i.
Keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.
B. Kedudukan dan Peran ASN Kedudukan atau status jabatan ASN dalam system birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yag dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah dan luar negeri. Namun demikian ASN merupakan satu kesatuan. Fungsi ASN adalah : 1. Pelaksana kebijkan public 2. Pelayan public 3. Perekat dan pemersatu bangsa Selanjutnya tugas ASN adalah : 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Memberi pelayanan public yang profesional dan berkualitas 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan republic Indonesia
ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan republic Indonesia. ASN senantiasa menjunjung tinggi martabat ASN serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan sendiri, seseorang, dan golongan. Selain itu ASN juga berperan dalam terbentuknya Manajemen ASN, Pelayanan Public, dan Whole Of Government 1. Whole of Government (WoG) a. Pengertian wog WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-uaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sector dalam ruang lingkup
7
