Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Selasa, 1 Maret 2016
No. 41 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Teroris Tewas Ditembak POSO - Pasukan Operasi Tinombala menemukan jenazah seorang terduga teroris jaringan Santoso di pegunungan Desa Torireh, Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso, Senin, setelah terjadi baku tembak. ‘’Dari penyisiran, ditemukan satu jenazah yang merupakan bagian dari kelompok sipil bersenjata di Poso,” ujar Kepala Operasi Tinombala Poso Kombes Pol Leo Bona Lubis di Poso, kemarin. Leo yang sedang berada di Lore Tengah menjelaskan peristiwa baku tembak tersebut terjadi di pegunungan Desa Torireh, sekitar 80 kilometer dari Poso. Pascatembak-menembak tersebut, pasukan Tinombala terus melakukan pengejaran terhadap kelompok sipil bersenjata dan melakukan penyisiran di se-
kitar lokasi baku tembak. Dari penyiran itu, kata Wakapolda Sulteng tersebut, pihaknya menemukan satu mayat dan satu pucuk senjata api laras pendek jenis pistol revolver, dan tiga pucuk senjata laras panjang rakitan. Belum diketahui identitas jenazah tersebut karena masih dalam proses evkuasi untuk dilakukan identifikasi. Leo mengemukakan bahwa baku tembak tersebut merupakan bagian dari perburuan teroris pascakontak senjata yang sama, yang terjadi di Desa Sangginora pada 9 Februari 2016 yang menewaskan dua orang pelaku teror serta seorang anggota Polri. Pasukan Operasi Tinombala yang terdiri atas personel Polri dan TNI terus melakukan pengejaran. (ant)
Suluh Indonesia/ant
MANTAN WALIKOTA - Terdakwa kasus korupsi PDAM Makassar Ilham Arief Sirajuddin berjalan usai dijatuhi vonis selama empat tahun penjara di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.
DPR Sebut
DOB Gagal
Suluh Indonesia/ant
PEMBONGKARAN KAWASAN KALIJODO - Petugas membongkar bangunan menggunakan alat berat di kawasan Kalijodo, Jakarta, kemarin. Pemprov DKI Jakarta membongkar ratusan bangunan di kawasan tersebut untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Lukman Edy mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo agar berhatihati dalam menyatakan Daerah Otonomi Baru telah gagal karena akan berdampak luas kemasyarakat. ‘’Soal riset tentang otda yang gagal, itu harus hati-hati pak Menteri, karena implikasi pernyataan otda gagal akan berdampak luas,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy saat rapat kerja komisi II DPR dengan Mendagri di Senayan Jakarta, kemarin. Sebelumnya Mendagri Tjahyo Kumolo menjelaskan adanya beberapa daerah otonomi yang dinilai gagal karena tidak bisa menaikan Pendapatan Asli Daerah sehingga pemerintah pusat harus terus menutupnya. Lebih lanjut Lukman menjelaskan yang perlu dikembangkan adalah otda seluasluasnya, dimana daerah yang tak berhasil harus dikembangkan. ‘’Jadi kembangkan otda gagal, itu berbahaya. Karena ini tidak mungkin mundur,”
kata Lukman. Dalam kesempatan itu Lukman Edy juga mengusulkan agar UU nomor 32 tahun 2004 tentang Otda bisa menjadi undang-undang pokok sehingga undang-undang lainnya harus mengikuti UU Otda ini. Sementara terkait Daerah Otonomi Baru (pemekaran), Lukman menegaskan bahwa sebenarnya dalam UU tak mengenal istilah moratorium dan sesuai kemampuan keuangan negara. ‘’Jadi artinya DOB bisa terus ada selama ada usulan dan permintaan masyarakat sesuai aturan yang ada,” kata Lukman Edy. Daerah Persiapan Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mempersilakan Kementerian Dalam Negeri membentuk daerah persiapan, namun pembentukan daerah otonom baru tetap tidak dapat dilakukan. ‘’Ya silakan disiap-siapkan, tetapi (DOB) tidak diputuskan karena sikap Pemerintah adalah melakukan moratorium,” kata Wapres Kalla. Wapres menegaskan kondisi keuangan Negara saat ini
tidak memungkinkan untuk membiayai dana transfer bagi daerah tambahan. ‘’Dalam kondisi (keuangan) hari ini, kalau dibikin lagi, perubahan-perubahan itu butuh biaya besar sedangkan akibatnya nanti biaya ke daerah (dana transfer, red.) nanti kurang,” jelasnya. Terkait dengan desakan-desakan partai politik untuk membentuk daerah otonom baru, serta penafsiran Kemendagri untuk membentuk daerah persiapan, Wapres mengatakan itu merupakan aspirasi. Namun, Pemerintah dalam hal ini tetap pada sikap tegas untuk menunda pembentukan DOB sampai kondisi keuangan Negara membaik. ‘’Kalau Pemerintah tidak setuju, dan itu dengan alasan yang jelas. Kita akan sampaikan bahwa ini keadaan keuangan Negara tidak sebaik sebelumnya. Kalau dipaksakan, maka akan menambah beban pembiayaan APBN,” ujar Wapres. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pembentukan daerah otonom baru memiliki dampak besar baik dari segi ekonomi maupun politik. (ant)
Hidayat Nur Wahid Desak Saatnya Menggunakan Produk Lokal Terpidana Mati Segera Dieksekusi Untuk Pembangunan di Tanah Air PRESIDEN Joko Widodo mendesak penggunaan produk lokal menjadi keutamaan dalam pembangunan proyek di seluruh Indonesia, khususnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jokowi dalam sambutannya saat acara penandatanganan kegiatan strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2016 di kantor kementerian, Jakarta, kemarin mengatakan, hati-hati masalah ini, yang sering menggunakan barangbarang impor pasti akan saya kejar, benar atau tidak benar. Menurut Presiden, pembangunan proyek infrastruktur perlu membatasi penggunaan
barang-barang impor dan mencari pengganti produk buatan dalam negeri. Selain itu, Presiden meminta agar pembangunan proyek infratstruktur di daerah menyerap tenaga kerja sebanyakbanyaknya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam kegiatan strategis Kementerian ESDM 2016 tersebut, Presiden juga meminta agar kementerian maupun perusa-
haan BUMN melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan infrastruktur. ‘’Saya ingin agar melibatkan kontraktorkontraktor lokal sehingga peredaran uangnya tidak kembali lagi ke Jakarta. Uangnya harus ditinggal di daerah sehingga ekonomi daerah jalan,” ujar Presiden. Kementerian ESDM telah menggelar penandatanganan Kontrak APBN pengadaan barang dan jasa ESDM 2016 sebanyak 133 paket senilai Rp3,04 triliun. Presiden meminta Menteri ESDM Sudirman Said dan pejabat terkait untuk terus memantau perkembangan pembangunan proyek yang telah ditandatangani tersebut. ‘’Juga kepala daerah bila ada masalah segera ambil keputusan, segera selesaikan dan jangan terlalu banyak didiskusikan,” kata Jokowi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi tetap
melanjutkan moratorium pembangunan gedung baru kementerian/lembaga, artinya menolak usul pembangunan yang diajukan dalam APBN 2016. ‘’Yang diizinkan apabila betul-betul diperlukan untuk pembangunan pendidikan, sedangkan untuk pembangun gedung baru dan sebagainya tidak diizinkan,” kata Seskab Pramono Anung. Terkait dengan pengadaan tanah baru untuk lembaga atau badan-badan baru, kata Pramono, juga tidak diizinkan oleh Presiden. Seskab mengatakan badan atau lembaga yang belum memiliki tanah diminta untuk menggunakan tanah-tanah yang sudah dimiliki negara. ‘’Nanti ada perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dulunya Menkeu tidak memiliki fleksibiltas untuk memindahkan tanah,’’ katanya. (ant)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menginginkan pihak Kejagung untuk segera melakukan eksekusi kepada para terpidana hukuman mati dan jangan ditunda lagi sehingga masyarakat melupakan tindak pidana yang dilakukan. ‘’Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, segerakan saja (eksekusi),” katanya di Jakarta, kemarin. Menurut dia, jangan sampai eksekusi terpidana hukuman mati menjadi tertunda-tunda karena terpengaruh oleh pihak
asing. Politisi PKS itu memaklumi bila negara asing membela warganya, tetapi mereka juga harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Negara asing, lanjutnya, seharusnya bersifat preventif atau mencegah warganya agar tidak mengedarkan narkoba di Indonesia, bukannya menghalangi eksekusi. Ia juga mengapresiasi keputusan MA yang menolak permohonan penghapusan hukuman mati karena masih sangat
baik diberlakukan di Indonesia terlebih bagi para gembong narkoba. Sebelumnya, Kejagung menyatakan tidak bakal surut untuk terus melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati perkara penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. ‘’Kita yang pasti tidak akan surut (eksekusi mati, red.),” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo. Menurut dia, pihaknya akan terus mengobarkan perang terhadap peredaran narkoba di Tanah Air. (ant)
Suluh Indonesia/ant
RATAS HOLDING BUMN - Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Rapat tersebut membahas soal pembentukan holding BUMN agar BUMN makin kuat, efektif dan kompetitif.