putri tertua Bung Karno itu. Megawati menyebutkan
dengan Pancasila, Bung Karno menggagas persatuan bangsa Asia Afrika tahun 1955. ‘’Saksinya gedung ini, di tempat ini dirumuskan dasa sila bandung yang menginspirasi bangsa Asia Afrika dan Amerika untuk berjuang sebagai negara merdeka,” katanya. Ia menyebutkan di pidato PBB tahun 1960, Bung Karno juga mengingatkan dunia tidak boleh terjebak pada perang dingin. Gagasan itu melahirkan politik luar negeri bebas aktif dan Gerakan Nonblok tahun 1961. Dalam kesempatan itu Megawati atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Indonesia yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. ‘’Penetapan 1 Juni sebagai lahir Pancasila adalah keinsyafan bersama,
ini sangat berarti di saat liberalisme sudah merebak luas,” katanya. Ia berharap saat ini merupakan waktu untuk mengarahkan kemudi kembali ke nilai-nilai Pancasila. ‘’Jadikan Pancasila sebagai way of Life bangsa Indonesia, Pancasila adalah prinsip dasar, teruslah bersama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur lahir dan batin,” kata Megawati. Hadir dalam acara itu antara lain Wapres RI ke11 Boediono, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua BPK Harry Azhar Azis, Gubernur Jabar Ahmad Heriawan, Ketua DPD Irman Gusman. Selain itu Menko PMK Puan Maharani, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung. (ant)
kehilangan sumber penghidupan. ‘’Kan PNS ini menghidupi keluarga, kalau yang menghidupi ini ditelantarkan maka keluarganya terlantar. Apalagi ini satu juta, berarti berapa dari satu juta orang itu yang harus mendapatkan permasalahan tentang ini,” gugat dia. Agus meminta agar pengurangan jumlah PNS tidak dilakukan secara ektrim, tetapi dilakukan secara alami. Misalnya dari sekian jumlah PNs yang pensiun, maka perekrutan PNS baru tidak boleh melebihi atau bahkan kurang dari jumlah PNS yang pensiun. Saat merekrut PNS hendaknya pemerintah jangan melebihi kebutuhan. Apabila saat ini pemerintah menilai perekrutannya berlebihan, maka pemerintah juga tidak boleh semena-mena melakukan pemecatan. “Untuk itu kita juga pada saat rekrutmen tidak boleh over daripada yang dibutuhkan, harus sesuai
dengan yang dibutuhkan, namun kalau sudah ada juga tidak bisa semena-mena dibuang, tidak bisa seperti itu,” kata dia. Anggota Kosmisi II DPR Muchtar Luthfi A Mutty mengatakan pengurangan jumlah PNS secara drastis akan menimbulkan persoalan baru. “Menata birokrasi itu domain eksekutif, pemerintah. Mereka tahu kondisi birokrasi saat ini. Tapi kalau 1 juta bukan sedikit. Ini bisa menambah pengangguran dan angka kemiskinan. Marilah menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru,” katanya. Luthfi menegaskan meski menjadi domain pemerintah tetapi persoalan ini bisa menimbulkan ekses besar, sehingga sebelum mengambil keputusan pemerintah perlu membicarakannya kepada DPR. ‘’Tidak bisa eksekutif sepihak, ini harus dibicarakan dengan legislatif,” kata mantan Bupati Luwu Utara itu. (har)
Curi Ikan
Kapal Tiongkok Ditangkap JAKARTA - Jubir Kemenlu Arrmanatha Nasir menegaskan kapal berbendera Tiongkok ditangkap TNI AL karena mencuri ikan di perairan Natuna yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. ‘’Intinya kita akan tetap terus menegakkan kedaulatan dan hukum kita, jadi setiap kapal yang melakukan “IUU Fishing” kita akan tegakkan aturan kura,” katanya di Ruang Palapa Kemlu, Jakarta, kemarin. IUU Fishing singkatan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang maksudnya adalah penangkapan
ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan. Pernyataan tersebut disampaikan Jubir Kemlu untuk menanggapi pemberitaan media Tiongkok yang memuat protes jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok tentang penangkapan kapal tersebut. Dalam pemberitaan tersebut, Tiongkok mengklaim yang dilakukan kapal itu adalah sesuai dengan peraturan karena berada di wilayah penangkapan ikan tradisional (“traditional fishing ground”) mereka. ‘’Kalau teman-teman ingat sebelum ini, ada kejadian bulan Maret,
karena insiden itu kita menyampaikan nota diplomatik yang meminta klarifikasi tentang poin ‘traditional fishing ground’ itu,” kata dia. Pada 27 Mei 2016, KRI TNI Oswald Siahaan-354 menangkap Kapal Gui Bei Yu 27088 berbendera Tiongkok yang diduga mencuri ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Komandan Lantamal IV Laksamana Pertama S Irawan mengatakan ada delapan anak buah kapal Gui Bei Yu yang berhasil diamankan, meskipun di bawah ancaman kapal penjaga pantai Tiongkok. (ant)
Suluh Indonesia/ant
SUPORTER INDONESIA OPEN - Para suporter mengucapkan selamat hari pancasila saat pertandingan berlangsung di putaran pertama Kejuaraan BCA Indonesia Open Super Series Premier 2016 di Istora Senayan Jakarta, kemarin. Bentuk dukungan terhadap atlet dengan cara yang unik menambah atmosfer pertandingan.