Redaksi/Sirkulasi/Iklan: GEDUNG PERS PANCASILA Jl. Gelora VII No. 32 Palmerah Selatan Jakarta Pusat. Tlp: 021-5356272, 5357602 Fax: 021-53670771 www.suluhindonesia.com
Senin, 1 Februari 2016
No. 21 tahun X
Pengemban Pengamal Pancasila
Anggota DPR Dipolisikan JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dilaporkan staf ahlinya Dita Aditia Ismawati ke Bareskrim Polri atas dugaan penganiayaan. Menanggapi kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota dewan tersebut, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, pimpinan DPR tidak akan mengintervensi kasus hukum tersebut. Ade menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian terkait proses hukum yang sudah bergulir. ‘’Saya kira kalau ada laporan itu kan dugaan. Kita harus dalami dan salurkan kepada institusi dengan mekanisme yang berlaku,” kata Ade Gedung DPR Jakarta, kemarin. Sedangkan di internal DPR, pihaknya menyerahkan kepada Fraksi PDIP sebagai fraksi yang mewadahi Masinton di DPR.
Ade enggan menilai lebih jauh kemungkinan sanksi yang akan diterima rekan sejawatnya di parlemen tersebut. Sedangkan di internal DPR, pihaknya menyerahkan kepada Fraksi PDIP sebagai fraksi yang mewadahi Masinton di DPR. ‘’Kami akan konfirmasi dulu ke fraksi yang dalam hal ini adalah PDIP. Selebihnya biar ditanggapi oleh PDIP bagaimana,” kata Ade yang juga Wakil ketua umum Partai Golkar itu. Terkait laporan ini, Abraham Leo Tastidik (Abe), staf ahli Masinton Pasaribu membantah bahwa atasannya tersebut telah memukuli, Dita. Abraham menjelaskan, insiden yang menyebabkan Dita luka memar di bagian pelipis mata kanannya itu, karena ketidaksengajaan dirinya yang sedang membawa mobil sehingga mengenai wajah Dita. (har)
Jokowi Instruksikan
3.000 Perda Dicabut
Suluh Indonesia/ant
BAHAYAKAN KESELAMATAN - Sejumlah warga naik di atas barang yang diangkut menggunakan truk di Jalur Pantura Indramayu, kemarin. Prilaku tersebut selain dapat membahayakan diri sendiri perilaku tersebut juga dapat membahayakan pengguna jalan lain.
Proyek Kereta Cepat
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut sebanyak 3.000 peraturan daerah yang bermasalah. ‘’Sudah cabut semuanya saja, cepat-cepatan. Entah mengenai tarif, kan menyusahkan rakyat. Entah namanya perizinan yang bertolak belakang dengan undang-undang yang ada,” katanya dalam sambutannya saat pembukaan Konferensi Nasional Forum Rektor Indonesia 2016 di Universitas Negeri Yogyakarta di Yogyakarta, kemarin. Menurut Presiden, kementerian berkewenangan untuk mencabut seluruh perda bermasalah tersebut tanpa kajian yang dapat memakan waktu. ‘’Aturan
segini banyak, 3.000 ini mungkin akhir tahun bisa pak menteri ya. Jangan dikaji pak menteri,” kata Presiden kepada Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga hadir dalam acara tersebut. Presiden menjelaskan aturan yang rumit akan semakin menyulitkan pembangunan dan kemajuan ekonomi bangsa. Negara, jelasnya, membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan pembangunan. ‘’Kenapa membuat aturan segitu banyak untuk apa? Kan menjerat kita sendiri, kita tidak lincah, kita tidak cepat,” jelas Presiden. Presiden mengungkapkan salah satu kuncinya adalah dengan membangun mentalitas bangsa yang berkompeten dan profesional. Kepala Negara mengatakan
akan sulit membangun karakter bangsa yang baik jika kondisi, baik di daerah maupun di pusat, dipersulit oleh aturanaturan yang memperlambat pembangunan. 14 Lembaga Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan memutuskan untuk membubarkan atau tidak membubarkan 14 lembaga yang direkomendasikan Kemen PAN-RB. ‘’Jumat depan lapor kita, kita putuskan,” katanya. Mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut memerintahkan masing-masing lembaga untuk mendiskusikan kelembagaannya pada kementerian terkait. Luhut memberikan waktu pada 14 lembaga tersebut se-
lama empat hari masa kerja sebelum dilaporkan kembali dalam rapat koordinasi yang akan dilakukan pekan depan. ‘’Jadi supaya proses pengambilan keputusannya enggak ada yang miss,” jelas dia. Sebelumnya, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai 14 lembaga non struktural di sejumlah kementerian untuk dibubarkan. Berdasarkan kajian sejumlah aspek yang telah dievaluasi selama delapan bulan, 14 lembaga non struktural dinilai menjadikan pemborosan kewenangan di suatu instansi. Salah satu lembaga yang direkomendasikan untuk dilikuidasi ialah Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang saat ini diketuai oleh Noor Aman. (ant)
Pemerintah Dinilai Gunakan Cara Berpikir Keliru WAKIL Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Presiden Jokowi maupun Menteri BUMN Rini Soemarno dinilai menggunakan cara berpikir yang keliru terkait rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung buatan Tiongkok. Kesalahan berpikir tersebut adalah memahami makna Pasal 33 UUD 45 yang utamanya mengatur tentang perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) untuk kepentingan rakyat, dan prinsip perekonomian nasional. ‘’Ada beberapa kesalahan pikiran Presiden dan Meneg BUMN. Kesalahan per-
tama adalah kekeliruaan memahami pasal 33 yang diturunkan menjadi berbagai UU termasuk didalamnya UU BUMN,” katanya di Jakarta, kemarin. Fahri mempertanyakan, apakah kerjasama empat BUMN yang tergabung dalam satu konsorsium dengan perusahaan China dalam hubungan
Bussines to Bussines atau B to B jelas melanggar pasal tersebut. BUMN itu dibentuk dengan tugas utamanya menyebarkan kesejateraan, menyalurkan kekayaan sehingga rakyat sejahtera. ‘’BUMN menjadi semacam pipa yang menyalurkan kesejahteraan pada rakyat. Bisnis yang dilakukan BUMN hanya salah satu saja metodenya, selebihnya bisa dengan CSR,PKBL dan lain-lain. Itu tugas BUMN.Jadi bukan semata bisnis,” tegasnya. Dalam kasus kereta cepat dari Tiongkok ini, tiba-tiba Presiden Jokowi dan Menteri Rini Soemarno memaknai pengertian Pasal 33 hanya pada bisnis semata yang dituangkan dalam kerjasama B to B. ‘’BUMN jelas milik negara, karena negara yang menjamin modal, eksistensi dan semua hal terkait BUMN,” katanya. ‘’Wika, PP dan HK adalah perusahaan konstruksi yang memiliki banyak aset seperti jalan tol dan gedung. Begitu juga dengan PTPN. Lalu kenapa aset yang tidak bernilai harganya itu tidak dihitung dan tiba-tiba kita memiliki utang kepada perusahaan China ?. Padahal lahan PTPN diambil begitu saja, tidak dihitung, malah kita yang dibilang berhutang pada mereka.Ini kan konyol. Ini cara berpikir yang keliru,” tegasnya. Padahal, pembangunan infrastruktur harus berdasarkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas pembangunan. ‘’Jadi apalagi yang mau dibangun ? Kan lebih baik membangun jembatan Selat Sunda atau kalau dikatakan itu sulit dilakukan karena geographis tidak mendukung, maka bisa dibangun terowongan bawah laut yang menyambungkan Sumatera dan Jawa,’’ katanya. (har)
Suluh Indonesia/ant
MASIH TETAP BERAKTIVITAS - Warga merawat tanaman bawang daun di Dusun Seruni, Desa Ngadisari, Sukapura, Probolinggo, kemarin. Meskipun gunung Bromo masih menyemburkan abu vulkanik, warga di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktifitas sehari-hari.
Ade Tak Jamin
Munaslub Bersih Politik Uang JAKARTA - Munaslub Partai Golkar yang akan digelar sekitar bulan AprilMei mendatang ditengarai rawan terjadinya praktik money politic, seperti yang dinyatakan KPK. Lembaga anti-korupsi itupun telah memberi peringatan dan menyatakan tidak akan segan-segan menangkap apabila ada calon ketua umum maupun tim pendukungnya yang melakukan transaksi uang untuk pemenangan kandidat.
Wakil ketua umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Ade Komarudin mengaku tidak bisa menjamin, ada atau tidaknya transaksi uang dalam proses pemilihan ketua umum Partai Golkar dalam Munaslub mendatang. Namun, dia mengingatkan kepada semua pihak, baik calon dan tim pendukungnya, maupun peserta Munaslub dari pengurus di daerah dan ormas pendiri partai sebagai pemegang hak suara agar bersikap tanggungjawab un-
tuk menciptakan politik yang bersih. ‘’Dalam politik nggak ada yang bisa menjamin, semua pihak harus ingat proses politik harus akuntabel,” katanya di Jakarta, kemarin. Ade yang juga Ketua DPR mengingatkan agar tidak ada persengkongkolan jahat yang dilakukan semua pihak seperti menggunakan kekuatan uang untuk menyuap peserta demi mencapai tujuannya. ‘’Politik harus akuntabel. Nggak boleh ada persekongkolan jahat,” imbuhnya.
Kendati, dia memahami keinginan KPK agar Munaslub Golkar bisa terselenggarakan dengan bersih tanpa ada permainan uang, namun Ade meminta agar KPK justru tidak terjebak pada arena politik yang bukan menjadi ranahnya. Ade mengatakan, soal sinyalemen adanya permainan suap di dalam Munaslub, Golkar hanya KPK yang tahu. ‘’Bahwa apakah itu ranah yang perlu digeluti KPK,’’ tanya. (har)