politik
METRO RIAU jUMAT, 21 mei 2021
5
MahkaMah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pilkada Kabupaten Rokan Hulu, 138/PHP.BUP-XIX/2021, pasca putusan MK, dengan agenda mendengar permohonan pemohon paslon Hamulian - M. Sahril Topan, secara luring dan daring, Rabu (19/5). (Foto: mkri.id)
MK Sidangkan Hasil PSU Rohul
Simpatisan 03 Merapat Dukung Harto PASIRPENGARAIAN - Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/5) menggelar sidang perdana hasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Simpatisan dari Paslon nomor urut 3 Hafith Syukri-Erizal putar haluan mendukung kubu pemohon (penggugat) paslon 01 Hamulian-Syahril Topan. Sidang kali ini diajukan pemohon dengan nomor register 138/PHP.BUPXIX/2021. Sebenarnya ada gugatan lagi yang diajukan pemohon pasangan nomor urut 3 Hafith Syukri-Erizal dengan nomor register 140/PHP. BUP-XIX/2021. Namun, melalui kuasa hukumnya, pasangan Hafith Syukri Erizal mengajukan permohonan penarikan gugatan ke MK sehingga MK tidak lagi melanjutkan sidang perkara PHP yang diajukan Hafith Syukri-Erizal, pada sidang perdana yang berlangsung Rabu pagi pukul 8 WIB. Gugatan pilkada Rohul ini adalah kali kedua. Sebelumnya pasangan Hafith Syukri-Erizal mengajukan gugatan ke MK atas hasil Pilkada 2020 yang memenangkan pasangan nomor urut 2. Kala itu, MK memutuskan agar dilakukan PSU di 25 TPS di Tambusai Utara. Atas putusan MK maka dilakukan PSU pada 21 April 2021 lalu. Sekarang hasil PSU kembali digugat ke MK. Sekitar pukul 9.00 WIB, MK juga menyidangkan perkara PHP dengan nomor register 138/PHP.BUPXIX/2021 yang diajukan pasangan Hamulian-Syahril Topan. Sidang tersebut diketuai Prof Dr Enny Nurbaningsih SH MHum.
Dalam gugatan, kuasa hukum Hamulian Syahril Topan Asep Ruhiyat menyampaikan, proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Rohul atas putusan MK nomor 70 ditemukan banyak kecurangan yang diduga dilakukan pasangan Nomor Urut 2 Sukiman-Indra Gunawan dan Pasangan Nomor Urut 3 Hafith Syukri Erizal sehingga merugikan pemohon. Fakta tersebut antara lain, adanya surat instruksi PT Torganda kepada seluruh Karyawan PT Torganda meminta kepada masyarakat khususnya di 25 TPS yakni TPS 9, 10, 11, 13 sampai dengan TPS 34 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara untuk mengumpulkan KK dan KTP asli warga yang terdaftar dalam DPT. “Di mana menurut pemohon, tujuan manager PT Torganda tersebut adalah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Sukiman-Indra Gunawan,” sebut Asep saat membacakan gugatannya. Menurut Asep, telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan calon nomor urut 2 yang juga adalah calon incumbent sehingga mempengaruhi suara pemohon. Oleh karena itu, maka ketentuan selisih persentase 1,5 persen seba-
Muswil PPP Riau Bakal Dihadiri Ketum dan Sekjend PEKANBARU akan dilang- Wakil Ketsungkan di Peua DPW PPP kanbaru dengan Riau, Afrizal lokasi tentatif di Hidayat menHotel Pangergatakan bahwa an. “Namun pihaknya tertidak menutup us mematangkemungkinan kan persiapan bisa dipindahAfrizal Hidayat Musyawarah kan ke luar kota Wilayah (Musapabila tidak wil) VIII PPP Riau, yang dimungkinkan terkait dijadwalkan28 dan 29 protokol Covid-19. Kita Mei 2021 mendatang. terus berkoordinasi denAgenda politik itu dijad- gan Satgas,” tuturnya walkan dihadiri langsung lagi. Ketua Umum PPP, SuLebih lanjut, Afriz harso Monoarfa dan Sek- menyebut, jika memang ertaris Jendral, Arwani nantinya tidak mendaThomafi. parkan izin, kota ter“Dijadwalkan Ketum dekat seperti Kampar dan Sekjend hadir lang- atau Pelalawan bisa jadi sung. Beserta Wakil Ket- opsi diselenggarakannya ua dan pengurus DPP, Muswil. kurang lebih sembilan “Yang jelas, Muswil orang,” kata Afrizal Hi- diperketat tetap menerdayat, Kamis (20/5). apkan protokol kesehaAfrizal, menyebutkan tan yang ketat,” tukasMuswil direncanakan nya. (mr/sri)
gaimana ketentuan 158 ayat 2 UU no. 10 Tahun 2016 tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon mengajukan permohonan. Selain fakta surat Instruksi PT Torganda, dugaan kecurangan TSM tersebut juga terlihat dari pengakuan seorang saksi yang menyatakan saksi paslon 2 saat PSU adalah pejabat paling rendah berpangkat mandor. “Ada keterkaitan antara instruksi PT Torganda mengumpulkan KTP dan KK asli dan adanya instruksi pelarangan karyawan ke luar kebun dengan tujuan membatasi gerak interaksi, mengintimidasi dan meng-
arahkan pilihan pemilih di Torganda pada paslon nomor urut 2,” tegasnya. Kemudian adanya keterlibatan ASN mulai dari Sekda, Kepala Dinas, Camat Kepala Desa untuk mendukung paslon nomor 2 serta adanya intimidasi yang dilakukan Aparat yang menjaga pintu masuk kawasan PT Torganda sehingga selain Paslon 02, sangat sulit masuk ke PT Torganda ketika sebelum, saat dan pasca pelaksanaan PSU. Dalam sidang tersebut, Hamulian-Syahril Topan juga mengajukan sejumlah bukti berupa rekaman video tentang adanya dugaan money politik yang diduga
dilakukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 2 Sukiman-Indra Gunawan dan Paslon nomor urut 3 Hafith Syukri-Erizal pada saat pelaksanaan PSU. “Permohonan Hamulian-Syahril Topan ini tidak hanya mempersoalkan terkait perselisihan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas pemilu jujur, adil bebas dan rahasia,” ucapnya. Atas banyaknya pelanggaran yang dilakukan 02 dan 03 pada pilkada Rohul ini, Hamulian Sahril Topan mengajukan Petitum kepada Majlis Hakim Konstitusi untuk membatalkan
Keputusan KPU nomor 49/PL.02.6/KPU.KAB/ IV/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan mk nomor 70 dalam pilkada rohul 24 april 2021. Usai pelaksanaan Sidang Pendahuluan, Kuasa Hukum Pasangan Hamulian-Syahril Topan Asep Ruhiyat menyatakan, permohonan yang diajukan sudah dianggap sempurna oleh Majelis Hakim. Meski demikian, kuasa hukum masih akan melakukan penambahan alat bukti untuk meyakinkan majelis hakim mengabulkan permohonan Paslon 01. “Bahkan simpatisan 03 saat ini juga sudah merapat
ke kita untuk memperkuat permohonan dan siap menjadi saksi dalam sidang pembuktian nanti. Dukungan juga datang dari lapisan masyarakat ormas, pemuka agama mendukung perjuangan kita mencari keadilan di MK,” pungas Asep Ruhiyat. Sebelum menutup persidangan, Hakim Konstitusi Enny mengatakan sidang berikut untuk Perkara Nomor 138/PHP.BUPXIX/2021 akan diselenggarakan, Jumat (21/5) pukul 10.00 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti yang diajukan para pihak. (mr/sri)
Presiden PKS Desak PBB Beri Sanksi Israel
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi kepada Israel atas kejahatan kemanusiaan di Palestina. “Kami mendesak PBB agar segera menghentikan agresi militer Zionis-Israel dan memberikan sanksi atas kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan,” kata Syaikhu dalam rilisnya diterima
di Jakarta, Kamis (20/5). Dia menyampaikan sikap pembelaan yang dilakukan untuk Palestina merupakan tugas kemanusiaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. “Pembelaan ini merupakan tugas kita sebagai manusia beradab yang menolak segala tindakan biadab dan brutal yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dan bersifat universal sebagai mana yang termak-
tub dalam sila ke 2 dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab,” ucap Syaikhu. Syaikhu menegaskan bahwa pembelaan bangsa Indonesia terhadap Palestina merupakan tugas sejarah dan konstitusional. “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termasuk bagi bangsa Palestina. Penjajahan dan kejahatan kemanusiaan Zionis-Israel harus dihapuskan kare-
na tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sikap ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 dan amanat para pendiri bangsa,” katanya. Syaikhu menyatakan PKS mendorong Pemerintah Indonesia agar lebih berperan dalam forum internasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. “PKS mendorong agar Pemerintah Indonesia bersama negara-negara OKI
bisa membawa kejahatan kemanusiaan Zionis-Israel ke Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB,” kata Syaikhu. Syaikhu mengajak bagi seluruh elemen bangsa dan dunia untuk dukung kemerdekaan Palestina. “Atas nama keadilan, kebebasan, dan kemanusiaan, mari kita bergandengan tangan mendoakan dan mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” ujarnya. (mr/sri)
PDIP Peringati Bulan Bung Karno di 70 Ribu Desa JAKARTA - PDI Perjuangan akan menggelar kegiatan di 70 ribu desa dalam memperingati Bulan Bung Karno (BBK) pada Juni 2021. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam siaran pers-nya, di Jakarta, Rabu (19/5) mengatakan, pada peringatan BBK tahun ini, akan difokuskan di daerah pedesaan. Di mana menindaklanjuti hasil kongres dan rakernas partai, serta pesan ketua umum. “Sehingga salah satu subtema kegiatan BBK tahun ini adalah ‘Desa Maju, Indonesia Kuat dan Berdaulat’. Arahnya, agar seluruh jajaran partai menjadikan desa sebagai pembumian Pancasila serta menjadi jalan Trisakti-nya Bung Karno,” kata Hasto. Kegiatan Bulan Bung Karno ini adalah bagian dari cara PDI Perjuangan merawat Pancasila sebagai ideologi bangsa, dimana Bung Karno merupakan penggali-nya. Menurut dia, para pengurus partai akan melaksanakan sejumlah kegiatan yang memastikan pembangunan desa harus berbasis data yang presisi serta akurat. “Kita akan mengembangkan tradisi memimpin dari desa,” ujar Hasto. Para anggota legislatif se-Indonesia juga diwajib-
kan bergerak dan merayakan BBK di desa-desa. DPP PDIP sudah berkoordinasi dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto, agar memastikan setiap anggota dewan bergerak. “Sehingga saat Bulan Bung Karno, anggota fraksi datang ke desa, memperingati hari lahirnya Bung Karno dengan mengajak komponen masyarakat desa,” tutur Hasto. “Kalau di desa dilaksanakan serentak sesuai protokol Covid-19, misalnya, diizinkan 50 orang dengan kewajiban me-
makai masker serta jaga jarak, dengan jumlah desa 70 ribu, maka ini akan jadi gerakan masif organisasi kita. Kita harus bergerak melakukan penggalangan,” katanya menjelaskan. Selain kegiatan penggalangan, PDIP juga menjadikan BBK sebagai momen meningkatkan desa berdikari di bidang ekonomi, yakni dengan menggelorakan semangat ‘tidak ada kemiskinan di buminya Indonesia Merdeka’. “Dengan mendorong semangat gotong royong di dalam setiap upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa,” kata Hasto. PDIP juga akan mendorong bekerja-nya usaha perekonomian masyarakat desa, baik dalam bentuk UMKM dengan ruang lingkup usaha kuliner, wisata desa, pertanian desa, dan pengembangan komoditas unggul. PDI Perjuangan juga memandang penting mendorong gerak hidup kebudayaan bangsa dari tingkat desa. Bagi PDI Perjuangan, kata dia, desa haruslah menjadi benteng pertahanan ideologi terdepan, tempat memelihara semangat
persaudaraan, keragaman dan kebangsaan. Kebudayaan penting dalam merawat Nusantara yang majemuk. “Kita juga mendorong kerja gotong royong guna merawat lingkungan hidup. Desa akan jadi konsentrasi utama kegiatan partai,” tutur Hasto. PDIP akan merayakan BBK sejak 1 hingga 30 Juni. Di pusat, Badan Kebudayaan Nasional Pusat (BKNP) dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PDIP akan bergerak menyampaikan ide serta citacita Bung Karno. (mr/sri)
Provinsi Bali menjadi tuan rumah peringatan Bulan Bung Karno tahun 2020 lalu. Tahun ini PDI Perjuangan akan menggelar kegiatan di 70 ribu desa, Juni mendatang. ((foto: Bali Tribune)
